negara kita setegah feodal dan setengah kolonial

Tolak UU BHP sekarang juga!!

2009-01-05T09:50:00.000-08:00

Tolak UU BHP sekarang juga!!
Kembalikan Kampus Sebagai Institusi Pencerdasan

analisis : Front Mahasiswa Nasional

I. Krisis Umum Impersialisme

Kelahiran kapitalisme di dunia dilatarbelakangi oleh sejarah perampasan atas alat produksi untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Sifat dasar dari kapitalisme yang ekspansif, akumulatif dan eksploitatif telah menyebabkan kesengsaraan yang besar di seluruh dunia hingga saat ini. Tahap perkembangan kapitalisme yang paling tinggi yaitu imperialisme yang sekarang mendominasi sistem dunia telah menyebabkan penindasan yang paling keji dalam peradaban manusia melalui perang dan perampokan besar-besaran atas sumber-sumber kehidupan rakyat di seluruh dunia. Dari keserakan imperialisme ini telah mengakibatkan terpusatnya modal di segelintir korporasi besar dunia. Namun dimulai dari sinilah lahir berbagai krisis yang menimpa dunia maupun krisis di dalam tubuh imperialisme sendiri. Konsep kapitalisme adalah konsep keserakahan yang hanya akan melahirkan krisis yang semakin tajam di seluruh dunia.

Kini, krisis itu kembali terjadi di jantung imperialisme AS. Krisis yang dipicu oleh kredit macet perumahan kelas dua (subprime mortgage) telah menyebabkan kebangkrutan sektor-sektor ekonominya dan menyeret dunia di dalam krisis yang akan semakin menajam ditandai dengan merosotnya harga saham-saham dunia, kebangkrutan raksasa keuangan dunia (seperti Lehman Brothers, AIG dll) dan perusahaan-perusahaan otomotif berkelas dunia (seperti Toyota dll). Dalam setiap perkembangan krisis imperialisme yang pernah terjadi di dunia hanya melahirkan semakin intensifnya penindasan dan perampokan terhadap sumber-sumber penghidupan bagi rakyat di seluruh dunia. Penindasan yang dilakukan oleh imperialisme di negara-negara jajahan dan setengah jajahannya hanyalah dimaksudkan untuk menyelamatkan negara imperialisme dari lubang krisis yang diciptakannya sendiri karena over produksi dan penyempitan pasar sebagai imbasnya. Mereka akan berupaya keras memutarkan modalnya di negeri jajahan dan setengah jajahan agar mereka dapat menguasai sumber-sumber kekayaan alam, pasar dan sumber tenaga kerja yang murah. Karena jika modalnya tidak berputar dan tidak menghasilkan keuntungan (super provit) kembali, maka bagi kaum imperialisme modal tersebut hanyalah sesuatu yang tidak berguna dan menyebabkan kerugian.

Mekanisme perputaran modal yang dilakukan pun dilakukan dalam berbagai macam misalnya utang dan investasi. Bagi negara setengah jajahan dan setengah feodal seperti indonesia, keberadaan utang dan penanaman investasi asing di berbagai sektor ekonomi dan jasa merupakan berkah tersendiri bagi para borjuasi komprador di Indonesia. Di mana dia akan berjuang mati-matian agar bisa mendapatkan kucuran dana utang dan investasi tersebut dengan menggadaikan kekayaan alam dan sosialnya kepada tuan imperialisnya. Hasilnya adalah dibukanya Indonesia kepada para investor asing besar disertai dengan jaminan keamanan yang berlebihan agar para investor tidak lari. Berbagai kebijakan atau regulasi juga digulirkan untuk memuluskan jalannya investor masuk ke Indonesia dengan syarat-syarat yang terus dipermudah. Bagi rejim komprador SBY-Kalla, investor yang masuk ke Indonesia baginya merupakan syarat-syarat pertumbuhan ekonomi yang sebenarnya bagi kita hanya mengakibatkan pengangguran semakin tinggi, lapangan pekerjaan yang semakin menyempit, perampasan sumber penghidupan bagi buruh dan tani yang semakin masif, PHK massal, politik upah murah, pendidikan yang mahal dan tidak ilmiah serta pengekangan terhadap hak berbicara dan berorganisasi bagi gerakan rakyat yang ada. Utang yang diberikan pun bukan tanpa syarat. Biaya pengembalian utang dan bunga-bunganya menjadi beban berat dalam APBN kita, karena sepertiga lebih anggaran kita untuk membayar utang yang sebenarnya tidak memberikan manfaat sama sekali bagi rakyatnya. Belum lagi syarat-syarat yang disertakan oleh lembaga keuangan dunia yang lebih banyak telah menyebabkan adanya liberalisasi sektor-sektor vital di Indonesia.

Wilayah penanaman investasi makin lama makin meluas, dilihat dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Sektor-sektor publik, yang mana negara mempunya kewajiban konstitusional untuk memenuhinya sebagai bagian dari hak dasar warga negara, juga dimasukkan dalam daftar sektor jasa yang dapat diperdagangkan. Perkembangan terkini yang semakin mengancam hancurnya pendidikan indonesia adalah disahkannya Undang-undang Badan Hukum Pendidikan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 17 Desember 2008 kemarin.

II. Sejarah Suram Lahirnya UU BHP
Disahkannya Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan bukan tanpa proses perlawanan dan penolakan dari banyak kalangan yang menginginkan adanya kemajuan di bidang pendidikan kita, terutama dari kalangan mahasiswa. Sejak awal perumusan Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP) telah menuai kontroversi. Hal ini disebabkan karena UU BHP dirancang tidak terlepas dari kepentingan asing negeri-negeri imperialis untuk melakukan proses liberalisasi sektor pendidikan di Indonesia. Dalam kesepakatan untuk kucuran utang (Letter of Intent/LoI) dari dana Moneter Internasional (IMF) tahun 1999, terdapat kesepakatan bahwa pemerintah harus mencabut subsidi subsidi untuk pendidikan dan kesehatan. Hal ini yang membuat masyarakat menanggung biaya pendidikan dan kesehatan terlalu mahal di luar kemampuan mayoritas penduduk Indonesia. Padahal jelas dalam UUD 1945 pasal 31 bahwa pemerintah wajib membiayai pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN/APBD.

Melalui Bank Dunia (World Bank/WB), pemerintah Indonesia telah mendapatkan kucuran dana utang 114,54 dollar AS untuk membiayai program Indonesia Managing Higher Education For Relevance And Efficiency (IMHERE) yang disepakati juni 2005 dan berakhir 2011. Program ini bertujuan untuk mewujudkan otonomi perguruan tinggi, efisiensi dan relevansi perguruan tinggi dengan kebutuhan pasar. Dari program inilah lahir sebuah rancangan UU BHP. Karena Bank Dunia menganggap anggaran pendidikan terlalu banyak menyedot anggaran di APBN sehingga harus dipangkas subsidinya. Pemangkasan tersebut meliputi juga anggaran untuk guru dan dosen.

Selain itu, sejak tahun 2001 pemerintah Indonesia telah meratifikasi Kesepakatan Bersama Tentang Perdagangan Jasa (General Agreement On Trade And Service/GATS) Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/WTO) di mana pendidikan dimasukkan menjadi salah satu dari 16 komoditas (barang dagangan). Dengan demikian, para investor kemudian bisa menanamkan investasinya di sektor pendidikan (terutama untuk pendidikan tinggi).

Skema ini, kemudian diuji cobakan di 8 universitas negeri besar di indonesia yaitu UI, ITB, IPB, UPI, USU, Unair dan Undip dalam bentuk perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Milik Negara (PTN BHMN. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999 tentang Perguruan Tinggi Sebagai Badan Hukum (PP No. 60/61 tahun 1999) menjadi payung hukum dalam menjalankan pem-BHMN-an di 8 universitas negeri terbesar tersebut.

Pemberlakukan BHMN terhadap 8 perguruan tersebut ternyata tidak membawa dampak yang signifikan terhadap perubahan kualitas pendidikan Indonesia. UI, UGM, ITB dan IPB tetap tidak berubah di posisi di bawah 250 universitas terbaik di dunia. Malaysia yang kualitas pendidikannya di bawah Indonesia pada era Soekarno telah jauh meninggalkan Indonesia. Bahkan kualitas pendidikan Indonesia masih kalah jauh dari Vietnam yang baru saja membangun negaranya pasca perang Vietnam tahun 1975.

Selain itu, Universitas BHMN yang diharapkan akan menjadi cetak biru dari pelaksanaan UU BHP ternyata hanya menyisakan mahalnya biaya pendidikan di perguruan tinggi serta aktifitas bisnis yang dilakukan di sebuah institusi pendidikan. Dimulai dari adanya kenaikan SPP, pungutan-pungutan liar yang mendapatkan legitimasi dari kampus, pembukaan jalur khusus bagi mereka yang mempunyai kekayaan yang cukup dan tentu saja inilah yang menyebabkan kuota untuk calon mahasiswa dari kalangan menengah ke bawah yang masuk melalui jalur SPMB menjadi semakin sedikit. Aktifitas untuk mendapatkan keuntungan lebih juga dilakukan dengan berbagai cara, seperti penjaringan para investor dalam bentuk perjanjian utang, penanaman investasi untuk mendirikan unit yang komersil (seperti asrama untuk mahasiswa, persewaan gedung, toko waralaba dll) maupun hibah-hibah dengan syarat-syarat. Pun, dengan semakin mahalnya biaya pendidikan masih tidak menjamin mahasiswanya untuk menggunakan fasilitas dengan bebas. Terkadang mereka harus membayar sejumlah uang yang tidak sedikit jumlahnya serta dengan prosedur yang berbelit untuk bisa mengakses fasilitas yang ada di dalam kampus.

Dengan adanya perjanjian perdagangan tersebut, telah mengakibatkan juga subsidi untuk pendidikan dipangkas. Alokasi anggaran pendidikan dari APBN sejak jaman pemerintahan SBY-Kalla tidak pernah mencapai target minimal 20% sesuai dengan amanat konstitusi. Tahun 2008, anggaran pendidikan hanyalah 10% saja. Bahkan dia merevisi sendiri kebijakannya di perumusan rancangan APBN tahun 2009 dengan memasukkan gaji dan kesejahteraan untuk guru dan dosen serta biaya riset dan penelitian ke dalam sektor pembiayaan pendidikan dalam anggaran 20% dari APBN untuk mengelabui rakyatnya bahwa anggaran pendidikan telah mencapai target konstitusi. Hal ini merupakan sebuah kefrustasian pemerintah SBY – Kalla atas ketidakmauan dan ketidakmampuan mereka dalam mengalokasikan anggaran pendidikan 20%.

Pengesahan UU BHP ini juga tidak lepas dari adanya mandat dari UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. UU Sisdiknas tersebut telah mengamanatkan dalam pasal 53 untuk membuat undang-undang tentang badan hukum pendidikan. Undang-undang ini merupakan sebagai bentuk paling vulgar dari lepasnya tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bahwa pendidikan kemudian akan menjadi tanggung jawab bersama atara pemerintah dengan masyarakat.

III. Filosofis BHP Tidak Lebih Dari Upaya Lepasnya Tanggung Jawab Negara Atas Pendidikan
Dalam pembukaan UUD 1945 dengan tegas menyebutkan bahwa menjadi tanggung jawab negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan ditegaskan kembali dalam pasal 31, bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pendidikan dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Namun, selama ini kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerinta SBY-Kalla selalu berkontradiktif dengan produk hukum tertinggi Indonesia yaitu konstitusi. Semangat yang lahir dari pengesahan UU BHP adalah untuk mendapatkan keuntungan bagi para investor dan borjuasi-borjuasi komprador serta para akedemisi yang mengabdikan ilmunya kepada kepentingan imperialis. Di lain sisi merupakan sebuah bentuk lepasnya tanggung jawab konstitusional negara untuk memenuhi dan menanggung pendidikan warga negaranya.

Latar belakang dari pengesahan UU BHP ini sudah sedemikian buruknya, yaitu melalui ratifikasi perjanjian perdagangan dunia dan mendapatkan payung hukumnya dalam UU Sisdiknas yang telah menuai protes secara luas dari banyak kalangan, maka apapun bentuknya dengan beberapa kali perubahan draf rancangan tetap tidak akan menghilangkan hakekat dari pengesahan UU BHP. Yaitu adanya komersialisasi dan privatisasi pendidikan. Penyelenggaran pendidikan kemudian hanya dinilai sebagai aktifitas perdagangan dan miniatur sebuah perusahaan lengkap dengan hubungan industrialnya. Karena sekali lagi, dengan dinamakannya Badan Hukum maka orientasinya adalah bagaimana mendapatkan keuntungan dari aktifitas yang dilakukan. Dengan demikian yang dinamakan sebagai badan hukum pendidikan adalah sebuah badan hukum yang mencari keuntungan lewat aktifitasnya dengan alasan pendidikan.

UU BHP kemudian hanya akan melahirkan diskriminasi terhadap warga negaranya. Terutama dilihat dari sisi kemampuan akademisnya dan kemampuan keuangannya. Padahal, sekali lagi dalam konstitusi kita ketika menyebutkan warga negara Indonesia adalah setiap individu berwarganegara Indonesia tanpa pandang bulu. Semakin miskin seorang individu maka aksesnya atas pendidikan akan semakin sempit dan terbatas.

Guru ataupun dosen akan kehilangan maknanya sebagai seseorang yang bertanggungjawab untuk membentuk pribadi peserta didiknya dan hanya dinilai sebagai pendidik dan tenaga kependidikan yang tunduk dan patuh dalam perjanjian kerja yang dibuat antara pendidikan dan tenaga pendidikan dengan pihak organ pengelola BHP (baik BHP Pemerintah, BHP Pemerintah Daerah, BHP Masyarakat dan BHP Penyelenggara).

Dalam UU BHP ini, institusi pendidikan tinggi kemudian diperbolehkan untuk melakukan praktek komersil dengan mendirikan sebuah badan usaha mandiri ataupun membuat perjanjian investasi dalam bentuk fortofolio untuk menutup kekurangan dari biaya pendidikan yang tidak ada jaminannya akan diperoleh dari mana (selain dari pemerintah dan peserta didik).

IV. Pasal-pasal UU BHP Menegaskan Komersialisasi dan Privatisasi Pendidikan
Alasan yang dikemukakan di atas tidaklah berlebihan jika dilihat dari pasal-pasal yang menyusun UU BHP tersebut. Karena mengelola sebuah institusi pencerdasan bangsa disamakan dengan mengelola sebuah perusahaan yang bertujuan mencari keuntungan. Mari kita akan mediskusikan bersama-sama dari draf terakhir yang disahkan sebagai UU BHP.

Bahwa dalam konsideran menimbang dalam huruf a disebutkan bahwa untuk mewujudkan fungsi dan tujuan pendidikan nasional bedasarkan Pancasila dan UUD RI tahun 1945, diperlukan otonomi dalam pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar, menengah serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi. Dalam penjelasan UU BHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan manajemen berbasis sekolah/madrasah adalah bentuk otonomi manajemen pendidikan pada satuan pendidikan, yang dalam hal ini kepala sekolah/madrasah dan guru dibantu oleh komite sekolah/madrasah dalam mengelola kegiatan pendidikan. Sedangkan yang dimaksud dengan otonomi perguruan tinggi adalah kemandirian perguruan tinggi untuk mengelola sendiri lembaganya. Dengan demikian istilah manajemen berbasis sekolah/madrasah dan otonomi perguruan tinggi adalah kata lain dari lepasnya negara atas kewajibannya memenuhi hak pendidikan warga negaranya.

Pasal 11 menyebutkan bahwa syarat untuk pendirian sebuah BHP dalam ayat 1 huruf d adalah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri. Dan jumlah dari kekayaan yang dimiliki oleh BHP harus mencukupi untuk biaya investasi dan biaya operasional pendidikan. Dengan demikian, sedari awal pendirian BHP adalah untuk berbisnis (=investasi). Maraknya pungutan-pungutan liar, pembukaan jalur khusus serta perjanjian kerjasama dalam bentuk investasi dan utang luar negeri yang dilakukan oleh perguruan tinggi sekarang ini adalah sebagai bentuk untuk mengejar target jumlah kekayaan awal yang harus dimiliki oleh perguruan tinggi sebagai biaya investasi dan operasional.

BAB IV tentang tata kelola sebuah BHP menyebutkan struktur organ pemangku kepentingan yang berasal dari berbagai kalangan. Struktur ini mencerminkan struktur sebuah perusahaan terbuka, anggaran dasar sebuah BHP dibuat oleh pendiri. Masing-masing mempunyai fungsi untuk akademik dan non-akademik. Dengan melihat pembedaan fungsi ini saja terlihat bahwa selain menjadi institusi pendidikan, BHP bakal menjadi lembaga komersil.

BAB V mengenai kekayaan, sudah dijelaskan sebelumnya bahwa sebuah BHP harus mempunyai sejumlah kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pendiri. Kekayaan ini dalam BHP ini didapatkan dari jumlah kekayaan awal dan pendapatan yang didapatkan (baca provit dari aktifitas komersil). Bentuk kekayaan ini adalah uang dan barang yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya adalah hak kekayaan intelektual. Bayangkan jika dosen dan mahasiswa yang melakukan riset kemudian hasilnya dipatenkan dan digunakan untuk kepentingan komersil pihak kampus, bukan untuk memajukan taraf kehidupan rakyat dan memajukan tenaga produktif indonesia?

BAB VI kemudian mengatur tentang pendanaan. Disebutkan dalam pasal 40 ayat 2 bahwa pendanaan pendidikan formal yang diselenggarakan badan hukum pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Bagaimana kemudian negara membatasi kewajibannya dalam hal pendanaan di UU BHP ini? Secara singkat akan dijelaskan dalam tabulasi berikut ini :

Jenis BHP dan Biaya Pendidikan
Investasi
Beasiswa
Bantuan Dana Pendidikan
Operasional
Keterangan
BHPP/BHPPD Pendidikan Dasar
Ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah
Ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah
Ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah
Ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah dan pemerintah daerah
Menunjukkan bahwa pendidikan dasar akan digratiskan. Namun hal ini sudah diatur dalam UU Sisdiknas. Dalam prakteknya, belum semua pendidikan dasar digratiskan. Alasan yang dikemukakan oleh pemerintah adalah ketidakcukupan dana.
BHPP/BHPPD Pendidikan Menengah
Idem
Idem
Idem
Ditanggung sepertiganya
Jika biaya operasional hanya ditanggung sepertiganya, maka dari mana jenis BHP ini akan mendapatkan dana kecuali dari siswanya? Meskipun disebutkan bahwa peserta didik maksimal hanya menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sebesar sepertiga. Namun, karena tidak ada sumber dana yang lain, kecuali bantuan dari masyarakat yang tidak bisa dipastikan jumlah dan keberlanjutannya, atau dari pinjaman yang tentu saja harus dibayar. Dan tetap kemudian peserta didik yang nanti akan dikorbankan.
BHPP Pendidikan Tinggi
Idem
Idem
Idem
Ditanggung seperduanya oleh pemerintah dan BHPP.
Hal ini tentu akan semakin memberatkan peserta didik karena belum tentu investasi yang dilakukan oleh BHPP akan menghasilkan dana yang cukup untuk memenuhi pendanaan pendidikan. meskipun di sisi lain mahasiswa ditetapkan hanya menanggung maksimal sepertiga dari biaya penyelenggaraan pendidikan, namun dalam prakteknya selama ini tetap berkata lain.
BHPM/BHP Penyelenggara Pendidikan Dasar
Ditanggung Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
Ditanggung Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
Ditanggung Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
Ditanggung Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai kewenangannya
Tidak diatur dengan tegas ditunjukkan dengan kata sesuai dengan kewenangannya dan menunjukan pendiskriminatifan. Padahal dalam UU sudah diatur bahwa Wajar DikDas adalah tanggung jawab negara
Dana pendidikan yang diberikan pun dalam bentuk hibah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah dan pemerintah daerah.
BHPM/BHP Penyelenggara Pendidikan Menengah
Tidak diatur
Tidak diatur
Tidak diatur
Tidak diatur
Tidak diatur dan menunjukan pendiskriminatifan. Dimana letak hak rakyat untuk mendapatkan pendidikan yang layak?
BHPM/BHP Penyelenggara Pendidikan Tinggi
Tidak diatur
Tidak diatur
Tidak diatur
Tidak diatur
Idem
Keterangan :
BHPP : Badan Hukum Pendidikan Pemerintah yang didirikan oleh pemerintah pusat
BHPPD : Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah yang didirikan oleh pemerintah daerah
BHPM : Badan Hukum Pendidikan Masyarakat yang didirikan oleh Masyarakat
BHP Penyelenggara : Badan Hukum Pendidikan Penyelenggara, yang didirikan masyarakat dan sudah ada sebelumnya.

Kesimpulan dari tabulasi di atas adalah bahwa pemerintah hanya akan menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan dasar dengan sepenuhnya. Sedangkan untuk penyelenggaraan pendidikan formal menengah dan pendidikan tinggi hanya dibatasi masing-masing sepertiga dan seperdua untuk biaya operasional.

Pemberian dana pendidikan untuk pendidikan menengah diberikan kepada BHPP dan BHPD saja sedangkan untuk BHPM dan BHP penyelenggara tidak ada kepastian dana dari pemerintah dan pemerintah pusat. Sedangkan untuk penyelenggaran pendidikan tinggi, hanya disebutkan penyelenggaraan pendidikan tinggi BHPP (yang dibentuk oleh pemerintah pusat saja). Dengan demikian karena untuk penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh BHPM dan BHP Penyelenggara tidak mendapatkan kepastian dana pendidikan dari pemerintah pusat. Padahal, jumlah dari perguruan tinggi swasta di Indonesia sekitar 2.700 an. Jauh lebih banyak dari pada jumlah perguruan tinggi negeri yang jumlahnya hanya 83 perguruan tinggi. Siapa kemudian yang akan menanggung biaya pendidikan tinggi berupa biaya investasi, biaya bantuan pendidikan, beasiswa dan biaya operasional 2.700 perguruan tinggi swasta tersebut?

Kekurangan dana yang belum dipenuhi, kemudian akan didapatkan dari mana? Jika didapatkan dari masyarakat dalam bentuk hibah maka tidak ada jaminan akan didapatkan secara penuh. Maka kemudian BHP penyelenggara pendidikan menengah dan tinggi akan mencari kekurangan dananya dengan memutar uang dalam bentuk kegiatan yang komersil. Bahkan dengan jelas diatur dalam pasal 42, bahwa BHP untuk pendidikan tinggi dapat melakukan investasi dalam bentuk fortofolio (perjanjian kerja sama ataupun utang). Dan di pasal 43, bahwa BHP penyelenggara pendidikan tinggi dapat mendirikan sebuah badan usaha berbadan hukum. Tujuannya hanyalah untuk mendapatkan keuntungan dan tambahan biaya.

Hakekatnya adalah kemudian antar BHP akan saling bersaing untuk dapat mempertahankan dominasinya berdasarkan pada kekuatan modal yang dimilikinya melalui aktifitas investasi dan badan usaha berbadan hukum. Siapa yang mempunyai modal yang kuat dialah yang akan bertahan. Yang tidak mempunyai cukup modal kemudian akan dinyatakan pailit (rugi) dan dapat dibubarkan atau dilakukan merger dan akuisisi dengan alasan aset yang dimilikinya tidak cukup untuk membayar tanggungan biaya investasi dan operasionalnya. Konsep yang diterapkan sama persis dengan konsep pasar bebas. Hal ini merupakan bentuk paling kongkrit dari kebingungan dari pemerintahan untuk menutupi dana penyelenggaraan pendidikan yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya dengan penuh. Bahkan pemerintah juga menjanjikan adanya kemudahan berupa insentif pajak kepada masyarakat yang memberikan hibah kepada BHP. Sebuah upaya suap agar masyarakat mau ikut serta menanggung biaya pendidikan.

Hal yang lebih memilukan lagi adalah adanya ketetapan dalam pasal 46 huruf a bahwa badan hukum pendidikan wajib menjaring dan menerima warga negara indonesia yang memiliki potensi tinggi dan kurang mampu secara ekonomi paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah keseluruhan peserta didik yang baru. Kemudian di huruf b disebutkan badan hukum pendidikan wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik warga negara indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi (artinya hanya orang-orang miskin yang pintar dan orang-orang yang pintar saja yang menerima beasiswa, red) paling sedikit 20% (duapuluh persen) dari jumlah seluruh peserta didik. Di perguruan tinggi, bantuan yang diberikan kepada mahasiswanya dapat berupa beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa dan pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Pemberian pekerjaan ini tentu saja akan mengakibatkan terciptanya tenaga kerja murah di unit-unit badan usaha berbadan hukum yang dimiliki oleh pendidikan tinggi. Meskipun demikian, yang miskin dan kemampuan akademis terbatas tidak akan pernah mendapatkan haknya atas pendidikan. Dan secara tidak langsung pemerintah telah melakukan diskriminasi dan pelanggaran hak warga negaranya secara tersistemik melalui regulasi yang dibuatnya.

Peraturan hubungan industrial diberlakukan untuk mengatur hubungan kerja antara pendidik dan tenaga kependidikan dengan pemimpin organ pengelola BHP melalui perjanjian kerja yang dilakukan. Ini ditegaskan dalam pasal 55 huruf c, perjanjian kerja tersebut dilakukan oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus sebagai PNS ataupun pegawai BHP. Jika terjadi konflik diantara keduanya maka akan diselesaikan dengan mekanisme yang diatur dalam AD/ART BHP. Ini sama dengan pemberlakukan sistem bipartit antara buruh dan pengusaha dalam menyelesaikan perselisihan di antara keduanya. Selain itu, jika terjadi pembubaran BHP, maka pendidik dan tenaga pendidik yang berstatus PNS akan dikembalikan kepada instansi induknya sedangkan yang berstatus pegawai BHP akan diupayakan untuk dikembalikan hak-haknya. Instansi induknya (Depdiknas ataupun Depag) kemudian hanya akan berfungsi seperti perusahaan outsourching. Dan pegawai BHP hanya akan dinilai sebagai pekerja kontrak saja.

Tatakelola seperti yang dimaksud dalam UU BHP ini kemudian akan ditetapkan oleh seluruh penyelenggaraan pendidikan mulai tingkat dasar, menengah dan tinggi paling lambat 4 tahun sejak ditetapkannya UU BHP ini. Seluruh undang-undang yang diperlukan untuk menjalankan UU BHP ini akan ditetapkan paling lambat 2 tahun sejak UU ini diundangkan. Maka tinggal menunggu kehancuran pendidikan kita setelah lonceng kematiannya dibunyikan yaitu dengan disahkannya UU BHP ini. Kecuali, ada upaya yang keras bagi gerakan massa demokratik di Indonesia untuk melakukan aksi-aksi solid dan meluas untuk menolak pengesahan dan menuntut untuk pembatalan UU BHP ini.

V. Imbas UU BHP, Penghancuran Kampus Sebagai Institusi Pencerdasan
Pemberlakukan UU BHP ini pada dasarnya hanya akan menambah represifitas dan pengekangan terhadap proses demokratisasi kampus. Pemukulan terhadap aksi-aksi penolakan pengesahan UU BHP di kampus-kampus di Indonesia seolah menjadi tumbal yang mahal demi pengesahan UU yang sangat anti rakyat ini.

Akan terjadi perubahan orientasi pengelolaan kampus, yaitu akan lebih banyak mengurusi soal investasi dan usaha komersilnya untuk mendatangkan keuntungan agar tidak kalah bersaing dan tidak diakuisis ataupun dimerger oleh BHP yang lain. Selain itu, bukan tidak mungkin jika seluruh fasilitas yang ada di kampus nantinya akan dikomersilkan meskipun kita sudah membayar mahal untuk setiap semesternya. Biaya pendidikan di kampus akan semakin mahal dan dapat dipastikan bahwa yang mampu mengaksesnya adalah dari kalangan menengah ke atas. Mereka kemudian terdorong pula bagaimana menggunakan keahliannya untuk dapat mengembalikan biaya penddidikannya yang mahal tersebut. Orientasi pasca menjadi wisuda adalah bekerja, harus siap menjadi tenaga kerja dengan upah murah di tengah keterbatasan lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya pengangguran akan semakin besar dari kalangan lulusan perguruan tinggi (DI/DII/DIII/S1) yang tahun 2008 sudah mencapai 1 juta lebih pengangguran lulusan perguruan tinggi.

Out put pendidikan kita kemudian hanya akan menghamba kepada kepentingan imperialis karena yang diajarkan di kelas-kelas hanyalah teori-teori produk imperialis yang telah usang yang hanya memberikan kebangkrutan dan kebingungan kepada mahasiswa. Riset-riset yang dilakukan oleh mahasiswa maupun dosen kemudian akan menjadi hak milik kampus untuk dipatenkan dan menjadi aset kekayaan BHP yang harapannya dapat dikomersilkan. Selain itu, riset-riset mengenai persoalan-persoalan pokok rakyat Indonesia mengenai hak atas tanah, upah dan pekerjaan bagi rakyat juga tidak akan mendapatkan ruang untuk berkembang di kampus. Ekspor tenaga kerja akan meningkat karena kepentingan investor di perguruan tinggi atas ketersediaan tenaga kerja yang murah untuk dipekerjakan di perusahaan-perusahaan mereka.

BHP juga akan menguatkan politik upah murah yang telah ditetapkan oleh pemerintahan SBY-Kalla. Politik upah murah ini tentu saja akan ditetapkan kepada pendidik dan tenaga pendidik serta kepada mahasiswa yang dipekerjakan. Terjadi pembatasan hak atas pendidikan bagi warga negara yang mempunyai kemampuan dana dan akademis yang terbatas, karena tidak dijamin dalm UU BHP bahwa dari kalangan tersebut akan dipermudah aksesnya atas pendidikan.

VI. Tugas Pokok FMN Adalah Mengobarkan Perjuangan Di Kampus-Kampus Menolak UU BHP
Lonceng kematian pendidikan telah dibunyikan. Maka menjadi kewajiban bagi Front Mahasiswa Nasional untuk melakukan kampanye anti UU BHP secara meluas. Sebagai organisasi mahasiswa yang memperjuangkan sistem pendidikan yang ilmiah, demokratsi dan mengabdi kepada rakyat, keberadaan UU BHP adalah tidak akan mendapatkan tempat sedikitpun dalam arah perjuangan kita. UU BHP harus kita tolak!! Dengan terus lakukan kampanye dan aksi-aksi untuk membelejeti rejim SBY-Kalla yang menjadi boneka amerika dan rejim yang anti rakyat.

Jadikan kampus sebagai pusat seluruh kegiatan mahasiswa menuju kampanye penolakan UU BHP. Kampus juga sekaligus akan menjadi pusat aktifitas FMN dalam melakukan propaganda, konsolidasi dan pendidikan terhadap anggota dan massa. Dari seluruh proses inilah maka aktifitas rekruitmen di kampus juga akan dijalankan karena FMN mendapatkan tempat untuk mensolidkan barisan dan memperluas pengaruh di kampus. Kampus-kampus negeri yang besar akan menjadi sasaran utama aksi-aksi penolakan kita karena di sanalah tempat bercokolnya para akademisi-akademisi anti rakyat, selain karena jumlah mahasiswa yang besar dan mempunyai pengaruh secara luas. politik ini juga akan membantu kita untuk memperluas pengaruh di kampus-kampus kecil di sekitarnya.

Aliansi yang akan dibangun adalah aliansi luas di sektor pemuda mahasiswa, terutama dalam menggandeng lembaga-lembaga kampus untuk terlibat dalam kampanye kita. Dan perlu diketahui juga, bahwa dampak dari UU BHP ini adalah meluas. Seluruh sektor rakyat baik di buruh, tani, pemuda, mahasiswa, miskin kota, nelayan, perempuan kemudian akan terkena imbasnya. Penolakan atas UU BHP ini menjadi kepentingan seluruh elemen gerakan massa demokratis indonesia. Maka, perlu bagi kita untuk membentuk aliansi multisektor untuk memperhebat perjuangan kita atas penolakan UU BHP ini.

Tidak ada syarat-syarat sedikitpun bagi negeri setengah jajahan dan setengah feodal untuk menuju penghidupan yang lebih baik selama rejim yang berkuasa adalah regim komprador yang anti rakyat. Maka sebuah keharusan bagi kita, Front Mahasiswa Nasional, sebagai bagian dari gerakan pembebasan nasional untuk terus melakukan kampanye dan aksi-aksi menolak kebijakan yang anti rakyat dengan politik pembelejetan terhadap rejim SBY-Kalla pada hari ini.

Tolak UU BHP sekarang juga!!
Hidup pemuda mahasiswa!

Repleksi Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

2008-08-19T21:15:00.000-07:00

Repleksi Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia
Bagi Masyarakat Adat, Kaum Tani, dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya, Dalam Merebut Kedaulatan atas Tanah dan Kekayan Alam

oleh : jalung (j47ung_kayan@yahoo.com)

Sejarah perjuangan rakyat Indonesia tidak terlepas dari sejarah panjang penindasan, penghisapan dan perampasan tanah masyarakat adat, kaum tani, dan masyarakat pedesaan umumnya di Indonesia dengan adanya komersialisasi pertanian pada jaman penjajahan yang dilakukan oleh bangsa – bangsa Eropa dari mulai Portugis, Spanyol melalui Sistim Perkebunan Skala Besar yang mana Puncaknya Belanda menjadi penguasa perdagangan hasil bumi di Nusantara.

Mula-mulanya Pada tahun 1602 melalui VOC (Vereenigde Oostindische Compagnie) maskapai perdagangan yang didirikan oleh Pemerintah Kolonial Belanda menancapkan kukunya di bumi Nusantara dengan memonopoli komoditas hasil pertanian. VOC yang awalnya cuma menguasai perdagangan hasil pertanian kemudian mulai bergeser peranannya dengan melakukan penanaman komoditas. Priayangan stelsel dengan mewajibkan rakyat menanam kopi yang di awasi oleh penguasa lokal atau raja-raja pada saat itu. VOC juga mengunakan sistem penyewaan tanah dan sistem partikelir dimana pengusaha-pengusah dapat menarik hasil bumi dan jasa penduduk pada tanah yang disewakan oleh VOC.

Kemudian Pada tahun 1812-1916 Pemerintah Hindia Belanda melaui Gubernur Jendral Rafless dengan menerapkan sistem pajak yang merupakan bagian integral dari gagasan pembaharuan sistem pertanahan di wilayah kekuasaan Hindia Belanda. Sistem ini didasari agar ada kepastian hukum dalam menguasai tanah di wilayah Hindia Belanda. Sistem ini sangat singkat diterapkan karena beberapa kendala terutama sulitnya masyarakat saat itu dalam memperoleh uang dan tindakan penyelewengan oleh pejabat yang mengurusnya sering terjadi. Sistem ini kemudian merupakan tonggak awal mulai dikenalnya sistem kepemilikan tanah individu atau perseorangan yang menajdia awal munculnya sistim baru yang diterapkan oleh Gubernur Jendral Van Den Bosch dengan sebutan Sistem Tanam Paksa.

Sistem Tanam Paksa ini menuai keberhasilan kepada Pemerintah Hindia Belanda dengan keberhasilan sebesar 841 juta gulden. Jika kita telusuri pelaksana sistim ini memiliki dua makna yang dalam yakni Wajib dan Paksa, yang mana Paksa mengandung maksud memaksa kaum tani untuk menyerahkan tanah kepada Pemerintah Hindia Belanda, sedangkan Wajib mengandung maksud agar petani menanam jenis tanaman perkebunan yang laku dipasaran Internasional (tebu, kopi, indigo, porsela dll) serta menyerahkan tenaganya untuk kerja diperkebunan. Hal ini mengakibatkan rakyat mengalami kerisis yang sangat tinggi di mana tanaman-tanamnya banyak terserang wabah penyakit terus kelaparan.

Keberhasilan Sistem Tanam Paksa ini pun mengundang pihak swasta untuk ikut terlibat dalam usaha dibidang perkebunan. Alhasilnya dikeluarkannya Undang – Undang Pertanahan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1870 (Agraris Wetch). Undang – Undang ini mendorong pihak swasta untuk ikut secara langsung terlibat dalam usaha Perkebunan diwilayah kekuasaan Hindia Belanda dengan diaturnya hak sewa, hak erfprach, hak egindom dan lainnya. Untuk penyediaan tenaga kerja yang murah yang didatangkan dari jawa yang dikenal dengan sebutan kuli kontrak.

Revolusi Kemerdekaan 1945 telah melahirkan perkebunan – perkebunan peninggalan penjajah dibeberpa tempat direbut dan dikembalikan kepada kaum tani. Namun demikian, 21 desember 1949 KMB (Konferensi Meja Bundar) menghasilkan kekalahan indonesia yang mana hakekatat kekalahan kita sebenarnya adalah kebun yang telah dikuasi kaum tani dikembalikan kemudian kembali lagi kepada perusahaan – perusaan asing maupun perusahaan negara belanda. Namun pada saat itu presiden republik Indonesia pertama Soekarno dengan aksi sepihanya melakukan nasionalisasi terhadap perusahaan asing, dan melahirkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) No. 5 tahun 1960, Yang mana tujuanya untuk mengatasi dualisme hukum soal agraria di Indonesia yakni Hukum yang diwarisi oleh Kolonial Belanda dan Hukum warisan sistem usang feodalisme, dengan filosofi dasarnya tanah untuk penggarap ini merupakan angin segar bagi kaum tani, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan pada umumnya. Namun Sayangnya, belum sukses pelaksaanaan UUPA No. 5 Th 1960 Presiden Soekarno jatuh melalui skema politik Jendral Besar Soeharto dengan kudeta nya yang dilakukan melalui konspirasi negara penjajah pimpinan AS dan Inggris.

Kemudian Semenjak Massa presiden Soeharto ini lah perkebunan mulai dimunculkan kembali sistem perkebunan yang kemudian mengunakan tiga prinsip stabilitas, pertumbuhan, dan pemerataan. Hal ini kemudian melahirkan UUPMA yang sangat pro modal yang mana bertentangan betul dengan filosopi dasar UUPA 60.

Pada masa ini pula kemudian perkebunan skala besar kemudian menjadi massif, mulai dari Perkebunan Kelapa Sawit yang mana Salah satu konsep yang diterapkan adalah Pola Sistim PIR dimana ada konsep perkebunan inti dan plasma. Yang mana Kewajiban inti adalah menyediakan sarana produksi kebun sementara petani di wajibkan menyerahkan tanah, tenaga kerja dan harus menjual hasilnya ke perusahaan inti. Konsep ini kemudian di integrasikan dengan program tranmigarsi dalam upaya pemenuhan tenaga kerja di perkebunan. Dan Pada tahap ini lah mulai di kenal istilah petani plasma yaitu petani yang masuk dalam skema perusahaan. Celakanya kemudian perkebunan kelapa sawit ini menjadi jargon mensejahterakan rakyat serta kemudian sawit ini dijadikan komoditi primadona oleh rejim hari ini.

Pada masa pemerintahan megawati menerbitakan UU Perkebunan yang juga sarat kepentingan pemodal. Sementara Rejim pemerintahan SBY-Kalla lebih menerapkan konsep Revitalisasi Perkebunan yang mana Sama sekali juga tidak berpengaruh apapun terhadap rakyat karena semangatnya Juga masih tetap pada konsep lama dimana masih pro-Pemodal, kesemua itu menambah rentetan panjang penderitaan masyarakat adat, kaum tani dan masyarakat pedesaan umumnya.

Sehingga sejarah diatas ini merupakan bukti nyata yang tidak bisa dipungkiri bahwasanya masyarakat adat, kaum tani dan masyarakat pedesaan umumnya masih dijajah kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam oleh negara dengan rejimnya, melaui legitimasi undang-udang terutama dimulai dari jaman rejim Soeharto Yang mana muncul pertamakali yaitu UUPM No. 25 Th. 2007, kemudian muncul lagi PP 77 Th. 2007, serta produk UU sektoral seperti UU Perkebunan No. 18 Th. 2004, UU Kehutanan No. 41 Th. 1999 dan juga di bidang Pertambangan, Energi, Perindustrian (Zona Ekonomi Bebas) yang sarat kepentinggan yang tidak berpihak pada rakyat. Hal ini lah medorong terjadinya konflik, peselisihan, pertikayaan dan perlawanan rakyat serta memunculkan kekroposan rasa nasionalisme.

Kasus perkasus terus terjadi di seluruh indonesia mulai dari Marules-Banyuwangi, Pagak-Malang, Bojonegoro, Wonosobo, Banyumas, Karangsewu-Kulon Progo Jogjakarta, Karangsari-Garut, Tajur Halang-Bogor, Rumpin-Bogor, Deli Serdang-Sumut, hingga Kalimantan Barat seperti Kasus Masyarakat Teluk Keramat, Sejangkung dan Galing Kab. Sambas berhadapan dngan PT. SAM (yang mengantongi Ijin Untuk Perkebunan Kelapa Sawit), kemudian di Jawai Kab. Sambas berhadapan dengan PT. BMH (yang mengantongi Ijin Untuk Hutan Tanam Industri), terus lagi Masalah Ajudifikasi di Sui Itik, Sui Rengas Kec. Kakap yang menimbulkan tumpang tindihnya bukti kepemilikan antara Petani Penggarap dengan Pemegang Sertifikat yang berakibatkan konflik, terus lagi kasus penagkapan 3 dan 1 orang diproses dipengadilan negri sanggau karna berhadapan dengan PT. MAS (pemegang ijin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit)– Kab. Sanggau, di melawi masyarakat adat kemudian tidak bisa mengola tanahnya yang telah diwariskan secara turun temurun serta malah dipenjarakan karna melangar kebijakan kehutana yaitu kebijakan tentang Taman Nasional, Di Kapuas Hulu tepatnya di masyarakat Dusun Tapang Mada dan Lubuk Besar, Desa Sungai Buaya, Kec. Kayan Hilir serta Desa Riam Panjang, Kec. Kayan Hulu masyarakat harus dipukuli dan dipenjarakan karna mempertahan kan tanahnya yang diambil alih oleh PT. KARYA REKANAN BINA BERSAMA (KRBB) (Pemengang Ijin HPHH), masyarakat diDAS mendalam juga berhadapan dengan PT.Toras Banua Sukses (pemengang ijin IUPHH), dan hampir diseluruh kabupaten di kalbar yang mana tidak ada titik temu penyelesayan. Oleh sebab itu sudah selayaknya masyarakat adat, kaum tani dan masyarakat pedesaan lainya merapatkan barisan, galang persatuan dan perhebat perjuangan dalam rangka mendorong terlaksananya secara murni dan konsukwen UUPA No. 5 Th. 1960, UUPBH, PP No. 224 Th. 1961, TAP MPR No. 9 Th. 1999 sebagai wujuda dari pejuang atas kedaulatan terhadap tanah yang mejadi dasar kehidupan masyarakat adat, kaum tani dan masyarakat pedesaan umumnya, sehingga tercipta tatanan masyarakat yang berdaulat, mandiri dan bermartabat.

PERNYATAAN SIKAP Persatuan Rakyat Kalimantan Barat

2008-08-15T08:08:00.000-07:00

PERNYATAAN SIKAP
Persatuan Rakyat Kalimantan Barat
(ALIANSI GERAKAN REFORMA AGRARIA (AGRA), SERIKAT TANI SERUMPUN DAMAI (STSD), SERIKAT PETANI KELAPA SAWIT (SPKS), UP Link, Lembaga GEMAWAN, WALHI Kalbar, FMN, AMAN KalBar)
Menuju Peringatan Revolusi Kemerdekaan 1945, 17 Agustus 2008 dan Hari Tani Nasional 24 September 2008
STOP KEKERASAN DAN HENTIKAN PERAMPASAN TANAH – TANAH RAKYAT UNTUK PERTANIAN SKALA BESAR, PERKEBUNANA KELAPA SAWIT SKALA BESAR, USAHA KEHUTANAN DAN PERTAMBANGAN
Dan
LAKSANAKAN LAND REFORM SEJATI -TANAH UNTUK RAKYAT; AKUI, SYAHKAN TANAH – TANAH YANG TELAH DIKUASAI, DIKELOLA DAN DIMANFAATKAN RAKYAT SECARA TURUN TEMURUN OLEH RAKYAT

Tanah dan Kekayaan Alam merupakan Sumber Hidup dan Penghidupan Ekonomi bagi Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya. Tidak hanya itu, tumbuh dan berkembangnya kebudayaan yang berlandas pada kearifan, kebijaksanaan dan keseimbangan, juga seni budaya yang tumbuh berkembang dimasyarakat kesemuanya itu tidak bisa dilepaskan hasil dari relasi manusia dengan Tanah dan Kekayaan Alamnya. Jadi kami tegaskan kembali, bahwa bagi Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya menjadikan Tanah dan Kekayaan Alam sebagai pondasi bagi kehidupan dan kemajuannya serta secara umum juga bagi kemajuan Bangsa Indonesia.

Namun demikian, karena karekter Negara Indonesia yang anti rakyat maka perampokan dan penjarahan terhadap Tanah dan Kekayaan Alam Rakyat terjadi secara kasar, terbuka dan membabi buta. Kenyataan ini tidak bisa dibantah oleh siapapun karena sangat jelas terpampang didalam berbagai produk hukum yang disahkan oleh Pengusa Negara seperti UUPM No. 25 Th. 2007, PP 77 Th. 2007, serta UU sektoral seperti UU Perkebunan No. 18 Th. 2004, UU Kehutanan No. 41 Th. 1999 dan juga di bidang Pertambangan, Energi, Perindustrian (Zona Ekonomi Bebas) dan masih banyak lainnya serta peraturan – peraturan sampai ketingkat daerah yang semua itu mengabdi pada kepentingan kapitalis besar monopoli, tuan tanah jahat dan juga birokrat korup.

Kalimantan Barat juga tidak mau kalah berlomba Pemerintahnya (Tingkat Propinsi dan Kabupaten) membabi buta melelang tanah dan kekayaan alam yang jelas – jelas disitu ada masyarakat yang mengusai dan mengelolanya, dengan atas nama mendatangkan investasi melalui omong kosong besar untuk kesejahteraan rakyat. Tanah yang dilelang oleh Pemerintah Kabupaten dan Propinsi untuk Perkebunan Kelapa Sawit hingga bulan Agustus 2008 sudah mencapai 4,6 Juta Ha dengan bentuk berupa 290 Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (Pernyataan Kepala Dinas Perkebunan Kalbar Idwar Hanis sumber Kompas Rabu 6 Agustus 2008. Jika dibandingkan dengan data penelitian yang dilakukan bersama oleh Sawit Watch, Walhi Kalbar dan ID pada tahun 2007 ijin yang diterbitkan untuk Perkebunan Kelapa Sawit seluas 3.575.759 Ha, maka akan ditemukan kelipatan sebesar 128,64 % ( 1.024.241 Ha).
Belum lagi, untuk melapangkan agendanya agar lebih mudah mendapatkan tanah – tanah rakyat berbagai tipu muslihat dilakukan melalui proyek yang diluncurkan. Salah satunya proyek ajudifikasi yang dibiayai oleh Bank Dunia (WB) sebagai kelanjutan dari proyek serupa, dengan tujuan menggantikan bukti penguasaan rakyat yang tidak memiliki nilai (harga) dengan bukti baru yang meiliki nilai (harga). Karena bukti berupa sertifikat tersebut lebih berharga dari nilai tanahnya itu sendiri, maka tanahnya akan mudah berpindah kepenguasaan. Sebagaimana kejadian yang menimpa masyarakat di Desa Sui Itik Kec. Kakap, masyarakat yang sudah turun – temurun menggarap tanah tersebut tiba – tiba bukti (sertifat) kepunyaannya tanpa sepengetahuannya sudah berada di Bank menjadi agunan. Kejadian lebih aneh lagi terjadi di Desa Sui Rengas Kec. Kakap, tanah – tanah yang sudah puluhan tahun diagarapnya tiba – tiba yang mempunyai sertifikat orang lain bahkan sudah berpindah tangan sampai dua tiga orang, celakanya yang memiliki sertifikat sekarang orang – orang yang tidak terlalu berkepentingan terhadap tanah tersebut seperti politisi, birokrat, kontraktor dan akademisi. Penyelewengan lain terhadap proyek tersebut juga terjadi, dimana proyek yang seharusnya gratis namun oleh aparat birokrasi yang bertanggung jawab malah ditarik bayaran, serta sertifikat tidak langsung diberikan namun ditahan oleh aparat tersebut.

Benarkah mendatangkan Kesejahteraan bagi masyarakat serta infrastruktur wilayahnya terbangun? Ternyata tidak, karena yang terjadi justru menuai konflik baik antara masyarakat dengan perusahaan maupun diantara masyarakat, hampir setiap hari media kita menyuguhi Konflik atas soal ini dari Sambas, Singkawang, Bengkayang, Kab. Pontianak, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi sampai Ke Kab. Kapuas Hulu. Konflik diperkeras dengan adanya Teror, Intimidasi dan Kekerasan yang menimpa Kaum Tani Masyarakat Adat serta Masyarakat Pedesaan pada Umumnya seperti pemukulan terhadap Ketua STSD Sambas, Penembakan terhadap Masyarakat di Kab. Melawai dan lainnya serta yang pasti dalam posisi dipersalahkan pasti rakyat seperti pemenjaraan terhadap 4 Petani Kelapa Sawit di Sanggau. Serta, strategi Perluasan (Ekspansi) dan Skala Besar (Monopoli) dalam membangun Perkebunan Kelapa Sawit tidak dibarengi dengan kemampuan Kapasitas Pabrik Pengolahan hasil Tandan Buah Segar Sawit yang tidak seimbang dampaknya pada hasil dari TBS petani tidak tertampung oleh Pabrik, seperti yang terjadi di Belitang Kab. Sekadau pernah sampai 6 bulan TBS – nya tidak dipanen (SP dengan alasan Perusahaan (Lyman Group) sudah kelebihan buah sehingga tidak bisa menampung buah dari Petani.

Produktifitas membutuhkan ketrampilan dan perawatan yang intensif dalam menjalankan usaha Pertanian. Karena asupan dari luar berupa pupuk dan obat – obatan yang menyebabkan tanah dan tanaman menjadi tergantung terhadap hal tersebut, maka walaupun hal tersebut tidak baik untuk lingkungan namun kebutuhan akan Pupuk dan Obat tidak bisa dihindari lagi. Namun demikian, saat ini sangat susah sekali untuk mendapatkan Pupuk dan Obat – Obatan yang dibutuhkan oleh Kaum Tani, kalaupun ada harganya sangat mahal, apalagi untuk mendapatkan Pupuk yang bersubsidi akan sangat susah sekali.

Berdasarkan keadaan yang melanda Kaum Tani, Masyarakat Adat serta Masyarakat Pedesaan pada umumnya, agar terjadi perubahan atas situasi hari ini menuju kehidupan yang lebih baik maka kami menuntut:
1. Hentikan Pemberian Ijin yang akan dijadikan legitimasi untuk merampas tanah – tanah yang dikuasai, dimanfaatkan dan dikelola oleh Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya
2. Batalkan Ijin Usaha Perkebunan, Ijin Usaha Kehutanan yang jelas – jelas Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan seperti Penolakan Masyarakat Teluk Keramat, Sejangkung dan Galing Kab. Sambas terhadap PT. SAM (Ijin Untuk Perkebunan Kelapa Sawit), Penolakan Masyarakat Teluk Keramat, Jawai Kab. Sambas terhadap PT. BMH (Ijin Untuk Hutan Tanam Industri), serta Penolakan terhadap Perusahaan – Perusahaan yang mendapatkan Konsesi di tempat – tempat lain yang dilakukan oleh Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya diwilayah Kalimantan Barat
3. Evaluasi terhadap seluruh Ijin Usaha Perkebunan, Ijin Usaha Kehutanan, Pertambangan dan Ijin Usaha Lainnya yang menyebabkan hilangnya Tanah – Tanah Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya serta Konsultasikan secara terbuka, demokratis dan informasi yang seimbang terhadap Ijin Usaha tersebut.
4. Akui dan Sahkan Tanah - Tanah Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya dengan Prinsip Keadilan seperti Masalah Ajudifikasi di Sui Itik, Sui Rengas Kec. Kakap yang menimbulkan tumpang tindihnya bukti kepemilikan antara Petani Penggarap dengan Pemegang Sertifikat, Penipuan terhadap Kaum Tani
5. Serahkan Tanah – Tanah yang ditelantarkan oleh Perusahaan Pemegang Hak Konsesi kepada Kaum Tani, Masyarakat Adat dan Masyarakat Pedesaan Pada Umumnya dengan Prinsip Keadilan
6. Pembagian ulang kebun – kebun inti yang sangat luas dan dimonopoli oleh perusahaan kepada kaum tani, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan pada umumnya yang berhak mendapatkannya.
7. Tingkatkan produktivitas pertanian rakyat dengan jaminan akan pupuk bersubsidi yang menjangkau kebutuhan usaha pertanian rakyat, Ketersediaan akan bibit yang memadai serta bimbingan tekhnis untuk meningkatkan kapasitas ketrampilan rakyat dan kepastian pasar dan jaminan harga atas hasil produksi petani .
8. Tingkatkan jaminan kerja dan kesejahteraan bagi buruh – buruh yang bekerja dibidang Perkebunan, Kehutanan dan sektor lainnya.
9. Hentikan segala bentuk intimidasi, Teror dan kekerasan yang ditujukan kepada Kaum Tani, masyarakat adat dan masyarakat pedesaan pada umumnya yang sedang berjuang menuntut dan mempertahankan hak – hak demokratisnya seperti kasus petani kelapa sawit di Kec. Bonti Vs. PT. MAS – Kab. Sanggau yang hari ini 3 orang masih mendekam dipenjara, Petani Kelapa Sawit di Kec. Kembayan Vs. PT. PN XIII yang hari ini 1 orang sedang diproses di Pengadilan Negeri Sanggau, serta kejadian – kejadian tindak intimidasi dan kekerasaan di Kab. Sambas, Ketapang, Bengkayang, Sanggau, Sekadau, Melawi, Sintang, Kapuas Hulu dan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia yang jelas – jelas mencederai demokrasi, rasa keamanan dan keadilan rakyat.
10. Jalankan secara murni dan konsukwen UUPA No. 5 Th. 1960, UUPBH, PP No. 224 Th. 1961, TAP MPR No. 9 Th. 1999 serta batalkan seluruh aturan yang menyebabkan terampasnya tanah rakyat seperti UUPM No. 25 Th. 2007, PP 77 Th. 2007, serta UU sektoral seperti UU Perkebunan No. 18 Th. 2004, UU Kehutanan No. 41 Th. 1999 dan juga di bidang Pertambangan, Energi, Perindustrian (Zona Ekonomi Bebas).

Persrilis Aksi Sambas

2008-06-30T21:34:00.000-07:00

AKSI KITA UNTUK MEMPERTAHANKAN TANAH YANG MERUPAKAN SUMBER HIDUP DAN PENGHIDUPAN UMAT MANUSIA
Tanah dan Kekayaan Alam sebagai sasaran (alat produksi) dalam menghasilkan sesuatu yang berguna untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup diri dan keluarganya serta umat manusia pada umumnya. Dengan kata lain, Tanah dan Kekayaan Alam menduduki tempat yang sangat penting bagi proses produksi Kaum Tani. Hasil produksi dari kerja Kaum Tani berupa segala hal untuk memenuhi kebutuhan pokok umat manusia yakni bahan makanan yang tiap hari kita makan sehingga kita tetap bisa bertahan hidup sampai sekarang. Tanpa Kaum Tani dan Tanahnya maka kita semua tidak bisa makan.
MEMPERTAHANKAN TANAH BUKAN SETUJU PADA KETERBELAKANGAN TAPI JUSTRU DENGAN TANAH YANG KITA KUASAI AKAN MENJAMIN KEMAJUAN KITA
Sayangnya di Kabupaten Sambas khususnya dan umumnya wilayah Kalimantan Barat, Kaum Tani tidak lagi bebas, nyaman mengembangkan hidupnya dengan menjadikan tanah sebagai dasarnya. Padahal jika Pemerintah dapat berpikir jernis maka memajukan masyarakat dapat dilakukan dengan potensi yang dimiliki sebagai modal dasarnya. Yakni, Penguasaan atas tanah yang sudah turun temurun oleh Kaum Tani dengan berbagai macam jenis tanaman kebun seperti Karet, Durian, Kopi, Petai, Cempedak, Jengkol dan tanaman lainnya; ladang persawahan tadah hujan; Pemukiman dan fasilitas sosial lainnya, dan; Hutan yang memiliki fungsi lingkungan, yang juga dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa mengurangi status kawasan tersebut. Ketidak bebasan dan ketidaknyamanan diakibatkan oleh ancaman akan hilangnya Pengusaan atas Tanah dan Kekayaan Alam kaum tani dari perampasan yang dilakukan oleh Perusahaan Raksasa yang bergerak dibidang agraria dengan mendapatkan hak istemewa dari Pemerintahan yang sedang berkuasa. Ancam itu sekarang nyata berwujud berbagai macam peraturan dan ijin usaha yang diberikan kepada Perusahaan Raksasa tersebut untuk membangun Perkebunan Skala Besar Kelapa Sawit, Hutan Tanam Industri, Pertambangan dan lainnya.
HANYA DENGAN KEKUATAN KAUM TANI TANAH KITA TETAP KITA KUASAI, KELOLA DAN MANFAATKAN
Kenyataan seperti ini maka dapat disimpulkan tidak ada yang kita bisa percayai kecuali kekutan kolektif kita sebagai Kaum Tani dalam mempertahankan Tanah dan Kekayaan Alam untuk hidup hari ini dan akan dating. Oleh karenanya, bagi Kaum Tani yang sudah menjadi anggota Serikat Tani Serumpun Damai (STSD) untuk tetap teguh mertahankan Tanah dan Kekayaan Alam dari ancaman siapapun dengan memperluas pengetahuan, mempertinggi ketrampilan dan kompak untuk membesarkan STSD sebagai alat juang Kaum Tani di Kabupaten Sambas. Sedangkan, bagi Kaum Tani yang belum menjadi anggota kami ajak dan serukan untuk berbondong – bondong bergabung ke dalam STSD untuk semakin memperkuat posisi Kaum Tani dalam mempertahankan Tanah sebagai hak dasar dan mengembangkan diri.
APA YANG KITA DALAM AKSI MASSA SERIKAT TANI SERUMPUN DAMAI

Dengan adanya ancaman yang luar biasa terhadap hak dasarnya yakni hilangnya Tanah dan Kekayaan Alam, maka Serikat Tani Serumpun Damai (STSD) Kabupaten Sambas menuntut:
1. Penataan atas Penguasaan, Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah dan Kekayaan Alam dengan melegalisasikan Tanah dan Kekayaan Alam yang sudah secara turun- temurun dikuasai, dikelola dan dimanfaat oleh Masyarakat; mengkonversikan tanah eks – wilayah hutan produksi yang saat ini berupa lahan kosong, padang semak belukar, pemukiman dan lainnya diberikan kepada Masyarakat.
2. Cabut Surat Keputusan Bupati No. 81 Tahun 2006 Tentang Pemberian Ijin Usaha Perkebunan PT. Sentosa Asih Makmur (SAM).
3. Lakukan evaluasi terhadap Ijin Usaha Hutan Tanam Industri PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)
4. Buat rekomendasi Pencabutan Ijin Usaha Hutan Tanam Industri PT. Bumi Mekar Hijau (BMH)
5. Tata Ulang Perkebunan Kelapa Sawit lama, Evaluasi seluruh Ijin Usaha Perkebunan yang sudah terlanjur diterbitkan dan Hentikan seluruh aktivitas Perluasan Perkebunan Skala Besar Kelapa Sawit. Dengan kata lain, tidak ada Perkebunan Skala Besar baru di Kabupaten sambas
6. Hentikan berbagai tindakan teror, intimidasi dan tindak kekerasan yang masih terjadi terhadap masyarakat yang sedang berjuang mempertahankan tanahnya.
7. Berikan kebebasan bagi masyarakat untuk berserikat, berkumpul serta menyampaikan pendapatnya.
Sambas, 24 Juni 2008
Atas Nama
Serikat Tani Serumpun Damai Kabupaten Sambas
Pendukung:

Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Front Mahasiswa Nasional (FMN), UPLINK KalBar,
AMAN KalBar, Lembaga GEMAWAN, Kontak Rakyat Borneo

Aksi STSD dan AMAN Kalbar

2008-06-30T21:25:00.000-07:00

Aksi AMAN KB dan Serikat Tani Serumpun Damai Kab Sambas

2008-06-30T20:42:00.000-07:00

Gejolak Kenaikan Harga masyarakat adat menjerit

2008-05-28T22:48:00.000-07:00

Gejolak Kenaikan Harga masyarakat adat menjerit
Oleh : Jalung

Sudah tidak bisa disangkal, pendarahan ekonomi akibat gejolak harga, ditambah dengan ketidak stabilan pasar finansial dan belum pulihnya sector riil, menghasilkan keadaan yang sangat rumit dan tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Selain defisit APBN yang kian melebar dan melemahnya kurs rupiah yang mengancam kestabilan fiskal dan moneter, Indonesia juga dihadapkan pada kemungkinan inflasi tinggi dan semakin menurunnya daya beli masyarakat. Kestabilan makroekonomi yang sebelumnya dianggap sebagai prestasi, nyatanya hanyalah ilusi yang menyesatkan bagi rakyat indonesia.

Di tengah keadaan seperti itu, masalah korupsi dan penyuapan yang melibatkan beberapa pejabat negara, turut memperburuk kredibilitas otoritas moneter Indonesia. Di luar itu, belum rampungnya pembahasan mengenai perubahan APBN 2008 akibat tarik-menarik di dalam jajaran menteri mengenai penghematan anggaran, hal ini menambah bukti bahwasanya negara sebagai kompardor impralisme yang mana memunculkan keraguan besar rakyat terhadap kapasitas pemerintah sebagai pemegang otoritas fiskal di dalam negeri.

Pantas pantas saja bila keadaan ini memicu kegelisahan dan perlawanan dari kalangan masyarakat keseluruhan. Yang mana masyarakat dipaksa mengubah pola konsumsi dari minyak ke gas untuk menghemat cadangan BBM, kemudian masyarakat dicekam oleh kekhawatiran fluktuasi harga yang terjadi hampir setiap hari di seluruh negeri. Ancaman kelangkaan juga masih kerap terjadi. Di beberapa tempat misalnya, antrian penduduk untuk mendapatkan minyak tanah sudah berlangsung berminggu-minggu. Masyarakat sampai-sampai terpaksa beralih ke kayu bakar untuk dapat menanak nasi atau memasak sayuran-sayuran lain. Di daerah lain seperti Jakarta, dll pada saat masyarakat sudah mulai beralih menggunakan gas, justru pasokan gas menghilang di pasaran.

Kemudian ini tentunya menjadi pertanyaan fundamental apa yang harus dilakukan rejim SBY-JK selama ini dalam mengevaluasi garis kebijakan ekonomi yang selama ini ditempuh Indonesia. Terus mengapa garis ekonomi yang ditempuh selama ini gagal mengorganisasikan pemenuhan kebutuhan rakyat secara efisien, adil, dan merata?, dan yang mana keadaan ekonomi hari ini khususnya sejak era Soeharto. Dimana dimulai dari kebijakan-kebijakan pembangunan bergantung pada utang sejak pendirian Inter-Governmental Group on Indonesia (IGGI) dan industri subtitusi-impor pada awal 1970-an, kemudian beralih menjadi industri orientasi ekspor pada awal 1980-an, lantas masuk ke kebijakan deregulasi, debirokratisasi (privatisasi), dan liberalisasi sejak paruh kedua dekade 1980-an, liberalisasi perdagangan penggabungan dengan APEC dan WTO tahun 1994, hingga penerapan kebijakan kurs mata-uang mengambang yang dimulai sejak penandatanganan Letter of Intent (LoI) antara Indonesia dengan IMF pada November 1997.

Rangkaian kebijakan itu secara bertahap menceburkan masyarakat Indonesia umumnya pada gelombang krisis ekonomi yang terkandung dalam sistem kapitalisme dunia (imperialisme). Paket kebijakan neoliberal; deregulasi, debirokratisasi atau privatisasi, dan liberalisasi; yang dicanangkan melalui Paket Oktober 1988 menjadi fase perampokkan berikutnya yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Melalui paket itu, konsentrasi produksi semakin memusat di tangan raksasa-raksasa ekonomi yang memainkan peranan monopoli. Melalui paket ini, perampokkan kekayaan alam dan eksploitasi tenaga kerja menjadi semakin terlegitimasi.

Perampokan atas kekayaan alam dan hasil kerja rakyat Indonesia semakin berlipat ketika Indonesia menandatangani kesepakatan perdagangan dalam APEC dan WTO. Rakyat semakin tidak kuasa menahan serbuan barang-barang ‘sampah’ akibat liberalisasi serta dipaksa bekerja lebih keras dengan hasil yang jauh lebih sedikit akibat fleksibilisasi perburuhan. Sementara pertanian semakin menjadi sektor yang tidak menarik karena jatuhnya harga jual produk pertanian kian tidak sebanding dengan biaya produksi pertanian yang justru cenderung melangit.

Komplikasi dalam tubuh perekonomian Indonesia semakin bertambah ketika pemerintah mulai berancang-ancang melakukan liberalisasi keuangan, melalui pembukaan lembaga pasar modal. Banjir modal asing yang masuk pada paruh pertama dekade 1990-an ternyata menghadirkan ancaman yang sangat besar pada paruh kedua dekade tersebut. Tekanan pada nilai rupiah menjadi pemicu kebangkrutan ekonomi komprador-komprador besar yang bermain di bursa saham dan mata uang serta berakibat pada terjadinya krisis ekonomi yang kian memburuk hingga saat ini.

Kesemua hal ini memerupakan rentetan panjang beban khususnya masyarakat adat sehingga mengakibatkan masyarakat adat harus membating tulang dan berkerja keras mengunakan otot mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Yang mana kita tau masyarakat adat merupakan cerminan masyarakat yang hidup dengan pola kehidupan yang tergantung dengan alam dan hutan mereka serta hidup dalam kesederhanan yang menjunjung tinggi nilai kesosialan dan kerelgiusan. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan melakukan berbagai aktifitas dari berladang, berburu, berkebun, berternak, meramu, dll yang kesemuanya didapat dan dihasilkan serta diolahkan dari hutan dan alam mereka. Jika kondisi seperti ini yang terjadi kemudian sekarang menjadi pertanyaan bagi kita, akan kemana masyarakat adat kedepan dan kemana perlindungan negara terhadap masyarakat adat atau hal ini merupakan paket tujuan dari negara sebagai kaki tangan imprealisme yang mana menjadi kan masyarakat adat sebagai masyarakat terasing dan termarjinalkan yang kemudian akan dijadikan tenaga buruh murah tampa jaminan dan perlidungan demi untuk memenuhi kebutuhan industri-industri kapitalis.

Maka dari itu kondisi ini menjadi memontum untuk meraih tujuan kita bersama memeperjuangkan dan merebut kedaulatan sejati masyarakat adat agar tercipta masyarakat adat yang berdaulat secara politik mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Hidup Masyarakat Adat !!!!!!!!!!!!
Gelorakan Terus Perjuangan Masyarakat adat !!!!!!!!!!!

2008-03-05T07:13:00.001-08:00

Sosok Binatang Pembunuh Kenafsuan

Buyi lonceng bergema melataukan irama-irama kengerian, membawa binatang dalam wujut manusia menuju sebuah banguna megah yang berpondasikan pilar-pilar keserakahan, dan lantai-lantai kerakusan demi sebuah kepentinagan kemanusian terhadap sang empunya.
Dalam bangunan itu berdiri sosoko biantang kemanusian mengunakan jubah kebohongan dan memahkotakan dirinaya dengan mahkota kepalsuan, yang kemudian dinobatkan sebagai simbol perantara dengan mengantongkan segudang pencerahan dalam kegelapan di dunia kemanusian, dialah sosok bianatang pembunuh kenafsuan yang setiapkali dia berdiri dialtar batu berlapiskan kemunafikan dilantunkan-nya-lah kata-kata kenabian dengan dalih pengampunan atas sombol kedosaan demi sebuah pemaksaan kebenaran di alam dunia kemanusiaan.
Dalih Sebuah Kepuasan Nafsu
Ditepi danau kebimbangan dibawah payung keagungan, bersandarkan sang saudagar pohon, berdiri sepasang insan mahluk serakah, menjalankan sebuah ritual kebinalan diatas dalih sebuah kepuasan nafsu.
Cahaya kesetanan memancarkan sinarnya membuat mereka terbenam dalam alam-alam dunia mereka, sayup-sayup bisikan kelaziman membuat mereka semakin rakus dalam dunia kenafsuan,
membawa mereka kedalami sebuah danau kebimbangan.
Mereka semakin jauh berjalan menuju ketengah, hanya demi dalih sebuah kepuasan nafsu yang mereka agung-agung kan, hinga membuat mereka semakin tengelam dan
tampa disadar akhirnya mereka mati demi dalih sebuah kepuasan nafsu.

2008-03-05T07:12:00.000-08:00

Setetes Kenistaan

Malam menerawang dari titik kemungkaran dalam bayang jubah keperkasaan melewati debu penuh kebersihan, membawa hari melewati jalan dengan tampa harus tau akhir suatu tujuan.
Berdiri sosok biantang kelakian diantara selah sang bansawan pepohonan yang beralaskan permadani rumput kesucian, menanti sosok biantang keperempuanan nuntuk menyalurkan hasrat kepuasan nafsu kemanusian agar teciptalah sekor anak biantang kemanausian.
Terus Kupandangi sosok biantang kelakian yang mengibaskan ekor kelicikan tuk menyambut kegembiraan dengan datangnya sosok bianatang keperempuanan, sapaan binal menyusul tuk menyabut sosok biatang keperempunan, yang datang membawa wadah tempat pembuangan hasrat kebinalan dan kerakusan, yang berada diatas lidah dan taring kenafsuan.
Di ajaknyalah sekor bianatang keperempuana itu masuk kedalam ruang pelampiasan, untuk melaksanakan hasrat kebinalan yang di atas namakan dalih sebuah kepuasan nafsu dalam bayang kelaziman.
Malam semakin kuat meyelimuti mereka dalam jubah kegelapan, dengan pancaran cahaya kesetana membawa mereka terlena delam pelukan aroma kebiadapan sampai akhirnay terjadi pembunuhan terahadap setetes kenistaan, awal terjadinya sebuah proses kehidupan sekor binatang kemanusiaan, haya demi sebuah alasan.

2008-03-05T07:11:00.000-08:00

Sang empunya

Manusia sulit di pahami tapi ini lah mebuat sosok binatang menyerupin manusia menjadi simbol dari sang empunya, dalam dunia kemanusiaan banyak rencana yang tak dapat dipamahami oleh sosok binatang menyerupai manusia untuknya dari sang empunya rencana, tapi akan kah sang empunya rencana merencanakan suatu rencana yang sulit dimengerti oleh sosok bianatang yang menyerupai manusia ini sehingga sosok binatang ini mampu melewatinya dan menjalan kan permainan yang di buatnya, tapi kadang sosok binatang menyerupai manusia ini tidak mampu mengertinya karena
dialah sang empunya rencana terhadap ini semua.
Renungan Segumpal Daging Kemanusiaan
sebatang rokok yang coba Ku hisap sambil merenukan, apa yang akan, dan sebenarnya, yang aku inginkan untuk hidup dalam dunia kebenaran kemanusian, yang penuh dengan nista dan kemunafikan.
Masih terus kuhisap rokok ini, yang tampa terasa hampir separuh batang sudah, selama aku duduk dan memencet alat tulis yang diciptaka manusia, demi sebuah keserakahan yang diatas namakan teknologi dan fasilitas kemudahan manusia.
Masih terus kurenungi apa yang akan kulakukan dalam dunia kebenaran kemanusiaan ini, akan kah aku menjadi pelacur yang melacurkan hati nuraniku demi sebuah kehidupan.
Akhirnya habis juga sebatang rokok ini, namun tidak kutemukan juga jawaban, apa itu makna dan arti sebauh kebenaran kemanusiaan, di dalam dunia kemanusian ini .
Kumatikan puntungan rokok yang tadi kuhisap dan kulanjutkan lagi tangan ku tuk menekan tombol-tombol ini, tapi apakan yang akan ku dapat, aku juga tidak tau.
Apakah arti sebuah kebenaran kemanusiaan itu sendiri, Malah makin menambah kebingungan ku sendiri, apakah aku harus melacurkan hati nurani ku dalam ”kebeneran di dalam kebenar-benaran” di dunia kemanusiaan ini.

2008-03-05T06:59:00.000-08:00

Refleksi anak bumi

Satu hari saat matahari mulai terbenam cakrawala terlihat memerah, angin bertiup pelan membawa aku terbaring di pangkuan bumi yang terasa sepi jauh dari keramaian orang–orang yang memiliki abisi-abisi terhadap bumi, tiba-tiba aku terbangun, terpana melihat kegelapan sudah mulai tiba serta kegelisahan malam seakan-akan mulai dating, membawa manusia kedalam peraduan yang penuh dengan halusinasi dan imajinasi anak manusia yang terpana akan romantika kehidupan duniawi, yang penuh dengan kekotoran tangan saetan yang rakus dan bianal.
Aku coba terus telusuri bagian bumi yang gelap yang penuh dengan pemujaan ritual kebinalan, anak manusia telah menjadi binatang dengan tingkah dan prilaku yang buas, siap akan memangsa setiap jenkal kekurangan, binatang menjadi penonton akibat ulah anak manusia yang telah serakah mengambil peran sang binatang. malam menjadi arena pertarungan bagi elemen-eleman /unsur-unsur yang ada didalamnya, gejolak rasa, naluri, insting menjadi satu dalam tindakan untuk mencapai kepuasan.
”Kegelapan bukan berarti gelap tetapi gelap menjadikan itu sebuah malam dan malam menjadikan itu sebuah kegelapan serta kegelapan menjadikan itu sebuak kepuasan serta keinginan” .
Kulangkah kan terus kaki ku menelusuri belahan bumi yang kering tampa setetes air, disana yang ada hanya tanah yang retak seakan akan merintih menahan rasa perih akibat haus yang dalam, terus kulalui jalan ini, tiba-tiba bertemu aku dengan sekor manusia sedang duduk diantara selah batu yang besar, dia sedang memainkan melodi merdunya di dari setiap selah tulang iganya yang tidak terlalu besar kuperhatikan setiap gerakan tanganya yang mahir bagaikan musisi yang handal dia mainkan setiap lagu lagu kelaparan dan kematian yang sangat dibangakan baginya.
“Hujan bukan berarti baik karena hujan itu ada karena kekeringan kekeringan ada karena keserakahan dan keserakahan itu ada karena kepuasan serta keinginan ”
Tampaku sadari aku masih dibumi dengan berpondasikan kedua kaki dan berjala diatap cakrawala alam ini, masih terus kutelusuri bumi ini diiringi gema suara kicawan burung beryayai dan gemerincik suara air merintih menahan rasa sakit yang dideritanya setiap hari, kucoba daki bukit dan gunung yang lebih tinggi untuk mencapai kan diri dekat dengan cakrawal alam ini namun bumi masih saja tak sehati karena kurcaci di bumi sudah tidak suci lagi, haya tinggal nayayian surgawi yang dinyayikan oleh binatang penghuni bumi yang yang masih diangap murni karena masih mengikuti yang namaya naluri

SIARAN PERS

2008-02-20T22:18:00.000-08:00

Dari : Serikat Pekerja PT. HSL
Kontak : Alfianur
Jabatan : Ketua Serikat Pekerja PT. HSL
Alamat : Kecamatan Manismata Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat
Telp/HP : 085650836741

Buruh Perkebunan HSL Resah Atas Perampasan Hak Demokratik Untuk Berserikat

Perusahaan Harapan Sawit Lestari mulai beroperasi di Manis Mata Kabupaten Ketapang sejak tahun 1992 seluas 28.456 Ha, Perkebunan Sawit tersebut didanai oleh Commonwealth Development Corporation (CDC) milik korporasi asal Inggris. Sejak awal pembukaan perkebunan sawit tersebut banyak menimbulkan konflik dengan masyarakat lokal dan masyarakat adat dimana terjadi perampasan atas sumber daya alam dan hak atas tanah. Kemudian pada tahun 2005 Perusahaan PT. Harapan Sawit Lestari/HSL yang sahamnya dikuasai oleh CDC (Commonwealth Development Corporation / PRPOL (Pasific Rim Palm Oil) milik investor Inggris ke CTP (Cargill Temasek Plantation) Perusahaan milik Amerika Serikat tanpa memberitahukan ke pihak buruh. Setelah 2 tahun akuisisi dilakukan pihak buruh mulai resah dan mempertanyakan melaui Serikat Pekerja PT. HSL mengenai status buruh terhadap peralihan/akuisi perusahaan tersebut. Reaksi tersebut justru tidak ditanggapi secara serius oleh pihak managemen HSL/CTP bahkan menyudutkan Serikat Pekerja dengan tuduhan sebagai organisasi ilegal. Berbagai upaya sudah ditempuh dengan melakukan pertemuan Bipartit (Serikat Pekerja dengan Perusahaan HSL/ CTP) dan Tripartit (Pemerintah, Perusahaan dan Serikat Pekerja) namun tidak menemukan kesepakatan terhadap tuntutan yang diajukan Serikat Pekerja, sehingga 5400 orang buruh PT. HSL melakukan 2 kali aksi pemogokan kerja pada tanggal 25-27 Oktober 2007 dan tanggal 29 Desember 2007- 2 Januari 2008 akibat gagalnya perundingan yang dilakukan.
Aksi pemogokan tersebut kemudian justru mendapat reaksi dari pihak perusahaan dengan menggugat pihak Serikat Pekerja ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak.

Dalam melakukan perjuangan, pihak buruh mendapat perlakuan tidak adil dengan dilakukanya intimidasi, skorsing, mutasi kerja yang merugikan dan bahkan ancaman pemecatan tanpa pesangon. Pihak buruh juga di benturkan dengan petani plasma sebagai upaya adu domba yang dilakukan managemen perusahaan. Akibatnya pihak buruh saat ini dalam kondisi tertekan dan merasa hak-hak untuk menyampaikan pendapat dibungkam dengan fakta formil hukum yang tidak adil (UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagkerjaan dan undang-undang nomor 18 tahun 2004 tentang Perkebunan).
Pihak buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja PT.HSL dalam melakukan tuntutan dan mogok sudah sesuai dengan apa yang diatur dalam UU Tenaga kerja Nomor 13 tahun 2003 Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 point 17 dan Pasal 137 tentang hak dasar melakukan mogok kerja oleh Serikat Pekerja / Buruh.
Upaya tuntutan melalui pengadilan hubungan industrial di pengadilan Tinggi Pontianak yang dilakukan oleh perusahaan PT. HSL/CTP terhadap serikat pekerja / buruh adalah bentuk perampasan hak demokratik untuk berserikat.

Untuk memperjuangkan dan mempertanggungjawabkan hak-hak buruh dalam membela dan melindungi hak dan kepentingan serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan keluarganya, kami menuntut :
1. Penuhi tuntutan dasar buruh PT.HSL atas tranparansi status buruh akibat peralihan/ akuisisi managemen perusahaan dari CDC/PRPOL (Commonwealth Development Corporation) / PRPOL (Pasific Rim Palm Oil) ke pihak CTP (Cargill Temasek Plantation).
2. Memberikan seluas-luasnya bagi buruh untuk melaksanakan hak demokratiknya dalam membangun Serikat Pekerja sebagai alat memperjuangkan hak-hak dasar buruh.
3. Hentikan upaya-upaya yang dilakukan oleh berbagai pihak dalam melemahkan perjuangan buruh dengan cara-cara teror, intimidasi dan penekanan terhadap serikat pekerja dan pengkaburan tuntutan buruh melalui pengadilan.
4. Penuhi tuntutan atas persoalan-persoalan buruh PT. HSL/CTP berupa :
§ Pemotongan upah hari kerja.
§ Ekploitasi tenaga kerja diluar kemampuan kerja dan diluar jam kerja buruh.
§ Hak buruh atas jaminan sosial tenaga kerja.
§ Pemenuhan cuti haid bagi kaum perempuan, dan cuti bersama bagi buruh.
§ Pembayaran cuti hamil bagi buruh perempuan yang berstatus BHL.
§ Pemenuhan hak-hak pekerja kepada buruh yang di PHK sesuai aturan yang berlaku.
§ Memberikan promosi kerja yang sesuai dan adil kepada buruh berdasarkan kemampuan dan kapasitas serta kualitas kerja buruh.
§ Memberikan prioritas kerja bagi masyarakat lokal di sekitar wilayah kerja perusahaan.
§ Premi harus disesuaikan dengan volume kerja dan lembur harus diperhitungkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
§ Hentikan praktek pemindahan hari kerja dari hari libur nasional ke hari libur biasa dan hari efektif kerja.

Demikian pernyataan sikap ini disampaikan untuk pemenuhan rasa keadilan bagi buruh sebagai kaum pekerja yang merupakan bagian dari warga negara Indonesia yang berhak untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan sosial sesuai Undang-Undang Dasar Republik Indonesia.

Pontianak, 18 Januari 2008

Foto kegiatan

2008-02-20T20:30:00.000-08:00

kegiatan diskusi dan nonton film di dusun tj Karang Kec putusibau

kegiatan roudshow di desa sungai bala kab sekadau kalimantan barat

2008-01-23T05:36:00.000-08:00

PERINGATAN HARI MASYARAKAT ADAT SE-DUNIA

DI KAL-BAR MELAHIRKAN KESEDIHAN MENDALAM

Oleh : jalung

Bulan Agustus tepatnya Tanggal 9 melalui Konsensi Perserikatan Bangsa-Bangsa ditetapkan Sebagai Hari Masyarakat Adat Se–Dunia. Hal ini membawa beberapa elemen organisasi pemuda pro-demokrasi dan pemuda masyarakat adat melakukan konsolidasi ulang gerakan melalui beberapa rentetan kegiatan yang di mulai dari pertama pada 7 - 8 agustus 2007 yaitu membagun “Perkampungan Demokrasi” di bundaran Univesitas Tanjungpura pontianak dan “Mobil Demokrasi” yang diarak keliling kota pontianak dengan berisikan orasi-orasi serta yel-yel yang mengabarkan kondisi buruk rakyat dan masyarakat adat saat ini, kemudian di tutup pada tangal 9 agustus 2007 tepatnya hari masyarakat adat se-dunia beberapa elemen pemuda kalimantan barat berarung rembuk dalam kuliah umum dengan tema “Peranan Pemuda Dalam Mengatasi Masalah Ekonomi, Politik, Sosial dan Budaya” serta Pentas Kesenian dan Budaya Rakyat dengan tema ”Keragaman Kebudayaan Yang Menjadi Identitas Kebudayaan Nasional” dalam kegiatan kuliah umum ini bertujuan mengajak pemuda dari beberapa elemen berpikir ulang sejarah penindasan masyarakat adat yang mana saat ini cita – cita kemerdekaan dan kedaulatan yang tertuang dalam konsensi PBB belumlah bisa terwujud sepenuhnya. Hal ini diakibatkan oleh sebuah sistem yang menekankan pada penghisapan, penindasan, perluasan dan pemusatan modal yang dilakukan oleh segelintir orang diatas mayoritas umat manusia. Sejak awal perkembangangannya, sistem ini telah mencapai pada tingkatan tertingginya yakni imperialisme dengan berbagai produk dan prakteknya. Praktek imperilisme hari ini terhadap Masyarakat Adat dengan melakukan perampasan Tanah dan kekayan alam masyarakat adat hanya untuk kepentingan pertambangan, perkebunan skala besar dan lain sebagainya yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan besar dengan perlakukan yang sangat istimewa dari pemerintah melalui berbagai produk kebijakannya. Dampaknya sangat luar biasa bagi masyarakat adat, dimana identitas adat dan budaya sebagai cerminan bagi masyarakat adat mulai hilang dan hancur oleh praktek itu semua.

Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa organisasi yang meliputi : BEM Untan, ESA Untan, BEM STAIN, LPM,GMNI, HMI, PMKRI, PMII, Solmadapar, JMKB, Salak, ID, Kalimantan Review, LBBT, SHK, Gemawan, WALHI, Madanika, Elpagar, POR, PPSDAK, KAIL, KMKS, PEK-PK, Asrama Sanggau, Asrama Landak, Asrama Sambas dan AMAN KalBar serta undangan terbuka bagi Pemuda-Pemudi yang peduli dengan nasib bangsa. Kegiatan kuliah umum ini diharapkan melahirkan beberapa-beberapa tanggapan serta pandangan terkait mengatasi masalah ekonomi, sosial, politik dan budaya diantara elemen pemuda, yang mana menjadi peranan terdepan dalam sejarahnya, agar dapat menjadi rekomendasi langkah gerakan perjuangan masyarakat adat dalam mewujudkan kemerdekaan dan kedaulatan namun dilematis sekali bertepatan pada saat itu juga sekitar pukul 13.00-an kita mendapat kabar menyedihkan dan tragis dimana beberapa lembaga yang tergabung dalam konsorsium pancur kasih yaitu Institut Dayakologi (ID), Lembaga Bela Banua Talino (LBBT), Segerak PK, Kalimantan Review, dan Percetakan Mitra kasih hangus dilahap sijago merah hanya dalam waktu +/- 30 menit. Mereka ini merupakan bagian dari lembaga yang intens menyuarakan masyarakat adat melalui penelitian serta kajian-kajian hukum tentang masyarakat adat serta dipublikasikan melalui media pemberdayaan Kalimantan Review (KR) kalbar selama 20 tahun semua itu raib. Hal ini mengakibatkan kegiatan hari masyarakat adat ditunda dan diakhiri dengan melahirkan sebuah rekomendasi duka cita yang mendalam.

2008-01-22T01:00:00.000-08:00

ANALISIS WILAYAH KERJA

HPH PT. TORAS BANOA SUKSES

Oleh: Rudi Zapariza

I. Pendahuluan

Dalam menganalisis keberadaan wilayah kerja HPH PT. Toras Banua Sukses menggunakan 2 analisa yaitu Bio-fisik dan sosial-ekonomi masyarakat sekitar wilayah kerja PT. Toras Banua Sukses. Untuk Bio-fisik memanfaatkan sistem informasi geografis (SIG) untuk lebih memudahkan analisis-spatial dengan beberpa tahapan antara lain pengumpulan data, analisis dan pelaporan. Sedangkan untuk data sosial-ekonomi lebih melihat kondisi sosial-ekonomi masyarakat di wilayah DAS Mendalam dan DAS Sibau, dikarenakan kedua wilayah tersebut masuk dalam wilyah kerja PT. Toras Banoa Sukses. Sosial-ekonomi masyarakat akan dilihat gambaran sosial masyarakat meliputi tingkat pendidikan, kesejahteraan dan kesehatan, sedangkan secara ekonomi masyarakat akan dilihat sumber pendapatan, pola menu konsumsi dan infrastruktur masyarakat.

II. Analisi Bio-Fisik

a. Landasan Hukum

Adapun kriteria penetapan kawasan menurut fungsinya sebagai berikut:

1. Hutan Lindung:

a. Areal dengan nilai skore >175 (hasil penjumlahan dari ketiga faktor di atas), atau memenuhi salah satu syarat sebagai berikut;

b. Mempunyai lereng lapangan > 40%

c. Tanah Peka terhadap erosi, yaitu jenis tanah Regosol Litosol, Organosol dan Renzina

d. Ketinggian 2000 m dpl

2. Kawasan bergambut di hulu sungai dan rawa (tebal > 3 M)

3. Kawasan resapan air

4. Sempadan sungai: sungai kecil (lebar <>30 m) lebar sempadan 100 m.

5. Kawasan sekitar danau/waduk dengan lebar sempadan 100 m

6. Kawasan sekitar mata air dengan radius 200 m

7. Kawasan suaka alam (cagar alam dan suaka margasatwa)

8. Kawasan Pelestarian Alam (taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam)

9. Bufferzone hutan lindung, lebar 500 m (telah di tata batas) atau 1.000 m (belum ditata batas)

10. Kawasan pelestarian plasma nuftah (KPPN)

11. Kawasan pengungsian/perlindungan satwa liar

12. Budaya masyarakat istimewa; dan kawasan lokasi situs purbakala/peninggalan sejarah bernilai tinggi

13. Kawasan rawan bencana alam

14. Hutan produksi alam yang masih tetap dipertahankan keberadaannya dalam aral kerja.

Keputusan presiden No. 32 tahun 1990 tentang pengelolaan kawasan lindung menyebutkan bahwa kriteria kawasan lindung adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor lereng lapangangan, jenis tanah, curah hujan yang melbihi nilai skore 175, dan/atau, kawasan hutan yang mempunyai lereng lapangan 40% atau lebih, dan/atau kawasan hutan yang mempunyai ketinggian di atas permukaan laut 2.000 meter atau lebih.

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 837/Kpts/Um/11/1980 dan No. 683/Kpts/Um/8/1961 serta keputusan Presiden No. 48/1983 terdapat 3 faktor yang dinilai yaitu ketentuan nilai skore kelerangan, ketentuan nilai skor jenis tanah (sub-groups) dan ketentuan nilai skore curah hujan harian, adapun nilai skorenya sebagai berikut:

Ketentuan nilai Skore Kemiringan (lereng) lahan

KELAS	LERENG	DESKRIPSI	NILAI SKORE
1	0% - 8%	Datar	20
2	9% - 15%	Landai	40
3	16% - 25%	Agak Curam	60
4	26% - 40%	Curam	80
5	41% atau lebih	Sangat Curam	100

Ketentuan Nilai Skore Jenis Tanah (sub-groups)

	KLASIFIKASI	TANAH
KELAS	PUSLITAN BOGOR	USDA, 1992	KEPEKAAN	NILAI SKORE
1	Aluval, Tanah Glei, Planosol, Hidromorf kelabu, Laterik Air Tanah	Aquents, Fluvents, Aquaepts	Tida Peka	15
2	Latosol	Oxisol	Agak Peka	30
3	Brown Forest Soil, Non Calcik Brown, Mediteren	Alfisol	Agak Peka	45
4	Andosol, Laterit, Grumosol, Podsol dan Podsolik	Andisol, Vertisols, Spodosols, Ultisols	Peka	60
5	Regosol, Litosol, Organsol, Renzina	Arents, Psaments, Oxisol, Histosols	Sangat peka	75

Ketentuan Nilai Skore Data Curah Hujan Harian

KELAS	CURAH HUJAN	DESKRIPSI	NILAI SKORE
1	s/d 13,6 mm/hr	Sangat rendah	10
2	13,6 s/d 20,7 mm/hr	Rendah	20
3	20,7 s/d 27,7 mm/hr	Sedang	30
4	27,7 s/d 34,8 mm/hr	Tinggi	40
5	34,8 >	Sangat tinggi	50

b. Analisis Biofisik

PT. Toras Benoa Sukses pada awalnya mendapatkan surat keputusan dari Bupati Kapuas Hulu No. 522.11/105/PH/2002 tanggal 19 Februari 2002 dengan dberikan IUPHHK seluas + 22.000 Ha dengan jangka waktu 20 tahun, namun berdasakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sesui dengan pasal 2 peraturan menteri kehutanan No P.03/Menhut-II/2005 jo Nomor P.05/Menhut-II/2006 terhadap IUPHHK pada hutan alam dan atau hutan tanaman yang diterbitkan oleh gubernur atau bupati/walikota dilakukan verifikasi oleh Dirjen Bina Produksi Kehutanan, berdasarkan telaahan Badan Planologi Kehutanan areal tersebut berubah dari + 22.000 Hektar menjadi + 24.920 Hektar dengan alasan dengan adanya penyesuaian batas dengan hutan lindung Bukit Panggihan – Bukit Lambu Anak. Dari peta yang dikeluarkan dan ditanda tangani menteri kehutanan, setelah didigitasi ulang didapat wilayah kerja PT. Toras Benoa Sukses memiliki wilayah kerja seluas 22.260 hektar, dari analisis didapat antara lain:

a. Berdasarkan Nilai Kemiringan wilayah kerja HPH PT. Toras Benoa Sukses terdapat:

· Daerah Datar (0%-8%) seluas 292 Hektar

· Daerah Landai seluas (9%-15%) 10.276 Hektar

· Daerah Agak Curam (16%-25%) seluas 4.820 Hektar

· Daerah Curam seluas (26%-40%) seluas 276 Hektar

· Daerah Sangat Curam (41% - lebih) seluas 6.595 Hektar

b. Berdasarkan pengelompokan jenis tanah:

· Dystropepts, Paleudults, Tropudults (nilai skore 60) seluas 4.778 Hektar

· Dystropepts, Tropudults (nilai skore 60) seluas 1.816 Hektar

· Rendolls, Eutropepts (nilai skore 75) seluas 4.820 Hektar

· Tropaquepts, Fluvaquents, Tropofluvents (nilai skore 15) seluas 292 Hektar

· Tropudults, Dystropts (nilai skore 60) seluas 276 Hektar

· Trpudults, Tropaqupts (nilai skore 60) seluas 10.276 Hektar

c. Berdasarkan curah hujan Harian

· Dengan nilai skor 10 seluas 6.595 Hektar

· Dengan nilai skore 20 seluas 10.569 Hektar

· Dengan nilai skore 30 seluas 4.820 Hektar

· Dengan nilai skor 40 seluas 276 Hektar

C. Hasil

Berdasarkan keputusan Menteri Pertanian No. 837/KPTS/UM/11/1980 dan No 683/KPTS/UM/8/1961 serta keputusan Presiden No. 48/1983, penilain skore kelerangan, jenis tanah dan curah hujan, wilayah kerja PT Toras Banua Sukses seluas + 22.260 Hektar, didapat:

· Hutan Lindung seluas 1.979 Hektar

· Hutan Produksi seluas 15.858 Hektar

· Hutan Produksi Terbatas 4.423 Hektar

Untuk pengelopokan jenis hutan bedasarkan tutupan lahan terdiri atas:

· Hutan Lahan Basah 897 Hektar

· Hutan Lahan kering 19.170 Hektar

· Lahan Terbuka 1,5 Hektar

· Semak Belukar 2.151 Hektar

· Sungai 39 hektar

Berdasarkan tingkat bahaya erosi wilayah PT. Toras Benua Sukses

· Kelas 0-15 dengan kriteia sangat ringan seluas 5.112 Hektar

· Kelas 15-60 dengan kriteria ringan seluas 10.276 Hekter

· Kelas 180-480 dengan kriteria berat seluas 1.816 Hektar

· Kelas > 480 dengan kriteria sangat berat seluas 5.054 Hektar

III. Analisis Sosial-Ekonomi

a. Gambaran Sosial

Di Daerah Aliran Sungai (DAS) Mendalam dilihat dari struktur umur kepala keluarga, maka umumnya responden masih tergolong usia muda (< 40 tahun) sebanyak 53,3%, namun demikian secara keseluruhan sebagian besar responden ternasuk ke dalam usia produktif yakni sebesar 98,3 %. Untuk jelasnya dapat dilihat Tabel 1. berikut ini.

Tabel 1. Karakteristik Rumah Tangga Responden Menurut Umur, 2005

Kelompok Umur	Jumlah ( Orang) (n = 60 )	Persen (%)
20 - 30	14	23,3
31 - 40	18	30
41 - 50	15	25
51 - 60	12	20
60+	1	1,7
Jumlaah	60	100

Sumber : Hasil aanalisis Data Primer, 2005

b.Pendidikan

Kondisi pendidikan di lokasi penelitian masih sangat memprihatinkan, salah satu faktor yang mempengaruhinya adalah faktor geografis yang kurang strategis karena letaknya jauh di hulu sungai. Apabila dilihat dari sebaran pendidikan, terlihat tingkat pendidikan formal rata-rata responden kepala keluarga di daerah ini masih relatif rendah yakni rata-rata hanya 4,8 tahun. Dari 60 responden ternyata sebagian besar (45,0%) berpendidikan tidak tamat Sekolah dasar (SD) artinya bersekolah SD hanya mencapai kelas I sampai kelas V saja, bahkan ada responden yang tidak pernah mengenyam pendidikan formal sama sekali (5,0%). Hanya sebagian kecil kepala keluarga yang mencapai pendidikan menengah (8,3%), tingkat pendidikan tertinggi responden di lokasi penelitian adalah (3,3%).

Menurut Majid (1991), bahwa rendahnya tingkat pendidikan merupakan keterbatasan yang umumnya dimilki petani lahan kering yang mengakibatkan dalam berusaha tani masih berorientasi untuk pemenuhan kebutuhan sendiri (subsisten) dan menghindari resiko. Di sisi lain Soeharjo dan Patong (1973), berpendapat bahwa pendidikan seseorang umumnya mempengaruhi cara berpikirnya, dimana semakin tinggi tingkat pendidikan cenderung semakin dinamis sikapnya dan responsif terhadap hal-hal baru.

Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan , 2005

Tingkat Pendidikan	Jumlah (orang)	Persen (%)
Tidak Sekolah	3	5,0
Tidak Tamat SD	27	45,0
Tamat SD	12	20,0
Tamat SLTP	11	18,3
Tamat SLTA	5	8,3
DII,	2	3,4
Jumlah	N = 60	100

Sumber : Hasil Analisis

Dapat dimaklumi rendahnya tingkat pendidikan penduduk di lokasi penelitian ini, disebabkan akses penduduk terhadap lembaga pendidikan atau sekolah sangat rendah. Hal ini terlihat dari sarana fisik pendidikan dan tenaga guru di lokasi penelitian yang sangat terbatas. Di dua DAS yang menjadi lokasi penelitian tingkat pendidikan yang ada hanya sampai jenjang SD, apabila mau melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi , maka siswa tamatan SD harus melanjutkan ke Putusibau, Semitau, Sintang ataupun ke Pontianak.

Di lokasi penelitian masih tersebut, ditemukan hampir di setiap dusun mempunyai masalah sarana dan tenaga guru yang sangat minim, dimana kelas I sampai dengan kelas VI umumnya hanya menempati tiga lokal dengan tiga orang guru termasuk kepala sekolah. Menurut narasumber di Nanga Hovat dan desa Tanjungkarang DAS Mendalam, menyatakan sebagai berikut :

”di desa ini hanya tersedia SD kelas I sampai dengan kelas V apabila ingin mengikuti ujian akhir atau menamatkan SD harus pindah ke desa yang memiliki SD lain yang dapat menyelenggarakan ujian kelas VI. Namun masalah lain muncul bagi mereka yang mau melanjutkan dari kelas V dari desa tersebut apabilas pindah ke SD di desa lain agar dapat menamatkan sekolah SD harus bersedia turun kelas dari kelas V menjadi kelas III. Hal ini terjadi pada anak saya, selain itu juga gurunya sering tidak mengajar ”

Kondisi demikian ini menggambarkan potret pendidikan di lokasi penelitian yang sangat memprihatinkan, sehingga anak-anak di lokasi penelitian sulit mendapatkan akses untuk memperoleh pendidikan yang lebih baik. Pada umumnya hampir di semua dusun baru memiliki SD dengan segala keterbatasan, sehingga akses anak di daerah ini untuk mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi sangat rendah.

Suatu hal yang mengagumkan berdasarkan wawancara dengan para informan, banyak diantara orang tua sub-etnis Dayak ini yang telah berusaha menyekolahkan anaknya ke luar desa apabila ingin sekolah yang lebih tinggi seperti ke Putusibau bahkan sampai ke Pontianak (kuliah). Kondisi demikian ini menunjukkan tingginya kesadaran sebagian orang tua tentang pentingnya pendidikan anak, baik anak laki-laki maupun anak perempuan, walaupun disadari harus mengorbankan banyak uang untuk sekolah, biaya hidup dan sewa rumah. Namun demikian, kesadaran tersebut timbul dari sebagian besar orang tua yang memiliki pendidikan relatif tinggi (SLTA ke atas) dan memiliki kedudukan atau status sosial yang relatif tinggi di desanya seperti kepala desa, guru, dan pengawas sekolah yang berhasil ditemui.

c. .Jumlah Anggota Keluarga

Jumlah anggota keluarga yang menjadi tanggungan petani maksimum adalah 6 orang per KK dan minimum 2 orang per KK atau rata-rata sebanyak 3,2 orang. Dilihat dari jumlah anggota keluarga, maka rumah tangga petani di lokasi penelitian merupakan keluarga kecil. Demikian juga dilihat dari jumlah anggota keluarga yang membantu di dalam usaha-tani, ternyata hanya berkisar antara 1-2 orang. Dari jumlah tersebut ternyata semua responden (100%) menyatakan bahwa yang paling banyak membantu dalam usahatani adalah istri. Kenyataan di atas menunjukkan besarnya peranan perempuan (istri) dalam mengelola usahatani di daerah ini. Bahkan berdasarkan pengamatan di lokasi penelitian ternyata kaum perempuan di daerah ini lebih dominan dalam mengelola usahatani sehingga juga menjadi penentu berhasilan usahatani yang dikelolanya. Karena selain sebagai tenaga kerja istri responden juga turut menentukan dalam mengambil keputusan untuk menentukan jenis tanaman yang ditanam, juga memiliki kontrol (sebagai pengambil keputusan) dalam menjual hasil produksi ke pasar, karena sebagian besar responden (86,7%) menyatakan bahwa yang menjajakan/menjual hasil produksi usahataninya ke pasar adalah istrinya.

Yang terpenting dari jumlah anggota keluarga adalah jumlah anggota yang membantu dalam usahatani. Jumlah anggota keluarga rata-rata di lokasi penelitian yang membantu dalam usahatani hanya berkisar antara satu sampai tiga orang per kepala keluarga, hal ini disebabkan oleh karena anak-naknya bersekolah di luar tempat tinggalnya yakni di Kota Putusibau bahkan ada yang kuliah di Pontianak. Selain itu juga ada yang memilki anak masih kecil sehingga belum dapat membantu dalam usahatani.

Kecilnya jumlah anggota keluarga yang membantu dalam usahatani tidak terlalu berpengaruh terhadap kelancaran pekerjaan dalam usahatani, karena di lokasi penelitian ini untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dapat terpenuhi dari tolong menolong bergilir antar sesama petani. Tolong menolong ini terjadi pada saat membuka lahan, menanam padi dan pada saat panen.

d. Keadaan Tempat Tinggal

Salah satu indikator untuk menilali tingkat kesejahteraan masyarakat adalah keadaan tempat tinggal yang dimilikinya. Tempat tinggal atau rumah merupakan kebutuhan primer selain sandang dan pangan bagi setiap keluarga. Penduduk di lokasi ini ada yang tinggal di rumah panggung biasa dan di rumah tradisionel yaitu rumah panjang atau biasa disebut rumah ”betang”. Betang adalah suatu bangunan tradisional yang dimilki oleh beberapa kelompok sub-etnik Dayak yang ada di Kapuas Hulu. Pembagian ruangan atau bilik yang ada di dalam betang mencerminkan stratifikasi dan sistem yang unik dari masyarakat yang tinggal di dalamnya. Bagian tengah dari betang adalah untuk aktivitas yang bersifat publik, sedangkan bagian depan digunakan untuk menjemur padi dan hasil produksi lainnya. Ruang belakang biasanya untuk keperluan memasak ruang tidur dan tempat berkumpul anggota keluarga.

Selain itu juga, di desa Semangkok di tepi sungai Mendalam berdiri megah rumah betang yang masih asli yang dihuni oleh sub-etnik Taman Mendalam dengan panjang 189 meter, terdiri dari 27 pintu dan tinggi rata-rata 8 meter dari atas permukaan tanah. Atap dan tiang penyangga terbuat dari kayu belian. Pada saat penelitian (Mei 2005) sebanyak 24 pintu/bilik telah mengalami perbaikan (direhabilitasi), dan masih tiga pintu/bilik yang belum atau sedang direhabilitasi.

e. Kesehatan

Kondisi kesehatan masyarakat di tiga DAS, yakni DAS Mendalam, Sibau dan DAS Apalin umumnya masih memprihatinkan ditinjau dari fasilitas kesehatan dan tenaga medis yang tersedia.

Tabel 3. Keadaan Fasilitas Kesehatan

NAMA DAS	PUSKESMAS	PUSTU	POLINDES	YANKES KIA
Mendalam	-	2	3	1
Sibau	-	2	-	-
Jumlah	-	4	3	-

Sumber : Hasil analisis dari Data Yang Dihimpun WWF,2003

Data tabel di atas menggambarkan minimnya fasilitas kesehatan yang ada di daerah tersebut, selain hanya tidak semua dusun memiliki fasilitas pelayanan kesehatan juga tenaga medis yang tersedia juga sangat terbatas di masing-masing Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Poliklinik Desa (Polindes) tersebut umumnya hanya ditempati oleh bidan desa, bahkan sering terjadi bidan desa hanya datang seminggu sekali yakni pada hari Minggu, maka alternatif pengobatan bagi masyarakat adalah berdukun (” babalian/Tamambaloh/Taman”).

Pemahaman masyarakat tentang hidup sehat, sanitasi lingkungan relatif rendah selain itu tidak tersedianya air bersih untuk dikonsumsi secara aman, karena masyarakat umumnya memanfaatkan air sungai yang kini sudah banyak tercemar akibat eksploitasi hutan. Selain itu juga lingkungan rumah yang kurang higienis, mengakibatkan masyarakatat dalam kondisi rawan terhadap serangan penyakit seperti muntaber, malaria, demam berdarah, dan penyakit lainnya. Seperti pengakuan dari beberapa responden, bahwa penyakit yang ditakuti adalah malaria tropikana yang sering menyerang penduduk.

f. Budaya Bertani

Berdasarkan catatan WWF, terdapat 5 sub-etnis Dayak Di DAS Sibau yaitu : Bukat, Kantu’, Taman Banua Sio, Melayu dan Iban. Budaya berladang Dayak Taman Sibau sampai saat ini masih dipertahankan. Banyak ritual upacara yang dilakukan sebelum membuka ladang, seperti menyiapkan sesajen untuk roh penunggu tanah tempat berladang. Setelah ritual upacara ini dinakikan, lokaasi tempat berladang ini tidak boleh didatangi selama tiga hari. Selama membuka ladang masyarakat percaya dengan suara-suara burung tertentu, karena diyakini bahwa suara burung tersebut dapat membawa rezeki ataupun malapetaka bagi masyarakat. Sebagai contoh kalau ada burung Ketupung, Nendak, Beragak, Pangkas, atau Embuas yang berbunyi, mereka pantang ke ladang selama tiga hari. Jika pantangan ini dilanggar, maka malapetaka akan menimpa, seperti ada warga yang meninggal, kecelakaan sewaktu berladang atau gagal panen.

Dalam kehidupan sehari-hari kegiatan berkebun bagi etnis Melayu, Dayak Taman dan Kayaan sudah menjadi kebiasaan, sedangkan etnis Bukat masih mengikuti tradisi perladangan gilir balik lahan kering dan sangat jarang bercocok tanam sayuran, sehingga tidak jarang pula mereka membeli sayuran dari suku Kayaan yang berladang di hilir kampung Bukat. Khusus kaum perempuan suku Taman disamping aktivitas melakukaan perladangan, juga dikenal dengan kepandaian sebagai pengrajin manik-manik (handycraft) disamping itu kegiatan lainnya yang mereka lakukan adalah melakukan aktivitas berkebun. Adat atau tradisi yang dilakukan suku Kayaan setiap tahun adalah ”Dange” dan yang biasa juga oleh suku Dayak seluruh Kalimantan Barat dengan sebutan ”Naik Dango” (Kanayatn). Kegiatan ini dimaksudkan untuk mensyukuri kepada Yang Maha Kuasa atas hasil panen. Dalam kegiatan ini akan terlihat representasi kebudayaan mereka dalam bentuk khas seperti: tarian, khasanah sastra lisan, keindahan motif perisai/karawit dan tato, aksesoris pakaian adat, keunikan motif topeng ”Hudo” dan prosesi upacara adat yang syarat dengan makna kehidupan .

g. Sumber pendapatan

Sumber pendapat responden berasal dari: berladang, menoreh getah, berkebun kopi, berkebun coklat (Desa Padua), memungut hasil hutan, berburu, mengambil kayu di hutan, beternak (sapi, ayam dan babi), menjala dan memancing ikan Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, dapat dilihat bahwa yang menjadi pekerjaan pokok masyarakat terutama di tujuh dusun yang dikunjungi adalah bertani yakni berladang. Namun pendapatan dalam bentuk uang tunai diperoleh sebagian besar dari menoreh getah, dan menjual kayu/papan hasil hutan, serta sebagian kecil dari hasil penjualan palawija dan sayur-sayuran. Walaupun waktu yang mereka gunakan dalam setahun (365 hari) dirata-ratakan sebanyak 192 hari kerja, namun diakui bahwa karet menjadi andalan sumber pendapatan tunai dan merupakan andalan kehidupan sehari-hari mereka. Sunguhpun demikian bilamana musim tanam padi ladang tiba, mereka seakan lupa bahwa karet dapat memberikan kehidupan yang lebih layak. Penghasilan rata-rata petani diperoleh dengn cara memperhitungkan semua bahan yang dihasilkan baik yang diperoleh dengan cara beli maupun diambil dari alam atau yang dijual ataupun di konsumsi sendiri. Seperti ikan yang ditangkap dengan cara di jala/dijaring/dipancing setiap hari dari sungai dan dikonsumsi habis dalam sehari yang diperkirakan minimal 1 kg/hari, ini dihitung menjadi pendapatan setiap hari atau setahun menjadi 360 hari. Dikatakan oleh petani bahwa harganya berkisar antara Rp. 1.000/kg – Rp 3.000/kg, maka dalam kesempatan ini diambil harga terendah sebgai dasar perhitungan berikutnya, demikian juga untuk komoditas lainnya. Contoh lain, harga padi berkisar antara Rp 1.000 – Rp 1.200/kg dan bahkan di Nanga Hovat harga padi kalau dijual hanya Rp 500/kg, maka dalam perhiatungan pendapatan diambil harga rata rata yaitu Rp. 1.000 /kg.

Hasil perhitungan Di DAS Mendalam penghasilan rata-rata penduduk dari menoreh karet cukup tinggi dalam setahun mencapai Rp 6.048.000/tahun dibandingkan dengan penghasilan padi ladang Rp.1.795.000 (29.79%) dan bahkan lebih besar dibandingkan dengan seluruh penghasilan sampingan Rp 5.605.000. Dengan kata lain hasil karet memberikan kontribusi 52% dalam pendapatan keluarga. Tingginya produksi karet di dusun Semangkok dibandingkan dengan dusun lainnya, mungkin dikarenakan luasnya kebun karet yang menghasilkan atau banyaknya jumlah pohon yang ditoreh (luas yang sama tidak menjamin produksinya sama). Seperti temuan di lapangan ada beberapa orang responden yang memiliki kebun karet mencapai 3-7 Ha, sehingga dalam satu hari dapat menghasilakan karet sebanyak 10 – 20 kg. Biasanya jika kebun cukup luas, maka menoreh getah dilakukan oleh orang lain dengan sistem bagi hasil, yakni ½ dari seluruh hasil; artinya pemilik dapat setengah dan buruh yang menoreh mendapat ½ dari hasil torehan.

Di Dusun Teluk Telaga terlihat hasil padi ladang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil dusun lainnya. Disini juga memperlihatkan hasil padi sawah dan hasil ikutan ladang cukup dominan dan menunjukkan petani cukup rajin menanam komoditas lainnya pada saat menanam padi. Seperti kacang-kacangan, peria, mentimun dan sayur-mayur, ubi kayu, jagung dll. Ternak babi cukup membantu penghasilan keluarga dalam setahun, Demikian juga di dusun Tanjung Karang padi ladang cukup berarti bagi petani, selain hasil ternak. Dusun ini juga potensi lahan sawah lebak/rawa namun produtivitasnya lebih rendah dibandingkan dengan hasil padi sawah di dusun Semangkok dan Teluk Telaga yang ada sumber airnya.

Diantara dusun yang di studi, diketahui masyarakat Dusun Nanga Hovat belum mengenal budidaya karet walaupun mereka sudah melihat bukti nyata dari hasil kebun karet. Mereka sangat mengharapkan bantuan bibit karet dan bimbingan dalam budidaya karet. Komoditas yang diharapkan adalah kokoa/coklat dan kopi. Dilihat dari sumber pendapatan masyarakat, kayu merupakan sumber utama dan binatang buruan yang saat ini sudah dianggap sulit diperoleh. Selain disebabkan oleh perburuan yang terus menerus, juga disebabkan pergi lebih jauh karena takuat mendengar suara mesin penebangan kayu yang dilakukan oleh masyarakat. Mereka juga sudah mulai berladang beberapa tahun yang lalu namun dalam luasan yang sangat terbatas, karena dalam beberapa kali pengalaman, hasil yang diperoleh sangat tidak memadai. Selain padi mereka juga sudah menanam ubi kayu, mentimun, keladi, jagung dan komoditas sayuran lainnya. Bilamana diperhitungkan dengan nilai uang, produksi yang mereka hasilkan paling rendah dibandingkan dengan penghasilan dusun lainnya yaitu Rp. 6.540.000/tahun atau sebulannya Rp. 545.000 .

Penghasilan tertinggi diperlihatkan oleh Dusun Tanjung Lasa Rp 13.518.000, selain bermata pencaharian pokok sebagai petani karet, ternyata hasil ternak sapi berperan besar terhadap income keluarga. Rata –rata dapat menjual sekor sapi setiap tahunnya. Dusun lainnya di DAS Sibau yang merupakan dusun paling hulu dari DAS ini adalah Dusun Nanga Potan yang juga menjadikan usahatani karet sebagai penghasilan pokok mereka. Kegiatan berburu masih dilakukan karena binatang buruan masih ada walau sudah agak sulit diperoleh, namun hesan air berupa ikan masih dianggap mudah diperoleh, Karena itu tidak mengherankan rata-rata responden dapat menangkap ikan seharinya minimal 2 kg atau dalam setahun dihitung sebanyak 720 kg atau senilai Rp 720.000. Memelihara babi merupakan keterampilan yang miliki oleh responden. Hasil kajian ini memperlihatkan bahwa ternak di semua DAS relatif baik pertumbuhannya dan mengisyaratkan bahwa potensi ternak untuk dibudidayakan dan dikembangkan di semua DAS cukup logis, karena dengan pengelolaan yang sederhana saja dapat memberikan hasil yang cukup memuaskan.

Berdasarkan keraggaan usahatani dan sumber pedapatan masyarakat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pada dasarnya kegiatan pertanian yang mereka lakukan sama sekali tidak menggunakan pupuk buatan/anorganik atau dapat dikatakan sudah terbiasa dengn bahan organik dalam membantu pertumbuhan tanaman. Hanya saja teknologi dan sistem kerja yang belum memenuhi syarat untuk dapat dikatakan sabagai suatu sistem pertanian organik yang akan dikembangkan. Jika diperhatikan jumlah pendapatan di dusun-dusun tersebut berkisar antara Rp. 588.250 – Rp 1.151.250/bulannya. Namun data ini masih perlu dikoreksi karena masih banyak responden yang memberikan informasi tidak selengkap yang diharapkan yang berarti angka ini mungkin lebih tinggi lagi. Berdasarkan data ini diketahui rata- rata penghasilan masyarakat saat ini adalah Rp 869.750/bulan.

h. Pola Menu Konsumsi

Bila diperhatikan pola menu di atas ada dua jenis bahan makanan yang dominan dan tidak ditingalkan masyarakat sebagai makanan pokok yaitu beras dan sayur mayur. Sayur mayur umumnya diperoleh dan mengambil dari kebun atau ladang mereka dan bahkan ada yang mencari dan mengambil di hutan. Atas dasar kesamaan bahan yang dikonsumsi maka dapat dikelompokkan menu makan masyarakat menjadi 16 pola menu sehari hari hingga dapat diperhitungkan menjadi menu satu bulan. Untuk menu yang sama dikelompokkan dalam satu pola, demikian juga besar pengeluarannya di kelompokkan atau dijumlahkan yang kemudian dibagi dengan frekuensinya. Dengan cara seperti ini diperoleh rata-rata besar pengeluaran setiap pola yang berkisar antara Rp 300.000 – Rp. 798.000/bulan. Jika dibagi dengan jumlah seluruh responden diperoleh besar rata-rata pengeluaran konsumsi perbulan yaitu Rp 549.000/bulan. Bila dibandingkan dengan penghasilan Rp 588.250 – Rp 1.151.250 perbulan = Rp. 869.750/bulan, maka petani diangap masih dapat menabung atau untuk belanja keperluan yang lain. Hal ini jug dibuktikan oleh kepemilikan radio dan TV di rumah mereka

i. Perkembangan Pembangunan Infrastruktur

Peranan infrastruktur adalah sangat besar dalam memperluas, memberdayakan dan memacu pertumbuhan pembangunan ekonomi daerah. Pembangunan bidang ini bukan saja meningkatkan. Perbaikan infrastruktur, berperan penting dalam meningkatkan arus barang dan jasa dari dan ke daerah perdesaan sehingga dapat meningkatkan akses penduduk terhadap pasar dan informasi.

Untuk membangun suatu kawasan, faktor transportasi merupakan salah satu pertimbangan dalam memilih dan menentukan suatu lokasi yang akan dibuka selain potensi sumberdaya alam yang dimiliki dilokasi tersebut. Transportasi juga sangat mempengaruhi kelancaran komunikasi antar kawasan yang akhirnya akan mempengaruhi percepatan pembangunan kawasan dimaksud. Kecamatan Kota Putussibau dan Kecamatan Kedamin sebagian besar wilayahnya desanya berada dipinggir sungai (Sungai Mendalam dan Sungai Sibau), dan aksesnya terhadap masyarakat luar juga cukup besar.

Jarak Ibu kota Kabupaten ke desa bervariasi, yang terdekat dapat ditempuh selama 30 menit sedangkan yang terjauh (Nanga Hovat) ditempuh dengan waktu sekitar 3-3,5 jam dengan motor air 40 HP. Dari dusun ini juga dapat dilalui jalan darat, bilamana kondisi jalan kering, ke pusat Kota Putusibau dapat menggunakan kenderaan motor roda dua akan lebih singkat. Jangkauan ke desa-desa lainnya juga relatif mudah dan cepat dengan menggunakan waktu 2-3 jam. Belum semua desa dapat dicapai dengan kenderaan darat, karena kondisi alam yang masih sulit dilalui dan sebagian besar belum ada jalan nya. Sementara dusun lainnya di DAS Mendalam seperti ke dusun Lung Mitin, dusun Tanjung Karang, dusun Teluk Telaga (Desa Padua Mendalam ) dan ke dusun Uma’ Suling , Dusun Pagung dan ke Dusun Ng Hovat yang paling dekat jaraknya dengan hutan TNBK (desa Datah Dian) sudah dapat dicapai melalui jalan darat dengan menggunakan sepeda motor. Sedangkan dusun Ng Sambus dan dusun Semangkok (desa Hapan Mulia) hanya dapat dicapai melalui sungai dalam waktu antara 15-30 menit tergantung besar mesin motor air yang digunakan.

Untuk mendatangi perkampungan/dusun di wilayah DAS Sibau terutama perkampungan paling hulu yang berbatasan langsung dengan hutan TNBK diperlukan waktu 3-3.5 jam menggunakan motor air long boat (40HP) (Tabel 3.7)

Tabel 7

Waktu Tempuh Dari Kota Putussibau Ke Lokasi Desa Kajian

Nama DAS, Desa dan Dusun

Waktu Tempuh Dengan Menggunakan

Kenderaan Sungai dan Darat

Keterangan

Jalan darat

15 HP

40 HP

Roda 4 /Roda 2

Desa Harapan Mulia

Dusun Nng Sambus

Dusun Semangkok (Ariung Mendalam)

Desa Padua Mendalam

Dusun Lung Miting

Dusun Tanjung Karang

Dusun Tlk Telaga

Desa Datah Dian

Dusun Uma’ Suling

Dusun Pagung

Dusun Nanga Hovat

20 menit

30 menit

50 menit

55 menit

1.15 jam

1.50 jam

1.55 jam

3.20 jam

15 menit

20 menit

35 menit

40 menit

1.10 jam**

1.20 jam**

1.25 jam**

3.05 jam**

1 jam

2 jam

2.30 jam

2.40 jam

3 jam

3.5 jam

Sepeda motor

Sda

Desa Sibau Hilir

Dusun Pangilingan

Dusun Bua’ Manik

Desa Sibau Hulu

Dusun Tanjung Lasa

Dusun Tanjung Pandan

Dusun Nanga Potan

1 jam**

1.30 jam**

2 jam**

2.30 jam**

2.45 jam**

40 menit

50 menit

1 jam

Sda

Sumber : WWF (pangamatan langsung, th 2003) dan pangalaman perjalanan Tim Peneliti

Tabel 8

Ongkos Transfortasi Dari Kota Putus Sibau Ke Lokasi Desa Kajian

Nama DAS, Desa dan Dusun

Ongkos Transfortasi Menggunakan

Kenderaan Sungai dan Darat

Keterangan

15 HP

40 HP

Ojek

Desa Harapan Mulia

Dusun Nng Sambus

Dusun Semangkok (Ariung Mendalam)

Desa Padua Mendalam

Dusun Lung Miting

Dusun Tanjung Karang

Dusun Tlk Telaga

Desa Datah Dian

Dusun Uma’ Suling

Dusun Pagung

Dusun Nanga Hovat

10.000

12.000

18.000

22.000

25.000

45.000

50.000

225.000

20.000

25.000

35.000

40.000

50.000

70.000

75.000

250.000

1 jam

2 jam

2.30 jam

2.40 jam

3 jam

3.5 jam

Sepeda motor

Sda

Desa Sibau Hilir

Dusun Pangilingan

Dusun Bua’ Manik

Desa Sibau Hulu

Dusun Tanjung Lasa

Dusun Tanjung Pandan

Dusun Nanga Potan

50.000

75.000

100.000

150.000

200.000

40 menit

50 menit

1 jam

Sda

Sumber : WWF (pangamatan langsung, th 2003)

Keadaan di atas memperlihatkan bahwa pada dasarnya transportasi dan komunikasi ke desa-desa kajian sudah sangat lancar, namun ongkos transportasinya dianggap masih sangat mahal, kadang tidak berimbang dengan hasil penjualan produk usahatani yang dijualnya

Di lingkungan desa/dusun sendiri, di seluruh dusun yang dikunjungi sudah ada jalan, terbuat dari bahan semen yang sangat mendukung kelancaran hubungan antar rumah warga (tidak becek lagi) Jalan kabupaten yang melintasi dusun Tanjung Karang cukup lebar masih dalam kondisi pengerasan. Jalan tersebut sudh dibuat sejak tahun 2000 dalam kondisi masih baik namun sudah bersemak karena jarrang dilalui, baik oleh orang maupun kenderaan bermotor. Kondisi jalan ke arah desa Putussibau pada musim hujan sulit dilalui karena dasar badan jalan kurang kuat dan becek. Akibatnya transportasi sangat tergantung pada angkutan sungai. Selain jumlah bahan yang dapat diangkut menggunakan sampan bermotor lebih banyak maka transportasi sungai menjadi sangai penting kecuali jalan yang ada di perbaiki dan dalam kondisi hujan pun jalan dapat dilalui minimal dengan kenderaan bermotor roda dua.

Prasarana dan sarana umum selain jaringan jalan adalah lampu penerangan desa secara swadaya sudah memenuhi kebutuhan warga/masyarakat di seluruh desa, karena di masing-masing dusun sudah ada listrik desa yang dimiliki secara perorangan. Secara swadaya listrik di alirkan kerumah-rumah warga yang menyala setiap malamnya dengan lama menyala sangat tergantung pada keadaan. Bilamana ada film yang bagus untuk ditonton ataupun ada tamu yang menginap maka lampu akan dinyalakan hingga pagi hari. Fasilitas komunikasi yang sudah dinikmati adalah telepon tangan (Handphone) terutama di Dusun Tanjung Karang. Pada titik tertentu melalui jaringan Satelindo kemunikasi melalui HP dapat dilakukan, sedangkan di dusun lainnya sinyal HP belum dapat di tangkap.

j. Permasalahan Sumber Daya Alam

Wilayah DAS Mendalam dan wilayah DAS Sibau, merupakan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, dimana masyarakatnya masih menggunakan adat sebagai landasan pengelolaan sumber daya alam. Namun seiring dengan kepentingan-kepentingan ekonomi pengelolaan sumber daya alam tersebut menjadi tarik menarik dengan kebutuhan akan keberlanjutan dari sumber daya alam tersebut, sehingga keseimbangan sumber daya alam semakin terganggu.

DAS Mendalam sudah cukup banyak eksploitasi-eksploitasi sumber daya alam skala besar, kesemuanya ini dilihat dari kepentingan pemerintah pusat dan daerah pada masa orde baru, alasan-alasan yang tidak signifikan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk mengeluarkan beberapa izin mulai dari HPH skala besar dan kecil maupun izin HTI semuanya beralasan dengan pendapatan daerah/negara maupun kemakmuran atau pemberdayaan masyarakat sekitar, namun yang terjadi masyarakat masih tetap terpuruk ke dalam kemiskinan, kesejahteraan rendah, tingkat pendidikan semakin tidak jelas dan sumber daya alam semakin habis, dari masalah tersebut muncul re-sistensi yang berkepanjangan di masyarakat DAS Mendalam menghadapi pengelolaan sumber daya alam. Pertentangan-pertentangan ini terjadi sudah cukup lama, seperti penolakan masyarakat terhadap keberadaan HPH dan HTI di DAS Mendalam, melalui dialog dengan Dewan Perwakila Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu --ketika itu di jabat oleh Abang Tambul Hussein-- dan di tanda tangani bersama bupati Kapuas Hulu Yacobus F. Layang pada tanggal 13 Maret 2000 dalam kesepakatan tersebut tercatat bahwa pemerintah setuju dan mendukung sepenuhnya atas tuntutan masyarakat adat Kayan Mendalam untuk menolak HPH atau perusahan-perusahan yang bergerak dibidang kehutanan yang berada di DAS Mendalam.

Dengan memiliki 4 etniksitas yang berbeda--Bukat, Kayan, Taman Semangkok dan Melayu Sambus—masyarakat Mendalam mempunyai keberagaman budaya dan aturan adat yang berbeda, dengan penguasaan pengelolaan sumber daya alam bernilai ekonomi tinggi lebih menyebabkan konflik horizontal di masyarakat antar-etnik terjadi, walaupun tidak begitu kelihatan namun bibit konlik seperti klaim wilayah adat sudah mulai dirasakan bagi masyarakat DAS Mendalam, maka pada tahun 2005 bulan Oktober Menteri Kehutanan, M.S Kaban berkunjung ke dusun Tanjung Karang, DAS Mendalam. Ketika itu masyarakat membikin kesepakatan pengelolaan DAS Mendalam yang diajukan oleh menteri, yang berisi:

1. Hormati dan hargai hak dan kemampuan masyarakat adat dalam mengelola DAS Mendalam.

2. Kembalikan pengelolaan sumberdaya alam kepada masyarakat adat DAS Mendalam.

3. Hentikan tuduhan yang mengkambing hitamkan masyarakat adat sebagai pengerusak lingkungan.

4. Meminta agar pemerintah membantu dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan masyarakat adat dalam menjaga, memelihara, memperbaiki, dan melindungi sumber daya alam.

Wilayah DAS Sibau memiliki hal yang tidak begitu berbeda dengan masyarakat DAS Mendalam, ancaman-ancaman sumber daya alam sudah lama terjadi mulai illegal logging, perburuan satwa, penangkapan ikan secara merusak. Kasus yang terjadi terakhir adalah pembakaran hutan adat yang sudah diserahkan ke aparat pengak hukum, namun karena masih tahapan tindakan persuasif, maka pelaku diselesaikan secara mekanisme adat. Bahkan dibeberapa wilayah pengelolaan hutan sudah ada kesepakatan pembagian kewenangan pengelolaan sumber daya alam DAS Sibau, misal di kawasan Taman Nasional Betung Kerihun (TNBK) oleh Balai-TNBK dengan masyarakat, Hutan Lindung bersama dinas kehutanan dan wilayah adat oleh masyarakat ada Taman Banua Sio.

IV. Kesimpulan

· Dari aspek Bio-fisik keberadaan wilayah kerja PT. Toras Banua Sukses, masuk dalam kawasan lindung sebesar 1.979 Hektar, dengan kelas hutan lahan basah sebesar 2,8 Hektar, hutan lahan kering sebesar1.976 Hektar. Wilayah tersebut harus ditinjau ulang lagi untuk penggunan lahan karena dari luas wilayah tersebut tingkat bahaya erosinya termasuk kriteria berat dan sangat berat sebesar 1.972 Hektar. Sedangkan di wilayah hutan produksi kelas hutan yang ada adalah hutan lahan basah sebesar 251 Hektar, hutan lahan kering 13.750 Hektar, kawasan semak belukar 1.829 Hektar dan sungai 27 Hektar, untuk tingkat bahaya erosi kriteria berat dan sangat berat seluas 3.037 Hektar. Sedangkan untuk hutan produksi terbatas dengan kelas hutan lahan basah 643 Hektar, hutan lahan kering 3.444 Hektar, lahan terbuka 1,4 hektar, semak 322 Hektar sungai 11 hektar, dengan tingkat bahaya erosi kriteria berat dan sangat berat sebesar 1.861 Hektar. Dari 3 pembagian wilayah tersebut total untuk tingkat bahaya erosi berdasarkan kelas berat dan sangat berat seluas 6.870 Hektar, sehingga jika tajuk dan lapisan serasah pelindung permukaan tanah hilang, tanah akan terbuka sehingga mudah ter-erosi oleh tenaga air hujan. Sebagian pori-pori tanah tertutupi sehingga air tidak dapat meresap dan menyebabkan terjadinya peningkatan aliran permukaan serta erosi. Akibat dari erosi ini, lapisan tanah atas subur dan permeabel (mudah dirembesi air) akan hilang atau memadat, sehingga menurunkan kapasitas kemampuan tanah menyerap air (infiltrasi). Sebagian besar fauna tanah (secara tidak langsung) tergantung pada kontinuitas pasokan bahan organik dalam bentuk searasah daun, buah atau serasah kayu, alih guna fungsi hutan cenderung menurunkan serasah yang juga menurunkan persediaan makanan bagi fauna tanah. Erosi tidak hanya mempengaruhi lokasi tempat terjadinya kehilangan tanah (on-site) tetapi juga pada daerah dibawahnya (off-site). Pengaruh on-site dari erosi adalah:

· Menurunnya kesuburan tanah karena hilangnya lapisan tanah

· Menurunnya sifat fisik tanah karena hilangnya bahan organik tanah

· Menurunnya kapasitas infiltrasi

· Menurunnya produktifitas lahan pertanian

Sedangkan pengaruh off-site erosi hilir meliputi:

· Rendahnya kualitas dan nilai kegunaan air

· Sedimentasi pada aliran sungai

· Pengerusakan anak sungai dan lahan

· Perubahan rejim hidrologis sungai.

· Dalam kawasan hutan produksi (HP) seluas 15.858 hektar dan hutan produksi terbatas (HPT) seluas 4.423 Hektar, yang tidak memiliki kayu (semak belukar) di wilayas HP seluas 1.829 dan di wilayah HPT 322 Hektar dan lahan terbuka 1.479 Hektar. Kayu lebih banyak di lokasi hutan lahan kering seluas 13.750 Hektar (HP) ditambah di wilayah HPT 3.444 Hektar. Dari data tersebut, menurut izin yang diberikan Menteri dikerjakan selam 20 tahun dengan jumlah batang maksimum 11.025 batang/tahun dengan volume 42.890 Hektar apakah bisa mencukupi, sedangkan aturan penebangan di wilayah HPT diameter yang akan diambil di HP minimal 50 cm dan di HPT minimal 60 cm.

· Secara aspek legal dari penyesuaian Hutan Lindung Bukit Panggihan – Bukit Lambu Anak diwilayah kerja PT. Toras Banua Sukses harus di tinjau ulang lagi, berdasarkan peraturan yang ada kawasan tersebut peruntukannya masih masuk dalam kriteria lindung, sehingga penyesuaian ataupun penyempitan hutan lindung harus dilihat dari aspek yuridis yang sudah ditetapkan.

· Dari sisi sosial-ekonomi dampaknya akan terjadi penolakan dari masyarakat, karena dahulunya sudah ada kesepakatan antar masyarak DAS Mendalam untuk tidak memperbolehkan industri kehutanan masuk di wilayah mereka. Selain itu masyarakat tetap tidak berpengaruh nilai ekonomi mereka, di Indonesia belum ada cerita sukses pengembangan ekonomi masyarakat dengan kehadiran HPH, malah yang ada mengakibatkan berkurangnya nilai ekonomi masyarakat seperti kebutuhan dasar masyarakat (sub-sisten), perladangan, kualitas air bersih, dan pendangkalan sungai.

· Jika HPH PT. Toras ini tetap dipaksakan maka akan semakin besar peluang konflik horizontal antar etnik di dalam dan di luar DAS Mendalam. Karena tidak akan munculnya nilai yang menguntungkan semua pihak masyarakat keseluruhan, tetapi yang akan muncul adalah keuntungan ekonomi masyarakat tertentu, sehingga tidak terjadinya pemerataan kebutuhan ekonomi akan muncul konflik-konflik yang terbuka.

· Semakin besar ancaman terhadap kawasan konservasi yang lain seperti Taman Nasional Betung Kerihun dan Hutan Lindung sebagai penyangga kawasan tersebut, hal ini dikarenakan wilayah kerja PT. TBS berbatasan langsung dengan wilayah lindung sehingga yang akan terjadi adalah penjarahan di kawasan TNBK dan Hutan Lindung baik yang dilakukan oleh PT. TBS sendiri maupun masyarakat yang nantinya akan di jual lagi ke PT. TBS.

2008-01-22T00:50:00.000-08:00

“Peryataan Sikap

Masyarakat Adat DAS Mendalam”

Dengan Rahmat dan Kurnia Tuhan Yang Maha Esa dan semangat untuk tidak saling salah menyalahi diantara komponen masyarakat dan tidak membiarkan kerusakan terus terjadi di DAS Mendalam. Mulai tanggal 17-18 oktober 2005 kami seluruh Komponen Masyarakat Adat DAS Mendalam telah berhasil melaksanakan Pehengkung Peji Peptang Petengaraan Pelahi Jung Urip Sayuu’ Hanii Ngerimaan (Berkumpul Bersama Bertanya Jawab Mendiskusikan Sesuatu, Saling Menjaga Agar Hidup Baik, Aman Tentram Dan Makmur) tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA).

Menindak lajuti beberapa pertemuan yang telah dilakukan sebelumnya, dengan memperhatikan saran, pendapat, kritik dan gagasan dari seluruh perwakilan masyarakat di DAS Mendalam serta memperhatikan situasi yang berkembang didalam lokakarya, didukung oleh kenyataan yang terjadi, maka kami berkesimpulan bahwa telah terjadi pengrusakan sumber daya alam yang berakibatkan pada penurunan kwalitas lingkungan hidup dan kwalitas kehidupan masyarakat adat DAS Mendalam.

Oleh karena itu Segenap Komponen Masyarakat DAS Mendalam menyatakaan :

Hormati dan hargai hak dan kemampuan masyarakat adat dalam Mengelola DAS Mendalam.
Kembalikan pengelolaan sumberdaya alam kepada masyarakat adat DAS Mendalam.
Hentikan stigma yang mengkambing hitamkan masyarakat adat sebagai perusak lingkungan.
Meminta agar pemerintah membantu dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan masyarakat adat dalam menjaga, memelihara, memperbaiki, dan melindungi sumber daya alam.

Demikianlah surat peryataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya

Mendalam 18 Oktober 2005

TTD

Masyarakat Adat DAS Mendalam

Pramoedya Ananta Toer:

2007-11-28T02:12:00.000-08:00

Pramoedya Ananta Toer:
Dulu, Saya Tak Pernah Menyangka akan Menjadi Tua

JAKARTA—Kabar tentang terpilihnya Pramoedya Ananta Toer sebagai orang yang paling berpengaruh di Asia (selain Iwan Fals dari Indonesia) versi majalah Time ternyata ditanggapi dengan sangat biasa oleh yang bersangkutan. Menurutnya, pemilihan semacam itu adalah hak dari publik. ”Saya memang sudah sering ditulis dan diwawancara oleh Time. Untuk kabar ini, saya belum membacanya, baru dengar dari wartawan,” ujarnya.

Namun, sesungguhnya ada kabar lain yang menggembirakan hatinya. Novel Nyanyi Sunyi Seorang Bisu telah diterjemahkan ke dalam bahasa Portugal. Pada sampul novel yang judulnya menjadi Soliloquio Mudo, dikutip juga tentang pernyataan majalah Time beberapa waktu lalu, bahwa Pramoedya adalah salah satu penulis kuat untuk calon pemenang Nobel. ”Sejak 1981, saya telah menjadi kandidat Nobel,” katanya.

Matahari belum menunjukkan kegarangannya saat SH menemui seorang sastrawan besar yang karyanya terkenal ke seantero dunia, Pramoedya Ananta Toer di rumahnya yang cukup luas. Kata orang, sastrawan memang kerap memilih kediaman yang terpencil. Lihat saja Rendra, Hamsad Rangkuti, atau Gerson Poyk yang tinggal di Depok. Mungkin Pram bisa masuk kategori itu. Namun, sekalipun terpencil di daerah Bojong Gede, rumahnya tetap terbuka. Cahaya matahari dapat masuk dengan leluasa ke setiap kisi pintu dan jendela.

Tiba di kediamannnya—setelah terlebih dahulu menetapkan janji untuk bertemu—kami melihat sebuah kendaraan dengan tanda CD (Corps Diplomatic) terparkir di halaman rumah. Pram sedang menerima tamu dari Kedutaan Portugal. Untungnya, dalam percakapan keduanya yang serius itu, ibu Maemunah—istri Pram—melihat kedatangan kami dan mempersilakan duduk. Senyum yang ramah bercampur keakraban menyambut kehadiran kami disambung dengan sajian teh.

Baru setelah tamu dari Kedutaan Portugal pamit, Pram kemudian muncul. ”Tunggu ya,” katanya, dengan wajah dan senyum yang tak berubah. Hangat. Kami pun menunggu di teras rumahnya. Pram masuk sebentar, kembali dengan sebungkus rokoknya.

”Dari media mana tadi? Sinar Harapan?” kata lelaki kelahiran 6 Februari 1925. Kami lalu mengatakan niat untuk mewawancarainya sehubungan dengan berita tentang Pramoedya Ananta Toer yang terpilih sebagai orang yang paling berpengaruh di Asia versi majalah Time.

”Saya tidak tahu itu, saya justru baru dengar dari wartawan,” katanya. Namun, Pram mengatakan telah beberapa kali diwawancara oleh Time. Nyatanya, tak hanya penghargaan dari majalah itu, anugerah Magsaysay pun sudah pernah diraihnya. Bahkan pada novel Nyanyi Sunyi Seorang Bisu, yang sudah diterjemahkan ke dalam Bahasa Portugal, Soliloquio Mudo tertera keterangan di sampulnya: O Principal candidato asiatico ao premio Nobel (Time)—bahwa Pram adalah calon kuat peraih Nobel.

Tentang Nobel, Pram mengatakan telah mendengar beberapa kali tentang pencalonannya. Soal kontroversi di negaranya sendiri, menurutnya Amerika kadang bisa lebih demokratis dalam melihat profil seorang pemikir. ”Gao Xingjian, pemenang Nobel dari Cina yang lari ke Amerika atau siapa itu yang dari Italia (komedian Dario Fo-red), itu kan juga kontroversial. Waktu mereka menang, banyak orang yang marah,” ujar mantan karyawan Kantor Berita Domei di masa penjajahan Jepang.

Seberapa kuat karya sastra bisa mempengaruhi masyarakat global? ”Ya persisnya saya tidak tahu. Yang saya tahu adalah karya saya yang telah diterjemahkan lebih dari 30 bahasa di seluruh dunia. Artinya, apa yang ada di karya saya itu masuk ke dalam alam pikiran pembaca. Tentang apakah alam pikiran bisa menggerakkan perbuatan atau tidak, itu soal lain,” ujarnya.

Nyatanya, bagi Pram, Indonesia memang suatu saat harus mampu menampilkan penulis Indonesia yang mampu memperoleh Nobel. ”Kalau Indonesia tidak bisa meraih Nobel karena mungkin Akademi Swedia tidak punya ahli bahasa Indonesia sehingga semuanya harus melalui terjemahan,” ujar Pram, setengah bercanda.

Detail

Hidup Pram memang tak lepas dari terali penjara. Tak hanya dalam rezim Orde Baru, pada pemerintahan Belanda pun dia pernah ditahan pada tahun 1947—1949. Tahun 1965 hingga 1979, dia pun kembali ditahan di beberapa tempat seperti di penjara Jakarta, Tangerang, Nusakambangan, Magelang, Semarang dan Pulau Buru.

Begitu pun dengan nasib karyanya. Banyak hasil tulisannya yang dirampas Belanda, Inggris dan bahkan pemerintahan Indonesia sendiri. ”Nggak ngerti hidup saya begini. Dirampasin, diinjek, dihina,” katanya. Bahkan saat mendengar tentang karyanya yang pernah dibakar dan dirampas oleh rezim Orde Baru, wajah Pram makin terlihat mendung. ”Nggak ngerti saya, kalau negara membutuhkan, silakan ambil. Tapi, pakai tanda terima segala macem. Itu ‘kan lebih baik. Ini dirampas dan dibakari, nggak ngerti. Naskah-naskah, dokumentasi, dokumentasi saya itu mulai abad sebelumnya, berapa harganya, nggak bisa dihitung. Nggak ngerti kok bisa berbuat begitu,” ujarnya. Suaranya tertahan, ada tangisan yang berusaha dia sembunyikan di balik wajah tuanya.

Menurut Pram, setiap sastrawan, harus siap menanggung segala konsekuensi atas karya-karyanya. ”Penulis harus berani. Dia harus mau mempertanggungjawabkan karyanya,” ujar Pram. Perkara keberanian juga membuat dia tetap konsisten untuk berkarya, bahkan ketika ia dipenjara sekalipun. Pada tahun 1972, saat di penjara, Pram ”terpaksa” diperbolehkan oleh rezim Soeharto untuk tetap menulis di penjara. Waktu itu, Amerikalah yang memaksa rezim agar Pram dikirimi mesin tik—walau kiriman mesin tik itu nyatanya tidak pernah sampai—sehingga kawan-kawan sesama napi pun terpaksa membikinkan mesin tik bekas buat Pram.

Lantas, apakah pengarang yang cukup dikenal di dunia ini juga menyukai karya sastrawan lain? Dengan rendah hati, dia katakan kalau dia pun menyukai beberapa karya dari luar, termasuk Leo Tolstoy, Anton Chekov, atau John Steinbeck. ”Saya belajar dari Steinbeck, pernah baca karya Steinbeck? Coba perhatikan, sampai lalat terbang, segala macam diungkap untuk menggambarkan suasana. Sehingga kalau kita baca Steinbeck seperti nonton film. Nah, itu berpengaruh sama saya. Kalau baca buku saya ‘kan seperti nonton film. Pelajari gaya bahasa dia, itu gaya plastik namanya. Kita baca seperti nonton film, semua tergambar,” ujarnya. Namun, Pram tidak suka dengan karya Ernest Hemingway, ”Tidak manusiawi,” kata pengagum peraih Nobel, Gunter Grass.

Selain membuat novel, ternyata Pram pernah juga menyusun syair-syair puisi. ”Tapi saya sudah mulai bosan dengan perasaan,” kata anak Kepala Sekolah Instituut Boedi Oetomo, Blora. Karena itu, dia hanya membuat novel yang rasional, dan sama sekali tak menyukai sastra yang bergaya irasional.

Pram berpendapat penulis sekarang juga harus berani dan mampu mengangkat hal-hal yang berkaitan dengan masyarakat. Hanya, dia sadari kondisi saat ini membuat penulis dan pemikir muda harus menghadapi sesuatu yang sangat berat, keberanian menempuh risiko seorang diri. Di negara dunia ketiga di mana kondisi rakyat memprihatinkan, para penulis sesungguhnya memikul tanggung jawab yang lebih berat. Cuma, banyak generasi sekarang yang pemikirannya terlampau miskin, perhatiannya pada kemanusiaan nggak ada. ”Cuma, itu urusan kalian lho. Sudah bukan urusan saya lagi,” kata Pram, dengan nada yang kocak.

Tegar

Kini, Pram mengaku sudah makin kepayahan. Mencangkul yang dulu dia bisa lakukan enam hingga delapan jam hanya bisa dua jam saja. Bahkan pernah, selama dua tahun, Pram sama sekali tidak bisa mengangkat benda apa pun. Itu mulai dia sadari saat hujan datang, ketika dia masih mencangkul di kebun. ”Rupanya suhu badan saya dipatahkan oleh suhu alam,” katanya, dengan gaya bahasa khas Pram.

Dia bahkan sudah tidak membuat karya lagi kini. Bagaimana kalau ada ide yang mendesak, tidak berupa Kali Lusi di Blora, tapi tentang rel di Stasiun Bojong Gede? Menjawab itu, Pram hanya tersenyum tipis, sedikit menggiris. ”Lha, konsentrasinya udah bubar nggak keruan. Itulah, dulu saya tidak pernah menyangka akan menjadi tua.

Perasaan kuat badan saya, nggak tahunya sama saja dengan yang lain, kemerosotan otak,” kata lelaki asal Blora yang berasal dari daerah bagian kelompok masyarakat Samin. ”Masyarakat Samin yang dikenal antiperaturan kolonialis itu menginspirasi Gandhi lewat Swadeshi dan Satyagraha lho,” ujarnya.

Kini, dia ingin bersunyi-sunyi di kediamannya, berternak dan berkebun. Dia memang sudah lama tidak ke Blora. ”Nanti dari Eropa, mungkin saya ke sana. Betulin rumah,” katanya. Mulai bulan Mei, dia akan melakukan perjalanan ke beberapa negara di Eropa. Negara yang akan ditujunya pertama adalah Swiss, lalu menyeberang ke Italia untuk menerima penghargaan Laureate Novelist dari Universitas Bologna, Italia Utara.

Dia juga berencana akan ke Spanyol (dalam bahasa Catalon) dan ke Yunani untuk meluncurkan Gadis Pantai. ”Juga undangan ke Prancis yang saya tidak tahu acaranya,” ujar lelaki ini sambil terus menghisap rokoknya dalam-dalam. Tampaknya, novelis Anak Segala Bangsa ini telah menjadi anak segala bangsa dalam arti sesungguhnya. Berkelana, mengarungi beberapa negara dan bangsa ... (SH/sihar ramses simatupang)

Sumber: Sinar Harapan, 4 April 2002

Haji Misbach: Muslim Komunis

2007-11-28T02:09:00.000-08:00

Oleh Didi

Haji Misbach memiliki posisi yang unik dalam sejarah di Tanah Air. Namanya sedahsyat Semaun, Tan Malaka, atau golongan kiri lainnya. Di kalangan gerakan Islam, memang namanya nyaris tak pernah disebut lantaran pahamnya yang beraliran komunis. Menurut Misbach, Islam dan komunisme tidak selalu harus dipertentangkan, Islam seharusnya menjadi agama yang bergerak untuk melawan penindasan dan ketidakadilan. Lahir di Kauman, Surakarta, sekitar tahun 1876, dibesarkan sebagai putra seorang pedagang batik yang kaya raya. Bernama kecil Ahmad, setelah menikah ia berganti nama menjadi Darmodiprono. Dan usai menunaikan ibadah haji, orang mengenalnya sebagai Haji Mohamad Misbach. Kauman, tempat Misbach dilahirkan, letaknya di sisi barat alun-alun utara, persis di depan keraton Kasunanan dekat Masjid Agung Surakarta. Di situlah tinggal para pejabat keagamaan Sunan. Ayah Misbach sendiri seorang pejabat keagamaan. Karena lingkungan yang religius itulah, pada usia sekolah ia ikut pelajaran keagamaan dari pesantren, selain di sekolah bumiputera “Ongko Loro”. Menjelang dewasa, Misbach terjun ke dunia usaha sebagai pedagang batik di Kauman mengikuti jejak ayahnya. Bisnisnya pun menanjak dan ia berhasil membuka rumah pembatikan dan sukses. Pada 1912 di Surakarta berdiri Sarekat Islam (SI). Bicara kepribadian Misbach, orang memuji keramahannya kepada setiap orang dan sikap egaliternya tak membedakan priyayi atau orang kebanyakan. Sebagai seorang haji ia lebih suka mengenakan kain kepala ala Jawa, Misbach mulai aktif terlibat dalam pergerakan pada tahun 1914, ketika ia berkecimpung dalam IJB (Indlandsche Journalisten Bond)-nya Marco. Pada tahun 1915, ia menerbitkan surat kabar Medan Moeslimin, yang edisi pertamanya tertanggal 15 Januari 1915 dan kemudian menerbitkan Islam Bergerak pada tahun 1917. Surat-surat kabar ini menjadi media gerakan yang sangat populer di Surakarta dan sekitarnya. Marco Kartodikromo, salah satu tokoh pergerakan pada saat itu berkisah tentang Misbach: “.. Di Pemandangan Misbach tidak ada beda di antara seorang pencuri biasa dengan orang yang dikata berpangkat, begitu juga di antara rebana dan klenengan, di antara bok Haji yang bertutup muka dan orang bersorban cara Arab dan berkain kepala cara Jawa. Dan sebab itu dia lebih gemar memaki kain kepala dari pada memakai peci Turki atau bersorban seperti pakaian kebanyakan orang yang disebut “Haji”.

Apa yang tersirat dari tulisan Marco adalah populisme Misbach. Populisme seorang Haji, sekaligus pedagang yang sadar akan penindasan kolonialis Belanda dan tertarik dengan ide-ide revolusioner yang mulai menerpa Hindia pada jaman itu.

Misbach langsung terjun melakukan pengorganisiran di basis-basis rakyat. Membentuk organisasi dan mengorganisir pemogokan ataupun rapat-rapat umum/vergadering yang dijadikan mimbar pemblejetan kolonialisme dan kapitalisme.Bulan Mei 1919 akibat pemogokan-pemogokan petani yang dipimpinnya, Misbach dan para pemimpin pergerakan lainnya di Surakarta ditangkap. Pada 16 Mei 1920, ia kembali ditangkap dan dipenjarakan di Pekalongan selama 2 tahun 3 bulan. Pada 22 Agustus 1922 dia kembali ke rumahnya di Kauman, Surakarta. Maret 1923, ia sudah muncul sebagai propagandis PKI/SI Merah dan berbicara tentang keselarasan antara paham Komunis dan Islam. Bulan Juli 1924 ia ditangkap dan dibuang ke Manokwari dengan tuduhan mendalangi pemogokan-pemogokan dan teror-teror/sabotase di Surakarta dan sekitarnya. Walaupun bukan yang pertama diasingkan tapi ia-lah orang yang pertama yang sesungguhnya berangkat ke tanah pengasingan di kawasan Hindia sendiri. Orang menggambarkan Haji Misbach sebagai sosok yang tak segan bergaul dengan anak-anak muda penikmat klenengan (musik Jawa) dengan tembang yang sedang populer. Satu tulisan tentang Misbach menyebutkan, di tengah komunitas pemuda, Misbach menjadi kawan berbincang yang enak, sementara di tengah pecandu wayang orang Misbach lebih dihormati ketimbang direktur wayang orang. “… di mana-mana golongan Rajat Misbach mempoenjai kawan oentoek melakoekan pergerakannya. Tetapi didalem kalangannya orang-orang jang mengakoe Islam dan lebih mementingkan mengoempoelken harta benda daripada menolong kesoesahan Rajat, Misbach seperti harimau didalem kalangannya binatang-binatang ketjil. Kerna dia tidak takoet lagi menyela kelakoeannja orang-orang yang sama mengakoe Islam tetapi selaloe mengisep darah temen hidoep bersama.”

Takashi Shiraisi mengungkapkan perbedaan dinamika sosial Islam di Yogya dan Surakarta. Ini dikaitkan dengan persamaan dan perbedaan antara KH Achmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah dan, Misbach, seorang muslim ortodoks yang saleh, progresif, dan hidup di Surakarta. Di Yogya, Muhammadiyah yang lahir pada 1912 di Kauman, segera menjadi sentral kegiatan kaum muslimin yang saleh yang kebanyakan berlatar belakang keluarga pegawai keagamaan Sultan. Ayah Dahlan adalah chatib amin Masjid Agung dan ibunya putri penghulu (pegawai keagamaan kesultanan) di Yogya. Dahlan sendiri sempat dipercaya menjadi chatib amin. Para penganjur Muhammadiyah umumnya anak-anak pegawai keagamaan. Kala itu birokrat keagamaan umumnya adalah alat negara sehingga, kata Shiraisi, wewenang keagamaannya tidak berasal dari kedalaman pengetahuan tentang Islam tetapi karena jabatannya. Meskipun mereka berhaji dan belajar Islam, masih kalah wibawa dibandingkan para kiai yang pesantrennya bebas dari negara. Kendati demikian, reformisme Muhammadiyah berhasil menyatukan umat Islam yang terpecah-pecah. Tablig-tablignya, kajian ayat yang dijelaskan dengan membacakan dan menjelaskan maknanya di masjid-masjid, pendirian lembaga pendidikan Islam, membangunkan keterlenaan umat Islam. Mereka tumbuh menjadi pesaing tangguh misionaris Kristen dan aktivis sekolah-sekolah bumiputera yang didirikan pemerintah. Lain dengan di Surakarta. Kala itu belum ada pengaruh sekuat Dahlan dan Muhammadiyah. Ini karena di Surakarta sudah ada sekolah agama modern pertama di Jawa, Madrasah Mamba’ul Ulum yang didirikan patih R. Adipati Sosrodiningrat (1906) dan SI pun sudah lebih dulu berkiprah sebagai wadah aktivis pergerakan Islam. Di Surakarta, pegawai keagamaan yang progresif, kiai, guru-guru Al-Quran, dan para pedagang batik mempunyai forum yang berwibawa, Medan Moeslimin. Di situlah pendapat mereka yang kerap berbeda satu sama lain tersalur. Kelompok ini menyebut diri “kaum muda Islam”. Beda pergerakan Islam Surakarta dan Yogya, di Yogya reformis tentu juga modernis, tetapi di Surakarta kaum muda Islam memang modernis tetapi belum tentu reformis. Kegiatan keislaman di Solo banyak dipengaruhi kiai progresif tapi ortodoks, seperti Kiai Arfah dan KH Adnan. Sampai suatu ketika ortodoksi yang cenderung menghindar ijtihad itu terpecah pada 1918. Perpecahan kelompok Islam di Surakarta dipicu artikel yang dimuat dalam Djawi Hiswara, ditulis Martodharsono, seorang guru terkenal dan mantan pemimpin SI. Ketika artikel itu muncul di Surakarta tidak langsung terjadi protes, tetapi Tjokroaminoto memperluas isi artikel dan menyerukan pembelaan Islam atas pelecehan oleh Martodharsono. Seruan itu muncul di Oetoesan Hindia, sehingga bangkitlah kaum muda Islam Surakarta. Tjokroaminoto membentuk Tentara Kanjeng Nabi Muhammad (TKNM), yang mencuatkan nama Misbach sebagai mubalig vokal. Mengiringi terbentuknya TKNM, lahir perkumpulan tablig reformis bernama Sidik, Amanah, Tableg, Vatonah (SATV). Haji Misbach menyebar seruan tertulis menyerang Martodharsono serta mendorong terlaksananya rapat umum dan membentuk subkomite TKNM. Segeralah beredar cerita, Misbach akan berhadapan dengan Martodharsono di podium. Komunitas yang dulunya kurang greget menyikapi keadaan itu tiba-tiba menjadi dinamis. Kaum muslimin Surakarta berbondong-bondong menghadiri rapat umum di lapangan Sriwedari, pada 24 Februari 1918 yang konon dihadiri 20.000-an orang. Tjokroaminoto mengirim Haji Hasan bin Semit dan Sosrosoedewo (penerbit dan redaktur jurnal Islam Surabaya, Sinar Islam), dua orang kepercayaannya di TKNM. Waktu itu terhimpun sejumlah dana untuk pengembangan organisasi ini. Muslimin Surakarta bergerak proaktif menjaga wibawa Islam terhadap setiap upaya penghinaan terhadapnya. Inilah awal perang membela Islam dari “kaum putihan” Surakarta. Belakangan, muncul kekecewaan jamaah TKNM ketika Tjokro tiba-tiba saja mengendurkan perlawanan kepada Martodharsono dan Djawi Hiswara setelah mencuatnya pertikaian menyangkut soal keuangan dengan H Hasan bin Semit. Buntutnya, Hasan bin Semit keluar dari TKNM. Beredar artikel menyerang petinggi TKNM. Muncul statemen seperti “korupsi di TKNM dianggap sudah menodai Nabi dan Islam”. Dalam situasi itu muncul Misbach menggantikan Hisamzaijni, ketua subkomite TKNM dan menjadi hoofdredacteur (pemimpin redaksi) Medan Moeslimin. Artikel pertama Misbach di media ini, Seroean Kita. Dalam artikel itu Misbach menyajikan gaya penulisan yang khas, yang kata Takashi, menulis seperti berbicara dalam forum tablig. Ia mengungkapkan pendapatnya, bergerak masuk ke dalam kutipan Al-Quran kemudian keluar lagi dari ayat itu. “Persis seperti membaca, menerjemahkan, dan menerangkan arti ayat Al-Quran dalam pertemuan tablig.” Sikap Misbach ini segera menjadi tren, apalagi kemudian secara kelembagaan perkumpulan tablig SATV benar-benar eksis melibatkan para pedagang batik dan generasi santri yang lebih muda. Menurut Shiraisi, ada dua perbedaan SATV dibanding Muhammadiyah. Pertama, Muhammadiyah menempati posisi strategis di tengah masyarakat keagamaan Yogya, sedangkan SATV adalah perhimpunan muslimin saleh yang merasa dikhianati oleh kekuasaan keagamaan, manipulasi pemerintah, dan para kapitalis non muslim. Kedua, militansi para penganjur Muhammadiyah bergerak atas dasar keyakinan bahwa bekerja di Muhammadiyah berarti hidup menjadi muslim sejati. Sedangkan militansi SATV berasal dari rasa takut untuk melakukan manipulasi, dan keinginan kuat membuktikan keislamannya dengan tindakan nyata. Di mata pengikut SATV, muslim mana pun yang perbuatannya mengkhianati kata-katanya berarti muslim gadungan. SATV menyerang para elite pemimpin TKNM, kekuasaan keagamaan di Surakarta, menyebut mereka bukan Islam sejati, tetapi “Islam lamisan”, “kaum terpelajar yang berkata mana yang bijaksana yang menjilat hanya untuk menyelamatkan namanya sendiri.” Dasar keyakinan SATV dengan Misbach sebagai ideolognya, “membuat agama Islam bergerak”. Misbach kondang di tengah muslimin bukan sekadar karena tablignya, melainkan ia menjadi pelaku dari kata-kata keras yang dilontarkannya di berbagai kesempatan. Ia dikenal luas karena perbuatannya “menggerakkan Islam”: menggelar tablig, menerbitkan jurnal, mendirikan sekolah, dan menentang keras penyakit hidup boros dan bermewah-mewah, dan semua bentuk penghisapan dan penindasan. “Jangan takut, jangan kawatir” Misbach sangat antikapitalis. Siapa yang secara kuat diyakini menjadi antek kapitalis yang menyengsarakan rakyat akan dihadapinya melalui artikel di Medan Moeslimin atau Islam Bergerak. Tak peduli apakah dia juga seorang aktivis organisasi Islam. Berdamai dengan pemerintah Hindia Belanda adalah jalan yang akan dilawan dengan gigih. Maka kelompok yang anti politik, anti pemogokan, secara tegas dianggapnya berseberangan dengan misi keadilan. Misbach membuat kartun di Islam Bergerak edisi 20 April 1919. Isinya menohok kapitalis Belanda yang menghisap petani, mempekerja-paksakan mereka, memberi upah kecil, membebani pajak. Residen Surakarta digugat, Paku Buwono X digugat karena ikut-ikutan menindas. Retorika khas Misbach, muncul dalam kartun itu sebagai “suara dari luar dunia petani”. Bunyinya, “Jangan takut, jangan kawatir”. Kalimat ini memicu kesadaran dan keberanian petani untuk mogok. Ekstremitas sikap Misbach membuat ia ditangkap, 7 Mei 1919, setelah melakukan belasan pertemuan kring (subkelompok petani perkebunan). Tapi akhirnya Misbach dibebaskan pada 22 Oktober sebagai kemenangan penting Sarekat Hindia (SH), organisasi para bumiputera. Misbach menegaskan kepada rakyat “jangan takut dihukum, dibuang, digantung”, seraya memaparkan kesulitan Nabi menyiarkan Islam. Misbach pun sosok yang selain menempatkan diri dalam perjuangan melawan kapitalis, ia meyakini paham komunis. Misbach mengagumi Karl Marx, dia sempat menulis artikel Islamisme dan Komunisme di pengasingan. Marx di mata Misbach berjasa membela rakyat miskin, mencela kapitalisme sebagai biang kehancuran nilai-nilai kemanusiaan. Agama pun dirusak oleh kapitalisme sehingga kapitalisme harus dilawan dengan historis materialisme. Misbach kecewa terhadap lembaga-lembaga Islam yang tidak tegas membela kaum dhuafa. Berjuang melawan kapitalisme tak membuat Misbach tidak menegakkan Islam. Baginya, perlawanan terhadap kapitalis dan pengikutnya sama dengan berjuang melawan setan. Misbach pun ketika CSI (Central Sarekat Islam) pecah melahirkan PKI/SI Merah, memilih ikut Perserikatan Kommunist di Indie (PKI), bahkan mendirikan PKI afdeling Surakarta. Terkait dengan “teror-teror” yang terjadi di Jawa, Misbach tetap dipercaya sebagai otaknya. Misbach ditangkap. Dalam pengusutan sejumlah fakta memberatkannya meskipun belakangan para saksi mengaku memberi kesaksian palsu karena iming-iming bayaran dari Hardjosumarto, orang yang “ditangkap” bersama Misbach. Hardjosumarto sendiri juga mengaku menyebarkan pamflet bergambar palu arit dan tengkorak, membakar bangsal sekatenan, dan mengebom Mangkunegaran. Namun Misbach tetap tidak dibebaskan. Dia dibuang ke Manokwari, Papua, beserta dengan istri dan tiga anaknya. Selama penahanan di Semarang, tak seorang pun diizinkan menjenguknya. Misbach hanya dibolehkan membaca Al-Qur’an. Di pengasingan, selain mengirim laporan perjalanannya, Misbach juga menyusun artikel berseri “Islamisme dan Komunisme”.

Medan Moeslimin kemudian memuat artikel Misbach tersebut, “…agama berdasarkan sama rata sama rasa kepada Tuhan Yang Maha Kuasa hak persamaan untuk segenap manusia dalam dunia tentang pergaulan hidup, tinggi dan hinanya manusia hanya tergantung atas budi kemanusiaannya. Budi terbagi tiga bagian: budi kemanusiaan, budi binatang, budi setan. Budi kemanusiaan dasarnya mempunyai perasaan keselamatan umum; budi binatang hanya mengejar keselamatan dan kesenangan diri sendiri; dan budi setan yang selalu berbuat kerusakan dan keselamatan umum.”

Ditengah ganasnya alam di tempat pembuangannya Misbach terserang malaria dan meninggal di pada 24 Mei 1926 dan dimakamkan di kuburan Penindi, Manokwari, di samping kuburan istrinya.

Sumber: History-Social-Culture (www.newhistorian.wordpress.com)

Semaoen

2007-11-28T02:07:00.000-08:00

Semaoen

1899-1971

Semaoen (lahir di kota kecil Curahmalang, Mojokerto, Jawa Timur sekitar tahun 1899 dan wafat pada tahun 1971) adalah Ketua Umum Pertama Partai Komunis Indonesia (PKI).

Semaoen adalah anak Prawiroatmodjo, pegawai rendahan, tepatnya tukang batu, di jawatan kereta api. Meskipun bukan anak orang kaya maupun priayi, Semaoen berhasil masuk ke sekolah Tweede Klas (sekolah bumiputra kelas dua) dan memperoleh pendidikan tambahan bahasa Belanda dengan mengikuti semacam kursus sore hari. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Karena itu, ia kemudian bekerja di Staatsspoor (SS) Surabaya sebagai juru tulis (klerk) kecil.

Politik

Kemunculannya di panggung politik pergerakan dimulai di usia belia, 14 tahun. Saat itu, tahun 1914, ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI) afdeeling Surabaya. Setahun kemudian, 1915, bertemu dengan Sneevliet dan diajak masuk ke Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, organisasi sosial demokrat Hindia Belanda (ISDV) afdeeling Surabaya yang didirikan Sneevliet dan Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel, serikat buruh kereta api dan trem (VSTP) afdeeling Surabaya. Pekerjaan di Staatsspoor akhirnya ditinggalkannya pada tahun 1916 sejalan dengan kepindahannya ke Semarang karena diangkat menjadi propagandis VSTP yang digaji. Penguasaan bahasa Belanda yang baik, terutama dalam membaca dan mendengarkan, minatnya untuk terus memperluas pengetahuan dengan belajar sendiri, hubungan yang cukup dekat dengan Sneevliet, merupakan faktor-faktor penting mengapa Semaoen dapat menempati posisi penting di kedua organisasi Belanda itu.

Di Semarang, ia juga menjadi redaktur surat kabar VSTP berbahasa Melayu, dan Sinar Djawa-Sinar Hindia, koran Sarekat Islam Semarang. Semaoen adalah figur termuda dalam organisasi. Di tahun belasan itu, ia dikenal sebagai jurnalis yang andal dan cerdas. Ia juga memiliki kejelian yang sering dipakai sebagai senjata ampuh dalam menyerang kebijakan-kebijakan kolonial.

Pada tahun 1918 dia juga menjadi anggota dewan pimpinan di Sarekat Islam (SI). Sebagai Ketua SI Semarang, Semaoen banyak terlibat dengan pemogokan buruh. Pemogokan terbesar dan sangat berhasil di awal tahun 1918 dilancarkan 300 pekerja industri furnitur. Pada tahun 1920, terjadi lagi pemogokan besar-besaran di kalangan buruh industri cetak yang melibatkan SI Semarang. Pemogokan ini berhasil memaksa majikan untuk menaikkan upah buruh sebesar 20 persen dan uang makan 10 persen.

Bersama-sama dengan Alimin dan Darsono, Semaoen mewujudkan cita-cita Sneevliet untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Sikap dan prinsip komunisme yang dianut Semaoen membuat renggang hubungannya dengan anggota SI lainnya. Pada 23 Mei 1920, Semaoen mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Tujuh bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Semaoen sebagai ketuanya.

PKI pada awalnya adalah bagian dari Sarekat Islam, tapi akibat perbedaan paham akhirnya membuat kedua kekuatan besar di SI ini berpisah pada bulan Oktober 1921. Pada akhir tahun itu juga dia meninggalkan Indonesia untuk pergi ke Moskow, dan Tan Malaka menggantikannya sebagai Ketua Umum. Setelah kembali ke Indonesia pada bulan Mei 1922, dia mendapatkan kembali posisi Ketua Umum dan mencoba untuk meraih pengaruhnya kembali di SI tetapi kurang berhasil.

Pengasingan

Pada tahun 1923, VSTP merencanakan demonstrasi besar-besaran dan langsung dihentikan oleh pemerintah kolonial Belanda, dan setelah itu Semaoen diasingkan ke Belanda. Selama masa pengasingannya dia kembali ke Uni Sovyet, dimana dia tinggal disana lebih dari 30 tahun. Pada masa itu dia tetap menjadi aktivis tapi hanya dalam aksi-aksi terbatas, berbicara beberapa kali di Perhimpunan Indonesia, organisasi mahasiswa di Belanda pada masa itu. Dia juga sempat belajar di Universitas Tashkent untuk beberapa waktu.

Selama pembuangan ke Eropa, Semaoen aktif di Executive Committee of the Comintern, Komite Eksekutif Komunis Internasional (ECCI). Setelah beberapa tahun tinggal di Belanda, Semaoen lalu menetap di Uni Soviet dan menjadi warga negara di sana. Ia pernah bekerja sebagai pengajar bahasa Indonesia dan penyiar berbahasa Indonesia pada radio Moscow. Puncak "karirnya" adalah ketika diangkat oleh Stalin menjadi pimpinan Badan Perancang Negara (Gozplan) di Tajikistan.

Setelah masa pengasingannya dia kembali ke Indonesia, dan pindah ke Jakarta. Kepulangan Semaoen ke Indonesia pada tahun 1953 merupakan inisiatif Iwa Kusumasumantri. Semaoen, Iwa, dan Sekjen Partai Komunis Iran mengawini tiga putri kakak-adik yang saat itu bekerja dalam Comintern. Saat kembali ke Indonesia dalam usia setengah abad lebih, Semaoen telah terputus dari PKI, partai yang ia dirikan. Dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1961 dia bekerja sebagai pegawai pemerintah. Dia juga mengajar mata kuliah ekonomi di Universitas Padjadjaran, Bandung.

Referensi

Jarvis, Helen (1991). Notes and appendices for Tan Malaka, From Jail to Jail. Athens, Ohio: Ohio University Center for International Studies.
Kahin, George McT. (1952) Nationalism and revolution in Indonesia. Ithaca, New York:Cornell University Press.
Ricklefs, M.C. (2001) A history of modern Indonesia since c.1200 3rd ed. Stanford, California:Stanford University Press.

Sumber: Wikipedia (id.wikipedia.org)

Semaoen, Aktivis Buruh dan Pemikir

LAHIR di kota kecil Curahmalang, Mojokerto, pada tahun 1899, Semaoen adalah anak Prawiroatmodjo, pegawai rendahan, tepatnya tukang batu, di jawatan kereta api. Meskipun bukan anak orang kaya maupun priayi, Semaoen berhasil masuk ke sekolah Tweede Klas (sekolah bumiputra kelas dua) dan memperoleh pendidikan tambahan bahasa Belanda dengan mengikuti semacam kursus sore hari. Setelah menyelesaikan sekolah dasar, ia tidak dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Karena itu, ia kemudian bekerja di Staatsspoor (SS) Surabaya sebagai juru tulis (klerk) kecil.

Kemunculannya di panggung politik pergerakan dimulai di usia belia, 14 tahun. Saat itu, tahun 1914, ia bergabung dengan Sarekat Islam (SI) afdeeling Surabaya. Setahun kemudian ia masuk ke Indische Sociaal-Democratische Vereeniging, organisasi sosial demokrat Hindia Belanda (ISDV) afdeeling Surabaya yang didirikan Sneevliet dan Vereeniging voor Spoor-en Tramwegpersoneel, serikat buruh kereta api dan trem (VSTP) afdeeling Surabaya. Pekerjaan di Staatsspoor akhirnya ditinggalkannya pada tahun 1916 sejalan dengan kepindahannya ke Semarang karena diangkat menjadi propagandis VSTP yang digaji.

Di Semarang, ia juga menjadi redaktur surat kabar VSTP berbahasa Melayu, dan Sinar Djawa-Sinar Hindia, koran Sarekat Islam Semarang. Semaoen adalah figur termuda dalam organisasi. Di tahun belasan itu, ia dikenal sebagai jurnalis yang andal dan cerdas. Ia juga memiliki kejelian yang sering dipakai sebagai senjata ampuh dalam menyerang kebijakan-kebijakan kolonial.

Sebagai Ketua SI Semarang, Semaoen banyak terlibat dengan pemogokan buruh. Pemogokan terbesar dan sangat berhasil di awal tahun 1918 dilancarkan 300 pekerja industri furnitur. Pada tahun 1920, terjadi lagi pemogokan besar-besaran di kalangan buruh industri cetak yang melibatkan SI Semarang. Pemogokan ini berhasil memaksa majikan untuk menaikkan upah buruh sebesar 20 persen dan uang makan 10 persen.

Ideologi komunisme masuk ke Hindia Belanda melalui Hendricus Josephus Sneevliet. Tahun 1915 ia bertemu dengan Semaoen dan mengajaknya bergabung ke ISDV dan VSTP. Penguasaan bahasa Belanda yang baik, terutama dalam membaca dan mendengarkan, minatnya untuk terus memperluas pengetahuan dengan belajar sendiri, hubungan yang cukup dekat dengan Sneevliet, merupakan faktor-faktor penting mengapa Semaoen dapat menempati posisi penting di kedua organisasi Belanda itu.

Selain itu, bersama-sama dengan Alimin dan Darsono, Semaoen mewujudkan cita-cita Sneevliet untuk memperbesar dan memperkuat gerakan komunis di Hindia Belanda. Sikap dan prinsip komunisme yang dianut Semaoen membuat renggang hubungannya dengan anggota SI lainnya. Pada 23 Mei 1920, Semaoen mengganti ISDV menjadi Partai Komunis Hindia. Tujuh bulan kemudian, namanya diubah menjadi Partai Komunis Indonesia dan Semaoen sebagai ketuanya.

Selama pembuangan ke Eropa, Semaoen aktif di Executive Committee of the Comintern, Komite Eksekutif Komunis Internasional (ECCI). Setelah beberapa tahun tinggal di Belanda, Semaoen lalu menetap di Uni Soviet dan menjadi warga negara di sana. Ia pernah bekerja sebagai pengajar bahasa Indonesia dan penyiar berbahasa Indonesia pada radio Moscow. Puncak "karirnya" adalah ketika diangkat oleh Stalin menjadi pimpinan Badan Perancang Negara (Gozplan) di Tajikistan.

Kepulangan Semaoen ke Indonesia pada tahun 1953 merupakan inisiatif Iwa Kusumasumantri. Semaoen, Iwa, dan Sekjen Partai Komunis Iran mengawini tiga putri kakak-adik yang saat itu bekerja dalam Comintern. Saat kembali ke Indonesia dalam usia setengah abad lebih, Semaoen telah terputus dari PKI, partai yang ia dirikan. (BIP)

Sumber: Kompas Sabtu, 21 Mei 2005

Wiji, Kata-katamu tidak Binasa

2007-11-28T02:03:00.000-08:00

Oleh Trinanti Sulamit

aku bukan artis pembuat berita
tapi aku memang selalu kabar buruk buat
penguasa

puisiku bukan puisi
tapi kata-kata gelap
yang berkeringat dan berdesakan
mencari jalan
ia tak mati-mati
meski bola mataku diganti
ia tak mati-mati
meski bercerai dengan rumah
ditusuk-tusuk sepi
ia tak mati-mati
telah kubayar yang dia minta
umur-tenaga-luka

kata-kata itu selalu menagih
padaku ia selalu berkata
kau masih hidup

aku memang masih utuh
dan kata-kata belum binasa

(Aku Masih Utuh dan Kata-kata Belum Binasa, Wiji Thukul.18 juni 1997)

Ya, Wiji. Di mana pun kau berada saat ini kami bahkan yakin kata-katamu tak akan binasa. Wiji Thukul adalah satu yang menjadi inspirasi bagi banyak. Lebih dari sekadar inspirasi, ia merupakan sebuah realitas. Laki-laki kelahiran kampung Sorogenen, Solo, 23 Agustus 1963 ini memiliki nama asli Wiji Widodo. Wiji berasal dari keluarga tukang becak. Kemudian. Dia hilang hingga kini.

Suami dari seorang perempuan sederhana bernama Dyah Sujirah alias Sipon, ayah dari Fitri Nganthi Wani dan Fajar Merah ini adalah sosok yang selalu bangga dengan puisi-puisinya. Ia ngamen puisi, baca puisi, bahkan melamar Sipon dengan puisi berjudul Catatan Malam. Lebih dari sekadar kesenangan, Wiji ingin menyejahterakan keluarganya dengan puisi.

Wiji merupakan sosok penyair yang istimewa karena ia mampu memahami realitas hidup dan mewujudkannya menjadi kata-kata yang dirasakan oleh banyak orang. Ia tak mendadak hilang. Wiji menjadi kerikil bagi zamannya terlebih dahulu. Melalui puisi-puisinya ia mampu mengusik zaman, mengetuk kesadaran dan menggerakkan perlawanan.

Bukan hanya sosok penyair, Wiji Thukul sempat aktif dalam Jaringan Kerja Kesenian Rakyat (Jakker), bagian dari Partai Rakyat Demokrat (PRD). Ia menggugat dan menjadi oposisi pemerintah orde baru. Ia menjadi sosok yang digelisahkan oleh penguasa.

Setelah peristiwa pengerusakan markas besar PDI pada 27 Juli 1996, Wiji tak kembali hingga kini. Hilang.

Hilangnya (baca:dihilangkannya) Wiji menimbulkan sebuah pertanyaan besar dalam diri saya secara pribadi, apakah seberbahaya itu puisinya? Pertanyaan serupa terlebih dahulu dirasakan oleh Sipon sebagai orang terdekatnya. Ketika musibah itu datang, Sipon mulai gelisah dan membuka-buka kembali puisi karya Wiji. Ketika menyelami puisi sang suami yang berjudul Momok Hiyong dan Peringatan barulah Sipon sadar. Cobalah simak penggalan puisi Peringatan berikut ini, “bila rakyat tidak berani mengeluh itu artinya sudah gawat dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah kebenaran pasti terancam apabila usul ditolak tanpa ditimbang suara dibungkam kritik dilarang tanpa alasan dituduh subversif dan mengganggu keamanan maka hanya ada satu kata: lawan!”.

Sipon berkata pada anak-anaknya, bapakmu bukanlah bapakmu, bapakmu adalah milik orang banyak dan berbanggalah itu. Sifat jujur dan berani yang dimiliki Wiji terbukti menjadikannya mulut bagi banyak orang tertindas. Pada konteks politik masa orde baru, dua sifat tersebut merupakan barang langka.

Seorang bernama Herbert Marcuse berpendapat bahwa kesenian harus mengungkapkan adanya dimensi manusia dan alam yang tertekan dan tertindas. Kaum seniman harus menunjukan dalam karya-karyanya suatu dimensi yang dalam kenyataan sosial yang ada belum atau tidak terwujukan. Seniman harus dapat ‘mentransendirkan’ kenyataan yang ada. Wiji menjadi salah satu seniman yang seharusnya menurut ukuran Marcuse tersebut. Seniman yang merasakan sendiri hidup dalam kesulitan ekonomi seperti Wiji tentu dapat dengan sempurna mewujudkan realitasnya dalam bait-bait puisi.

Seorang seniman realis lain, Pramoedya Ananta Toer menulis dalam novel tetralogi-nya mengenai kekuatan sebuah tulisan, “Tahukah kau mengapa aku sayangi kau lebih dari siapapun? Karena kau menulis, suaramu takkan padam ditelan angin. Akan abadi, sampai jauh, jauh di kemudian hari…”.
Seperti sebuah alarm, puisi Wiji membuat kita terjaga. Pada 1 Mei lalu, presiden Bolivia Evo Morales menasionalisasi perusahaan minyak dan gas di negerinya. Saya tergelitik dengan komentar Wakil presiden kita Jusuf Kalla terhadap pendapat Andi Mapetahang Fatwa. Fatwa berpendapat bahwa SBY harus mencontoh langkah Morales. Dengan mengatasnamakan kepercayaan investor terhadap Indonesia, Kalla menyatakan penolakan terhadap pendapat Fatwa. Kegelisahan Wiji akan realitas Indonesia pasca kemerdekaan yang tertuang dalam puisi Tong Potong Roti (1989) meneguhkan saya bahwa memang tulisannya masih relevan untuk menggambarkan realitas kini. Kata-kata Wiji memang tak padam ditelan angin. Simak saja penggalan puisi yang diilhami oleh tembang rakyat dari Madura itu, “tong potong roti roti campur mentega belanda sudah pergi kini indonesia tong potong roti roti campur mentega belanda sudah pergi kini siapa yang punya”.

Trinanti Sulamit, Mahasiswa Jurnalistik Fikom Unpad

Benarkah Ada Neo-PKI?

2007-11-28T02:02:00.000-08:00

Oleh Salahuddin Wahid

Tanggal 12 Maret 2006, 40 tahun lalu, Pak Harto membubarkan Partai Komunis Indonesia. Sehari sebelumnya, Pak Harto menerima Surat Perintah Sebelas Maret dari Presiden Soekarno. Inti Supersemar adalah memberi perintah kepada Pak Harto untuk memulihkan keamanan, dan yang pertama dilakukan adalah membubarkan PKI.

Keputusan itu mencerminkan aspirasi masyarakat, dan pembubaran PKI adalah urutan pertama Tritura. Lalu, TAP MPRS No XXV/1966 mengukuhkan kebijakan Pak Harto, ditambah ketentuan pelarangan penyebaran ajaran komunisme.

Tuntutan pencabutan TAP MPRS itu didukung Presiden Abdurrahman Wahid. Tuntutan itu mendapat penolakan dari berbagai pihak. Mahkamah Konstitusi menentukan, Pasal 60 huruf g dari UU Pemilu Legislatif harus diubah, yang memungkinkan mantan tahanan politik (tapol) menjadi caleg. Sementara itu, sejumlah tapol mengajukan class action di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menuntut rehabilitasi terhadap jutaan anggota PKI.

Terlarang

Sekitar 10 tahun lalu, Partai Rakyat Demokratik (PRD) pernah dinyatakan sebagai partai terlarang dan pimpinannya ditahan. Kini PRD bebas melakukan kegiatan. Buku-buku beraliran kiri pun kini mudah diperoleh, termasuk yang membela PKI (1948 dan 1965). Sebaliknya, buku yang memperkuat argumentasi keterlibatan PKI (bahkan keterlibatan Bung Karno) juga beredar. Kabarnya, buku Sukarno’s File amat laris.

Dulu anak-anak mantan tapol sembunyi menghindari risiko. Kini mereka berani tampil. Buku Ribka Ciptaning, Aku Bangga Jadi Anak PKI, menumbuhkan keberanian diri keturunan para mantan tapol.

Sementara itu, sejumlah anak muda NU berkeinginan kuat untuk melakukan rekonsiliasi kultural dengan keluarga para mantan tapol. Juga ada kerja sama antara putra-putri korban G30S dan putra-putri yang terlibat G30S serta putra-putri tokoh DI/TII melalui Forum Silaturahmi Anak Bangsa.

Bagi sejumlah kalangan, keadaan itu melahirkan kekhawatiran akan bangkitnya ”Neo-PKI”. Mereka masih belum bisa melupakan pemberontakan PKI tahun 1948 dan 1965. Mereka khawatir PKI akan muncul kembali. Apakah kekhawatiran wajar atau berlebihan?

Kita menolak PKI kembali atau munculnya partai baru yang akan melakukan cara-cara yang sama dengan PKI. Jika partai semacam itu muncul, tentu akan muncul perlawanan dari kelompok lain. Pertanyaannya, apakah ada indikasi muncul dan bangkitnya partai semacam itu?

Tidak mudah menjawabnya, tergantung indikator yang dipakai. Jika warga PKI dan keturunannya memperjuangkan dihilangkannya perlakuan diskriminatif, tentu tidak ada yang salah. Jika ada yang ingin rekonsiliasi, juga tidak salah. Pemulihan hak dipilih mantan tapol oleh MK memang menimbulkan penolakan, termasuk oleh seorang anggota MK. Namun, itu adalah realitas politik seperti keberadaan TAP MPRS No XXV/1966 yang ditentang sebagian kalangan.

Saling Memaafkan

Kekhawatiran munculnya kembali PKI atau Neo-PKI yang berperangai seperti PKI dulu berdasar pengalaman 1950, saat PKI direhabilitasi setelah melakukan pemberontakan Madiun. PKI pun tumbuh cepat dan menjadi pemenang ke-4 Pemilu 1955. Setelah itu, PKI memperkuat diri, melakukan provokasi, dan berujung pada G30S tahun 1965.

Mungkinkah hal itu terulang lagi? Mungkin saja. Yang penting, kita harus menyadari, pertentangan ideologi yang diwujudkan dalam penyusunan kekuatan massa dan disiapkan untuk melakukan ”perang”, seperti terjadi di masa lalu, akan menghancurkan bangsa Indonesia. Karena itu, harus dicegah.

Kita, tanpa kecuali, telah melakukan kesalahan besar sebagai bangsa di masa lalu dan harus belajar dari kesalahan itu untuk tidak mengulanginya di masa depan. Saling curiga harus dikurangi sampai tingkat minimum. Saling percaya harus mulai ditumbuhkan. Amat ideal jika bisa dilakukan langkah saling meminta dan memberi maaf. Untuk itu, harus dimulai dengan dialog antarkedua kelompok bertentangan untuk menyampaikan apa yang diharapkan dan yang tidak diharapkan dari tiap kelompok.

Salahuddin Wahid, Ketua Badan Pembina Barisan Rakyat Sejahtera (Barasetra)

Sumber: Kompas Senin, 13 Maret 2006

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

2007-11-28T01:41:00.000-08:00

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 27 TAHUN 1999

TENTANG

PERUBAHAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA

YANG BERKAITAN DENGAN

KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

a. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia antara lain meliputi hak memperoleh kepastian hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum, hak mengeluarkan pendapat, berserikat, dan berkumpul berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

b. Bahwa Kitab Undang-undang Hukum Pidana terutama yang berkaitan dengan ketentuan mengenai kejahatan terhadap keamanan negara belum memberi landasan hukum yang kuat dalam usaha mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila sebagai dasar negara;

c. Bahwa paham atau ajaran Komunis/marxisme-Leninisme dalam praktek kehidupan politik dan kenegaraan menjelmakan diri dalam kegiatan-kegiatan yang bertentangan dengan asas-asas dan sendi-sendi kehidupan bangsa Indonesia yang ber-Tuhan dan beragama serta telah terbukti membahayakan kelangsungan hidup bangsa Indonesia;

d. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, b, dan c perlu membentuk Undang-undang tentang Perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara;

Mengingat :

1. Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia Nomor XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme jo Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor V/MPR/1973 tentang Peninjauan Produk-produk Yang Berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara Republik Indonesia;

3. Undang-undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan berlaku-nya Undang-undang Nomor I Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana bertalian dengan Perluasan berlakunya Ketentuan Perundang-undangan Pidana, Kejahatan terhadap Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3080);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN TERHADAP UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA YANG BERKAITAN DENGAN KEJAHATAN TERHADAP KEAMANAN NEGARA.

Pasal I

Menambah 6 (enam) ketentuan baru di antara Pasal 107 dan Pasal 108 Bab I Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang Kejahatan Terhadap Keamanan Negara yang dijadikan Pasal 107 a, Pasal 107 b, Pasal 107 c, Pasal 107 d, Pasal 107 e, dan Pasal 107 f yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 107 a

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dalam segala bentuk dan perwujudannya, di-pidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

Pasal 107 b

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyatakan keinginan untuk meniadakan atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 c

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui media apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme yang berakibat timbulnya kerusuhan dalam masyarakat, atau menimbulkan korban jiwa atau kerugian harta benda, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.

Pasal 107 d

Barangsiapa yang secara melawan hukum di muka umum dengan lisan, tulisan dan atau melalui me-dia apa pun, menyebarkan atau mengembangkan ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme dengan maksud mengubah atau mengganti Pancasila sebagai dasar negara, dipidana dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 107 e

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun :

a. barangsiapa yang mendirikan organisasi yang diketahui atau patut diduga menganut ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya; atau

b. barangsiapa yang mengadakan hubungan dengan ataumemberikan bantuan kepada organisasi, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diketahuinya berasaskan ajaran Komunis-me/Marxisme-Leninisme atau dalam segala bentuk dan perwujudannya dengan maksud mengubah dasar negara atau menggulingkan Pemerintah yang sah.

Pasal 107 f

Dipidana karena sabotase dengan pidana penjara seumur hidup atau paling lama 20 (dua puluh) tahun :

a. barangsiapa yang secara melawan hukum merusak, membuat tidak dapat dipakai, menghancurkan, atau memusnahkan instalasi negara atau militer; atau

b. barangsiapa yang secara melawan hukum menghalangi atau menggagalkan pengadaan atau distribusi bahan pokok yang menguasai hajat hidup orang banyak sesuai dengan kebijakan Pemerintah.

Pasal II

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999
RESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Mei 1999
MENTERI NEGARA SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
PROF. DR. H. MULADI, S.H.

Nilai lebih

2007-11-28T01:31:00.000-08:00

Di hari2 kejayaan yg berutal di awal kapitalisme inggris, ketika kapitalis telah terorganisasi tapi kondisi sebaliknya bagi para buruh, cerita2 horor bertebaran disana sini. Ribuan anak2 diusia antara 7-12 telah dipaksa kerja sampai mati, dipaksa mengerjakan kerjanya dari matahari terbit sampai tengah malam dan kadang lebih larut lagi..kapitalis begitu lapar dan dengan selera vampirenya menghisap para buruh sampai pd jumlah kematian yg tak terhingga.

Bahkan pd kehadian yg luar biasa yg terjadi saat itu, kapitalis memperkerjakan anak2 kecil dari pkl. 05.30 sampai 20.00 tetap suatu tindakan yg legal dan dihormati. Hampir sepanjang wkt itu, tak ada peraturan apa pun, kecuali siksaan tanpa henti2 dari pekerjaan dalam bentuk kekerasan, kepanasan, dan pekerjaan2 berbahaya tanpa penerangan yg cukup, menghisap debu2 pabrik dan tambang. Anak2,laki2 dan perempuan binasa dalam jumlah amat besar, setelah kehidupan brutal yg mereka jalani karena kerja paksa. Dalam keadaan yg miskin ini para pekerja ini terluka menjadi cacat dalam jumlah dan jln yg tak terkatakan. Kehidupan keluarga dicerabut, ketika ayah, ibu dan anak di rantai dimesin2.. Satu2nya kekuatan yg bisa diandalkan utk membatasi upaya2 para kapitalis itu utk merubah setiap jam menjadi jam kerja adlh kekuatan pekerja itu sendiri yaitu dengan cara melakukan perlawanan atas ketidakseimbangan, suatu upaya yg semula dianggap mustahil; melawan keserakahan dan musuh2 sempuna yg mgkn di kawal oleh tentara dan polisi milik negara, para pekerja itu berorganisasi utk mengurangi jmlh jam kerja sehingga mencapai ukuran yg masuk akal. Tentu saja, ketegangan yg intense dan penuh intrik pasti terjadi. Tapi hasilnya, pengorganisasian ini mampu menunjukan kekuatannya thdp pemilik modal(kapitalis itu sendiri), yg akhirnya terpaksa memperpendek jam kerja. ( Para pemilik modal) Sikantung uang dan rekan2 sejawatnya terpaksa menelan pil pahit dan menerima kenyataan, semakin lama semakin mengurut dada melihat bgm jam kerja berubah mjd 10 jam sehari, lalu pd perkembangan selanjutnya menjadi 8 jam. Para kapitalis merasa terganggu dengan kerugian ini, dan mencoba bertahan dari pengurangan wkt krj ini dgn segala upayanya- hingga hari ini, kebutuhan akan pasar yg senantiasa meluas utk barang2 hasilnya mengejar kapitalis hingga keseluruh muka bumi, ia harus bersarang dimana-mana, bertempat dimana-mana, mengadakan hubungan dimana-mana dan mereka masih terus menoleh, mencari ke tempt2 baru mencari pekerja2 yg tidak terorganisasi dgn baik sehingga mereka tetap akan memperlakukan wkt krj sepanjang 16 atau 18 jam dalam sehari.

Sementara itu ada medan peperangan lain dlm pertempuran melawan nilai lebih itu tadi. Katakanlah, sebagai cthnya, para pekerja dipaksa bekerja lebih cepat. Kerja lebih cepat, para buruh yg tersiksa itu kini dipaksa utk memproduksi sst dlm 3 jam, ketika sebenarnya wkt yg dibutuhkan adlh 4 jam. Ketika sblmnya 4 jam adlh wkt kerja sepadan yg dibutuhkan, kini pekerjaan itu harus diselesaikan dlm 3 jam. Bahkan tanpa memperpanjang wkt krj, pemilik modal ttp saja dpt menghasilkan nilai lbh extra. Satu jam extra dari kelebihan krj itu ditambahkan dan setiap jam dari kelebihan krj skrg sebanding dgn 4/3 dari satu jam krj sebelum krj dipercepat. Jika kita mengasumsikan bhw krj sblmnya adalah rata2 sosial, maka krj yg dipercepat adlh diatas rata2 intensitas, yg menghasilkan lbh byk lg jam krj rata2 dr sblmnya.

Tetapi lagi-lagi para pekerja harus bisa mencegah program kapitalis yg mereka namakan â€œMempercepat kerjaâ€ itu dpt dicegah sblm mencapai tingkat pemerasan baru, hny dgn aksi kaum buruh yg terorganisasi utk kepentingannya sendiri, sebagaimana pelajaran yg kita ambil dr kasus sebelumnya katika pekerja mencapai kesepakatan 8 jam kerja memperjelas hal ini. Sikantung uang, si kotak tunai, dan sejawat2 haus darahnya yg lain akan terus mencoba membuat krj semakin cpt, lebih cpt dan lbh cpt lg- misalnya dgn cara mempercepat krj mesin sehingga para pekerja mengikuti alur krj mesin sampai kelelahan. Atau mereka mangaplikasikan metode â€œscientific managementâ€ utk manghasilkan ahli-ahli effisinsi dgn penggunaan stopwatch utk mengurangi gerakan2 yg tidak perlu dan meningkatkan produktifitas lbh tinggi lg, atau manajemen psikologi akan mengggunakan; â€œwarna apa yg akan kita gunakan utk mengecat pabrik kita? musik apa yg mesti kita mainkan, yg dapat memaksa pekerja bekerja lbh keras?â€ atau kekuatan langsung yg akan dipakai dgn menempatkan mandor2 dan supervisor yg galak dan seram-seramâ€¦!!

Selanjutnya, dikarenakan persaingan tiada batas dan tidak sehat didalam tubuh kapitalis itu sendiri, bebrapa gololangan dari kelas yg berkuasa tercampak kedalam perburuhan, atau setidaknya terancam didalam syarat-syarat mereka utk hidup. Hal ini juga memberikan pd kaum buruh anasir-anasir kesadran dan kemajuan segar. Akhirnya dalam waktu ketika perjuangan kelas mendekati saat yg menentukan, proses yg berlaku didalam kelas yg berkuasa pd hakekatnya didalam seluruh masyarakat lama, seutuhnya mencapai yg demikian keras dan tegasnya. Sehingga segolongan kecil dari kelas yg berkuasa memutuskan hubungannya dan menyatukan diri dgn dengan kelas yg revolusioner yaitu kaum buruh. Dari semua kelas yg sekarang berdiri berhadap-hadapan dgn pemilik modal, hanya kaum buruh lah yg benar-benar revolusioner, kelas-kelas lainnya melapuk dan akhirnya lenyap ditelan industri besar, hanya kaum buruh yg menjadi hasilnya yg istimewa dan hakiki.

â€œKaum buruh di seluruh dunia, bersatulahâ€

“ Delema Masyarakat Adat Terhadap Tanah Sebagai Jantung Kehidupan”

2007-09-18T08:37:00.000-07:00

Oleh : Jalung

“Tanah merupakan modal dasar produksi rakyat dan petani serta masyarakat adat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, perampasan hak atas tanah yang dilakukan oleh negara khusnya pemerintah (borjuasi komprador)i melalui kebijakan-kebijakannya yang pro dengan kaum pengusaha dengan dalih alasan akumulasi APBD hanyalah Cara pembunuhan atau penjajahan terhadap rakyat dan petani serta masyarakat adat secara perlaha- lahan.”

Melihat petaka alam dan lingkungan dasawarsa ini meyulup kita untuk berpikir berapa lama kita akan bertahan dalam republik yang kita cintai ini, kerusakan alam ini bayak dipengaruhi oleh berbagai macam kebijakan pemerintah yang selalu memikirkan kepentingan ekonomi jaka pendek yang selalu mengorbankan tanah yang selama ini menjadi alat produksi utama bagi petani serta sumberdaya alam yang menjadi primadona bagi rakyatnya. Beringan dengan pembagunan yang semakin terus melangkah kedepan serta dengan peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat direpublik yang penuh impian ini, beriringan dengan itu pula kerusakan alam terus berjalan tampa terorganisir oleh para segelintir orang-orang Ditut (gambaran dongeng manusia rakus di suku kayaan) yang hidup dalam republik tercinta ini.

Menjadi pertanyaan besar bagi kita saat ini yaitu Bagaimana pertanggungjawaban republik ini kepada manusia-manusia korban dengan rentangan hitam realita historis kemanusiaannya, dan peristiwa-peristiwanya terhadap penyingkiran manusia terlebih lagi pada manusia dayak? Selama ini negara hanya mampu melahirkan berbagai teori pembenaran untuk menutupi dan melindungi ”mimpi-mimpinya” dengan memanfaatkan bermacam undang-undang dan membenarkan apa yang ”dimimpikannya” sebagai pandangan dan ladaasan pembangunan masyarakat. Ketika keadilan yang dibangun oleh negara harus menutupi keadilan lainnya, walaupun keadilan itu sendiri selalu berdiri dengan siapa yang mendirikannya!

Penghancuran sistemik terhadap sesuatu yang mendasar dalam tanah Masyarakat adat, semakin dipermanenkan oleh pembiaran negara terhadap praksis keadilan yang mengendapkan segala bentangan peristiwa konflik tanah, dan keadilan pada pelurusan sejarah masa lalu. Dan negara yang menganut paham pemimpin tertinggi mempuyai kekuasaan mutlak dan tidak usah mempertangung jawabkan perbuatannya kepada siapapun ini terlalu sinis untuk mewujudkannya, apalagi ketika sesuatu yang prisifil dalam tanah harus ”dikalahkan” oleh nilai-nilai komersialisme dan pengembangan kekuasaan korporasi yang berlandaskan pada kepentingan tanah.

Dan ternyata kita tengah dikelilingi oleh nilai-nilai tersebut, dan dengan keleluasaan yang ”liar” semakin menguatkan suatu proses pegembagbiakan bagi pengebirian produktivitas manusia yang dilandaskan oleh tanah. Negara hanya memberikan seadanya saja, bukan dengan apa adanya, terutama kepada alat produksi manusia dan keturunannya. Dengan keangkuhannya, negara telah membentuk manusia menjadi bentuk masyarakat ”pengemis” keadilan dan masyarakat ”penentu” keadilan, serta manusia-manusia yang tersingkir berada pada satu sisi yang paling ekstrem dalam sejarah kehidupan manusia di republik ini, yaitu sebagai masyarakat ”pengemis” keadilan. Dengan lika-liku yang semakin tak beraturan yang dikondisikan oleh negara, dan menghancurkan derajat kemanusiaan hingga pada titik yang terendah.

Ini bukanlah efek dari kebijakan sebuah Negara yang menganut paham pemimpin tertinggi memiliki kekuasaan mutlak dan tidak usah mempertangungjawabkan perbuatannya kepada siapapun juga, tetapi ini merupakan bagian dari kebijakan dari paham Negara diatas itu sendiri yang memperlakukan manusia dan tanahnya sebagai bagian dari objeknya. Dan suatu ideologi yang diperankan oleh negara, semakin mencapai kesempurnaannya dengan praksis-praksis perampasan tanah, menghilangkan/meniadakan peran pemberdayaan, dan memformalkan manusia yang tersingkir sebagai salah satu sasaran/target yang ”mengancam” ketegaran negara. Yang mementingkan kepentingan individu kaum Ditut.

Pembagunan Seperti Apa yang ingin Diciftakan Untuk Orang Mendalam dan DAS Mendalam

2007-08-16T09:13:00.000-07:00

A. Latar Belakang
Orang Mendalam adalah orang yang hidup di aliran sungai mendalam terdiri dari 4 suku/etnis dapat dikatakan sebagai gambaran kemajemukan kehidupan di kapuas hulu yaitu terdiri dayak Bukat, Kayan, Taman di perhuluan Sungai dan ethnis Melayu Hilir sungai, serta sebagian juga Kantuk hidup dalam sugai sambus, dan juga Suruk mereka hidup dalam tatanan adat istiandat dan hukum adat yang berasaskan harmonisasi keseimbangan dan kesederhanaan. mereka ini terbagi dalam 3 Desa yaitu Desa Padua Mendalam, Desa Datah Dian dan Desa Tanjung Jati Kecamatan Putusibau yang berada di wilayah hukum Kecamatan Putus sibau dengan kabupaten kapuas hulu. Kapuas hulu merupakan kabupaten yang terletak di penghulu sungai kapuas dengan koordinat 1110 32’ sampai 1140 09’ bujur timur dan 00 08’ sampai 10 36’ lintang utara dan luasnya 29,842 km2 (20,33% dari luas provinsi Kalbar) yang nama kotanya adalah putussibau dengan jumlah penduduk sekitar 199.277 jiwa Data KPU 2004 dan BPS 2003 dengan jumlah Kecamatan 23 kecamatan dengan 145 desa. kehidupan mereka berasaskan fluralisme dan ditopang oleh kondisi alam lingkungan di aliran sungai mendalam (DAS Mendalam)
DAS Mendalam ini adalah merupakan salah satu kawasan yang bernilai penting, baik secara ekonomi, social maupun ekologis. Dikarnakan DAS Mendalam merupakan sumber penyuplai air bagi sungai kapuas dan terletak diwilayah kawasan Taman Nasional Betung Kerihun yang merupakan salah satu taman nasional penting diKalBar, Indonesia dan bahkan didunia. Desa-desa yang terletak di sepanjang Sungai Mendalam memanfaatkannya dengan baik sebagai pemenuhan kebutuhan sehari-hari sesuai dengan azas keseimbagan dan keberlanjutan.
selama ini daya dukung lingkungan alam wilayah ini cukup untuk orang mendalam kembangkan menjadi lahan pertanian dan perkebunan karet secara adat yang biasa dilakukan orang mendalam pada umunya, lahan-lahan di wilayah ini merupakan danau-danau dan rawa-rawa yang dangkal serta teras-teras sungai yang rendah dan lahan lahan berombak dan bukit-bukit sangat luas.

B. Permasalahan
Namun seiring dengan kondisi politik ekonomi bangsa ini dalam keadaan yang tidak menentu sehingga kepentingan-kepentingan ekonomi pengelolaan sumber daya alam tersebut menjadi tarik menarik dengan kebutuhan akan keberlanjutan dari sumber daya alam tersebut, sehingga keseimbangan sumber daya alam semakin terganggu.
DAS Mendalam khususnya sudah cukup banyak mengalami eksploitasi-eksploitasi sumber daya alam skala besar, kesemuanya ini dilihat dari kepentingan pemerintah pusat dan daerah pada masa orde baru, alasan-alasan yang tidak signifikan menjadi dasar kuat bagi pemerintah untuk mengeluarkan beberapa izin mulai dari HPH skala besar dan kecil maupun izin HTI semuanya beralasan dengan pendapatan daerah/negara maupun kemakmuran atau pemberdayaan masyarakat sekitar, namun yang terjadi masyarakat masih tetap terpuruk ke dalam kemiskinan, kesejahteraan rendah, tingkat pendidikan semakin tidak jelas dan sumber daya alam semakin habis, serta sungai-sungai mengalami pendangkalan dan mulai megeruh dari masalah tersebut muncul re-sistensi yang berkepanjangan di masyarakat DAS Mendalam menghadapi pengelolaan sumber daya alam. Pertentangan-pertentangan ini terjadi sudah cukup lama, seperti :
1. Penolakan masyarakat terhadap keberadaan HPH dan HTI di DAS Mendalam, melalui dialog dengan Dewan Perwakila Masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu -- ketika itu di jabat oleh Abang Tambul Hussein -- dan di tanda tangani bersama bupati Kapuas Hulu Yacobus F. Layang pada tanggal 13 Maret 2000 dalam kesepakatan tersebut tercatat bahwa pemerintah setuju dan mendukung sepenuhnya atas tuntutan masyarakat adat Kayan Mendalam untuk menolak HPH atau perusahan-perusahan yang bergerak dibidang kehutanan yang berada di DAS Mendalam.
2. Penolakan terhadap SK. Menhut No. 107/MENHUT-II/2006 tentang Pembaharuan IUPHHK pada hutan Alam PT. Toras Banua Sukses atas areal Hutan Produksi seluas ±24.920 Ha sampai sekarang menjadi tanda tanya besar bagi warga di DAS Mendalam bagai mana penyelesaiyanya. Bahkan 10 Juli lalu, perwakilan masyarakat Mendalam Bunyamin Satar, Temenggung Kayaan Mendalam, Basyah, Haang, Rosa Ahun ke Jakarta bertemu Menteri Kehutanan MS Ka’ban, kemudia diterima pukul 12.00 di ruangan Ka’ban. Ka’ban sendiri tidak tegas serta bingung untuk mengabil keputusan saat masyarakat menuntut pencabutan ijin SK. Menhut No. 107/MENHUT-II/2006 tanggal 17 April 2006 untuk PT. TBS (dikutif dari media kalbar tgl 19/7/2007).

Pada hal pada tahun 2005 tepatnya tgl 19 Oktober Menteri Kehutanan, M.S Kaban berkunjung ke dusun Tanjung Karang, DAS Mendalam. Ketika itu masyarakat sedang melaksanakan Pehengkung Peji Pep’tang Petengaraan Pelahi Jung Urip Sayuu’ Hanii Ngerimaan (Berkumpul Bersama Bertanya Jawab Mendiskusikan Sesuatu, Saling Menjaga Agar Hidup Baik, Aman Tentram Dan Makmur) Tentang Pengelolaan Sumber Daya Alam (PSDA), dan akhirnya menghasilkan kesepakatan dan peryataan bersama tentang pengelolaan DAS Mendalam yang kemudian diajukan kepada menteri. peryataan sikap bersama yang berisi:
1. Hormati dan hargai hak dan kemampuan masyarakat adat dalam mengelola DAS Mendalam.
2. Kembalikan pengelolaan sumberdaya alam kepada masyarakat adat DAS Mendalam.
3. Hentikan tuduhan yang mengkambing hitamkan masyarakat adat sebagai pengerusak lingkungan.
4. Meminta agar pemerintah membantu dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan masyarakat adat dalam menjaga, memelihara, memperbaiki, dan melindungi sumber daya alam.

Tapi kenapa pemerintah, dalam hal ini pemerintah daerah dan instansi pemerintah yang terkait dengan kehutanan atau sumber daya alam malah tidak mendorong upaya-upaya yang masyarakat mendalam lakukan dalam mejaga keberlansungan alam dan lingkungan mereka, malah pemerintah menjadi bumerang bagi masyarakat itu sendiri. Kemana arah pembagunan yang diinginkan bagi Orang mendalam dan DAS Mendalam ?, dan mana pembagunan yang berasaskan Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme) Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang) yang selalu digembar gemborkan indonesia selama ini. Mana semangat persatuan NKRI yang selalu di besar-besaran bila mana semangat nasionalismen dan patriotisme pemerintah itu sendiri sudah dipertanyaakan, akan kemana arah perahu kapal pinisi akan dibawa ?. sekarang pemerintah malah menjadi kaki tangan kaum atau klompok penghisap saja sehingga massa rakyatnya hanya alat ujicoba atau percontohan bagi perkayaan diri sendiri, dan untuk menyelamatkan aset kekayaan pribadi demi kepentingan kedudukan / kekuasaan individu.

Kami Tidak Miskin

2007-08-16T09:05:00.000-07:00

Manusia Dayak dikenal dengan kehidupan kesederhanannya, seperti yang terlihat pada sistem teknologi dan produksi yang mereka gunakan sehari-hari. Tata kehidupan mereka yang berazaskan adat istiadat serta berlandaskan harmonisasi dan kesimbangan menyiratkan semangat kesederhaan dalam pola dan konsep kepemilikan yang komunal. Hal ini tergambarkan dengan jelas dalam tatanan hidup di rumah panjang yang merupakan simbol utama bagi kehidupan dan entitas komunal budaya manusia Dayak.

Rumah panjang Dayak yang merupakan penggambaran yang utuh dari model dan konsep kesederhanaan serta harmonisasi Dayak, Bangunan memiliki dua bagian yaitu pertama bagian bilik yang dimiliki secara keluarga (ayah, ibu, anak) yang berfungsi sebagai tempat berkumpulnya keluarga. kedua bagian soah, soa atau amin (Bahasa Dayak Kayan) merupakan bagian yang terbuka, pada ruangan itu orang boleh berbaring dan tidur, serta bercengkrama satu sama lainnya. Fungsi terpenting dari soa lainnya adalah sebagai tempat bermusawarah secara bersama. Oleh sebab itu maka rumah panjang sesungguhnya tidak hanya merupakan tempat bernaung penghuninya jteapi lebih menjadi pusat sejarah serta pendidikan kebudayan manusia Dayak. Di mana para orang tua menuturkan sejarah dalam bentuk dongeng mengenai keberadaan adat istiadat dan nilai-nilai sosial budaya yang diturunkan kepada generasi-generasinya.

Di topang oleh kondisi alam yang kaya akan sumber daya, kehidupan sehari-hari manusia Dayak diisi oleh multi aktivitas, akan tetapi kegiatan utama yang dilakukan adalah berladang. Dalam sistem perladangan yang dilakoni oleh manusia Dayak, mereka memiliki kalender serta siklus berladangnya tersendiri. Aktivitas perladangan ini biasanya dilakukan pada pertengahan juli, setelah nesak tanaa’ (Melakukan surve lahan, bahasa Dayak Kayaan), yang akan dijadikan tempat berladang. Langkah selanjutnya adalah mengadakan upacara adat pembersihan lahan, baru kemudian menebas, menebang dan membakar lahan hingga siap tanam. Setelah semua proses dilalui maka tahapan selanjutnya adalah menentukan bibit padi yang akan ditanam. Kriteria pemilihan benih padi disesuaikan dengan kondisi lahan perladangan. Siklus perladangan ini diakhiri dengan kegiatan pemanen padi setelah beberapa bulan masa tanam. Salah satu kearifan sistem perladangan menurut manusia Dayak ini adalah, disetiap kegiatan perladangan selalu diawali dan diakhiri dengan upacara adat sebagai bentuk penghormatan dan rasa syukur kepada sang pencipta. Sedangkan berkebun, berternak dan berburu serta menangkap ikan secara tradisional, untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-sehari merupakan konsep alternatif income yang sering digunakan.

Dari multi aktvitas kegiatan pengelolaan sumber daya alam di budaya Dayak mustahil rasanya kalau mereka dikatakan miskin. Setiap hari aktivitas yang dilakukan mereka adalah aktivtas yang menghasilkan nilai nominal. Mereka memulai aktivitas, rata-rata dari pagi pukul 05.00, yang dimulai dengan menoreh karet, selesai sekitar pukul 10.00-an. Jika dihitung dengan nilai harga jual, maka hasil yang didapat rata-rata 10 sampai 15 Kg per 6 jam setengah hari kerja, dengan ansumsi harga jual rata-rata misalnya 12 KgX Rp 8000/1Kg= Rp 96.000. Jika dalam seminggu maka 12 Kg X 6 hari = 72 kg X Rp 8000 = Rp 57.6000 Belum lagi harga kulat/jinton, harga perkilonya Rp 5000. Misal saja Jinton 5 kg/hari maka 5 kg X Rp5000 = Rp 25.000 dan X 6 hari kerja = Rp 150.000 . Keuntungan lain adalah setelah pulang dari noreh, mereka pergi kekebun buah dan sayur-sayuran, yang juga merupak sumber penghasilan bernilai ekonomi. Misalya dari kebun buah saja menghasilkan 1 tandan pisang, seharga Rp 5000, dan dari kebun sayur misalnya sawi kampung atau bayam yang mampu menghasilkan rata-rata 3 Kg dengan harga jual pukul rata Rp.10.000. Dengan demikian jika menghitung total pendapatan, maka dalam satu minggu dengan waktu jam 6 hari kerja/(48 jam ), penghasilan mereka sebesar sekitar 72kg/1minggu X Rp 8000. + Rp 15.000 dan X 4 Minggu (24 hari produktifitas kerja dengan jumlah jam kerja /1 minggu 48 jam ), maka sebulan meraka berpenghasilan bersih sebesar Rp 2.364.000. Semenatara biaya pengeluaran perhari tidak besar, karena mereka di kampung hampir setengh dari kebutuhan tidak di beli. Contohnya Seperti sayur mayur, beras, dan lauk-pauk, terpenuhi dengan kondisi alam yang mereka miliki.

Namun dari semua usaha yang menghasilkan itu, jika tidak didukung dengan kondisi fasilitas sarana dan persarana seperti sarana dan prasarana infastruktur yang memadai sepertinya adalah kesia-sian. Terutama infrastruktur transportasi, kesehatan dan pendidikan yang merupakan kebutuhan-kebutuhan yang mendasar. Fakta dilapangan membuktikan bahwa seandainya ada infrastruktur jalan yang dibangun itupun asal-asalan dan sangat tidak layak. Begitu juga disektor pelayanan kesehatan, diwilayah manusia dayak pelayanan kesehatan memadai adalah sebuah mimpi karena, sangat sulit menemukan klinik atau Puskesmas apalagi tenaga medis yang melayani aspek kesehatan manusia dayak. Hal ini setali tiga uang dengan kondisi pendidikan dilapangan, kualitas tenaga pendidik yang rendah serta ketidaksiapan fasilitas pendukung membuat manusia dayak semakin terpuruk.

Bicara soal pembangunan yang dikaitkan dengan manusia Dayak ibarat pepatah Jauh panggang dari api. Alasan sederhananya adalah, Hampir semua aspek yang menyangkut kepentingan umum saat ini ada ditangan segelintir orang dan dikendalikan oleh pihak swasta, sehingga pada posisi negara saat ini seakan-akan menganut paham swastaisme. Hal Ini dapat kita lihat dalam kebijakan-kebijakan negara yang telah mengarah kesana. misalnya saja hampir semua Badan Usaha Millik Negara (BUMN) yang ada saat ini diserahkan pengelolaanya kepada swasta (privatisasi). Aturan tentang privatisasi air yang telah dikeluarkan oleh pemerintah seakan menandakan bahwa, air yang menjadi kebutuhan dan dapat diakses publik kini berubah fungsi dan sifat dari publik ke privat karena pengelolaannya menjadi milik swasta. Sebagai contoh dibeberapa daerah seperti DKI Jakarta dan kota besar lainya di Indonesia PDAM nya telah dikuasai oleh perusahaan swasta asing antara lain Lyonaise dan Danone. Dengan demikian yang paling terkena dampak buruk kegiatan ini lagi-lagi adalah rakyat, karena harus membayar mahal untuk mendapatkan kebutuhan dasar bernama air. Di sektor pengelolaan sumber daya alam lainya seperti hutan, negara juga terlihat sangat berpihak kepada kaum kapitaslis, Hal ini terpancar dari berbagai peraturan dan kebijakan terkait pengelolaan hutan sangat mengakomodasi kepentingan swata. Sehingga yang terjadi adalah eksploitasi besar-besaran terhadap hutan melaui berbagai perusahaan berskala besar disektor perkayuan, pertambangan serta perkebunan.

Untuk memuluskan kegiatan perampasan sumber daya alam dari manusia Dayak, kaum kapitalis yang didukung sepenuhnya oleh negara melancarkan berbagai Propaganda dan agitasi tak sehat. Dengan demikian deskriminasi menjadi hal yang biasa diterima oleh kalangan manusia Dayak, melalui berbagai peraturan dan kebijakan serta pengebirian informasi seperti yang terjadi pada masa Orde baru. Yang kesemuanya itu tersampaikan melaui berbagai media cetak dan elektronik berdasarkan kepentingan kalangan tertentu seperti pemodal.

Disisi lain berbagai publikasi dan penelitian sepihak yang dilakukan peneliti asing dan domestik sepertinya menambah deretan panjang daftar kesengsaraan manusia Dayak. Yang secara sarkastik mendefenisikan manusia Dayak dalam berbagai terminologi yang menyakitkan. Sehingga kesemuanya itu berdampak tidak hanya pada situasi pisik manusia Dayak saja tetapi telah merajam sisi psikologisnya. Dampak yang terasa adalah manusia Dayak kian menjadi konsumtif, ber Tuhankan kepada budaya instant dan kuli serta semakin termarginalkan.

Dengan kondisi yang semakin parah dalam ketidakberdayaan, manusia Dayak sesungguhnya memiliki budaya dan kearifan lokal untuk tetap survive. Dengan didukung oleh kekayaan alam yang melimpah serta sistem pengelolaan sumberdaya alam yang berprespektif lestari, maka masih ada harapan manusia Dayak untuk bangkit dari keterpurukan yang menimpanya. Dengan demikan secara jelas terbukti bahwa sesungguhnya Manusia Dayak tidaklah miskin tetapi sengaja dimiskinkan.

“ Delema Masyarakat Adat Terhadap Tanah Sebagai Jantung Kehidupan”

2007-08-16T09:00:00.000-07:00

“Tanah merupakan modal dasar produksi rakyat dan petani untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, perampasan hak atas tanah milik rakyat dan petani yang dilakukan oleh negara khusnya pemerintah (alat-alat negara) melalui kebijakan-kebijakannya yang pro dengan kaum pengusaha dengan dalih alasan akumulasi APBD hanyalah Cara pembunuhan rakyat dan petani secara perlahan lahan.”

Melihat petaka alam dan lingkungan dasawarsa ini meyulup kita untuk berpikir berapa lama kita akan bertahan dalam republik yang kita cintai ini, kerusakan alam ini bayak dipengaruhi oleh berbagai macam kebijakan pemerintah yang selalu memikirkan kepentingan ekonomi jaka pendek yang selalu mengorbankan tanah yang selama ini menjadi alat produksi utama bagi petani serta sumberdaya alam yang menjadi primadona bagi rakyatnya. Beringan dengan pembagunan yang semakin terus melangkah kedepan serta dengan peningkatan jumlah penduduk yang semakin pesat direpublik yang penuh impian ini, beriringan dengan itu pula kerusakan alam terus berjalan tampa terorganisir oleh para segelintir orang-orang Ditut (gambaran dongeng manusia rakus di suku kayaan) yang hidup dalam republik tercinta ini.

Menjadi pertanyaan besar bagi kita saat ini yaitu Bagaimana pertanggungjawaban republik ini kepada manusia-manusia korban dengan rentangan hitam realita historis kemanusiaannya, dan peristiwa-peristiwanya terhadap penyingkiran manusia terlebih lagi pada manusia dayak? Selama ini negara hanya mampu melahirkan berbagai teori pembenaran untuk menutupi dan melindungi ”mimpi-mimpinya” dengan memanfaatkan bermacam undang-undang dan membenarkan apa yang ”dimimpikannya” sebagai pandangan dan ladaasan pembangunan masyarakat. Ketika keadilan yang dibangun oleh negara harus menutupi keadilan lainnya, walaupun keadilan itu sendiri selalu berdiri dengan siapa yang mendirikannya!
Penghancuran sistemik terhadap sesuatu yang mendasar dalam tanah Masyarakat adat, semakin dipermanenkan oleh pembiaran negara terhadap praksis keadilan yang mengendapkan segala bentangan peristiwa konflik tanah, dan keadilan pada pelurusan sejarah masa lalu. Dan negara yang menganut paham pemimpin tertinggi mempuyai kekuasaan mutlak dan tidak usah mempertangung jawabkan perbuatannya kepada siapapun ini terlalu sinis untuk mewujudkannya, apalagi ketika sesuatu yang prisifil dalam tanah harus ”dikalahkan” oleh nilai-nilai komersialisme dan pengembangan kekuasaan korporasi yang berlandaskan pada kepentingan tanah.
Dan ternyata kita tengah dikelilingi oleh nilai-nilai tersebut, dan dengan keleluasaan yang ”liar” semakin menguatkan suatu proses pegembagbiakan bagi pengebirian produktivitas manusia yang dilandaskan oleh tanah. Negara hanya memberikan seadanya saja, bukan dengan apa adanya, terutama kepada alat produksi manusia dan keturunannya. Dengan keangkuhannya, negara telah membentuk manusia menjadi bentuk masyarakat ”pengemis” keadilan dan masyarakat ”penentu” keadilan, serta manusia-manusia yang tersingkir berada pada satu sisi yang paling ekstrem dalam sejarah kehidupan manusia di republik ini, yaitu sebagai masyarakat ”pengemis” keadilan. Dengan lika-liku yang semakin tak beraturan yang dikondisikan oleh negara, dan menghancurkan derajat kemanusiaan hingga pada titik yang terendah.
Ini bukanlah efek dari kebijakan sebuah Negara yang menganut paham pemimpin tertinggi memiliki kekuasaan mutlak dan tidak usah mempertangungjawabkan perbuatannya kepada siapapun juga, tetapi ini merupakan bagian dari kebijakan dari paham Negara diatas itu sendiri yang memperlakukan manusia dan tanahnya sebagai bagian dari objeknya. Dan suatu ideologi yang diperankan oleh negara, semakin mencapai kesempurnaannya dengan praksis-praksis perampasan tanah, menghilangkan/meniadakan peran pemberdayaan, dan memformalkan manusia yang tersingkir sebagai salah satu sasaran/target yang ”mengancam” ketegaran negara. Yang mementingkan kepentingan individu kaum Ditut.

Peranan Sistim Ekonomi Eksploitatif Dalam Penghancuran Harkat dan Martabat serta Kedaulatan Masyarakat Adat

2007-08-16T08:57:00.000-07:00

Proses Perkembagan ekonomi negeri tercinta sampai saat ini adalah merupakan replika proses eksploitasi ekonomi yang telah ada sejak zaman kolonialisme Belanda. Rakyat banyak telah menjadi korban eksploitasi ekonomi oleh kelompok kuat atas dukungan para anggota elite kekuasaan dan para birokratnya. Oligarki ekonomi yang ditopang oleh oligarki politik. Ini jelas sangat bertolak belakang dengan apa yang telah diformulasikan oleh the founding fathers Republik Indonesia. Yaitu pelaksanaan demokrasi berkedaulatan rakyat baik di bidang politik maupun di bidang ekonomi dan wakil persiden kita pertama kali M Hatta dalam kutipan pidatonya yang berbunyi: "Yang kita inginkan ialah rakyat yang memiliki kedaulatan, bukan negara yang memiliki kedaulatan" (kutipan tulisan Sritua Arief dalam Ekonomi Indonesia: Demokrasi Ekonomi Atau Eksploitasi Ekonomi Harian Merdeka, 27 Oktober 1950).dan "Yang hendak kita persoalkan di sini ialah kedudukan soal usaha ekonomi dalam masyarakat kita. Kaum produsen sebagian yang terbesar terdiri daripada bangsa kita. Kaum konsumen demikian pula. Akan tetapi kaum distributor terdiri daripada bangsa asing. Dan inilah satu pokok yang penting yang menjadi sebab kelemahan ekonomi rakyat kita”.
Sampai saat ini cita – cita Kemerdekaan dan Kedaulatan yang tertuang dalam naskah – naskah deklarasi sumpah pemuda, Deklarasi kemerdekaan Indonesia serta deklarasi masyarakat adat belumlah bisa terwujud sepenuhnya. Hal ini diakibatkan oleh akar yang menyebabkan sebuah Negara terjajah dan masyarakat adat tertindas dan terhisap belum bisa dimusnahkan. Akar tersebut berupa system ekonomi yang menjadikan manusia dan alam sebagai komoditas, sehingga terjadi ketimpangan dan ketidak adilan umat manusia. System tersebut adalah system kapitalisme, sebuah system yang menekankan pada penghisapan, penindasan, perluasan dan pemusatan modal yang dilakukan oleh segelintir orang diatas mayoritas umat manusia. Sejak awal perkembangangannya, system kapitalisme saat ini telah mencapai pada tingkatan tertingginya yakni imprialisme dengan berbagai produk dan prakteknya. Produk yang dihasilkan oleh imprilisme berupa kebijakan yang menghamba pada kuasa modal baik dalam mengatur manusia maupun alam. Praktek imprialisme yang sangat nyata adalah meletakkan manusia menjadi tenaga kerja murah dan pasar hasil prodak olehannya. Praktek imprilisme hari ini yang terjadi terhadap Masyarakat Adat dengan melakukan perampasan Tanah dan Kekayaan Alam untuk pertambangan, Perkebunan serta HPH dan lain sebagainya yang dilakukan oleh perusahaan – perusahaan besar dengan perlakukan yang sangat istimewa dari negara melalui berbagai produk kebijakannya. Dampaknya sangat luar biasa, dimana Negara Indonesia menjadi negara yang sangat tergantung pada Negara – Negara maju, sehingga yang terjadi kemiskinan dan kesenjagan sosial diakibatkan munculnya strata kelas-kelas baru dalam tatanan berbangsa, bercermin pada data (BPS, 2006) sekitar 39,5 juta jiwa penduduk Indonesia berada pada garis kemiskinan yang luar biasa hal ini merupakan sesuatu yang dramatis sekali.
Dari pemaparan yang diuraikan diatas menunjukkan bahwa kondisi Negara dan Masyarakat adat belum benar – benar merdeka dan berdaulat, hal ini merupakan salah satu indikator dari keterancaman integritas berbagsa dan bernegara di negri yang kita tercintai ini, malah akan membawa kita kembali pada belenggu penindasan dan penghisapan yang akan dilakukan oleh kolaborasi kuasa modal dan kuasa kekuasaan negara yang menjadi kakitangan para pemodal besar. Dengan demikian, patutlah ini dijadikan bahan renugan bagi kita masyarakat adat agar kemudian dijadikan inspirasi bagi kita semua. Sebab kedepan merupakan jembatan yang terbentang panjang yang harus kita titi untuk mewujudkan cita – cita kemerdekaan dan kedaulatan masyarakat adat sejati yang berlandaskan sistem ekonomi yang berorientasi kepada Ketuhanan Yang Maha Esa (berlakunya etik dan moral agama, bukan materialisme); Kemanusiaan yang adil dan beradab (tidak mengenal pemerasan atau eksploitasi); Persatuan Indonesia (berlakunya kebersamaan, asas kekeluargaan, sosio-nasionalisme dan sosio-demokrasi dalam ekonomi); Kerakyatan (mengutamakan kehidupan ekonomi rakyuat dan hajat hidup orang banyak); serta Keadilan Sosial (persamaan/emansipasi, kemakmuran masyarakat yang utama – bukan kemakmuran orang-seorang).
Kemerdekan sejati haruslah mampu mencerabut sampai ke akar – akarnya sehingga Masyarakat Adat dapat hidup dalam kedaulatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kemenangan masyarakat adat berarti terjadi sistem masyarakat baru yang menjadikan suku – suku bangsa yang ada di negeri tercinta ini memiliki kesempatan yang Sama untuk berkembang maju tanpa harus meninggalkan identitas dan nilai – nilai luhur yang dianutnya. Berkembang maju dengan kekuatan dan kekayaan yang dimilikinya berupa kedaulatan atas wilayah berikut kekayaan yang dimiliki sebagai modal dasarnya. Disinilah esensi dari cita – cita luhur yang terkandung dalam Naskah Deklarasi Kemerdekaan dan Naskah deklarai masyarakat adat kemudian dijadikan dasar perjuangan masyarakat adat dalam memiliki kesempatan dan hak yang Sama serta keadilan.

“Kami Bangsa Dayak Sudah Cukup dijajah, kini saatnya kami Mardeka”

2007-08-16T08:03:00.000-07:00

Ada Banyak penulis terkemuka baik nasional, internasional dan local mendeskripsikan tentang Dayak atau suku dalam tulisanya.
Misalnya Dalam Peper berjudul “Dampak Kolonialisasi Agama Resmi Terhadap Agama Local: Pegalaman Suku Bangsa Dayak 1992”, banyak sekali dipaparkan nama-nama penulis yang mendeskrisi tentang Dayak, secara garis besar disebutkan Dayak adalah adalah label kolektif untuk menyebut ratusan suku asli yang mendiami borneo atau pulau kalimantan.

Menuru Kedit (78), King (88), Ukur (92) dalam buku mereka mengatakan Dayak adalah bangsa pribumi (istilah pribumi lihat dalam pandangan Djuweng dan Sandra, 1994) yang mendiami Borneo dari ratusan klompok sub-entnoliguistik.mereka di golongkan dalam kelompok besar Dayak berupa rumah panjang, corpus tradisi lisan, adat istiadat, unsur-unsur linguistic struktur social, Bentuk senjata dan pandangan tentang dunia, Dan Djuweng menambahkan juga, persamaan lain yaitu cara-cara berkesinambungan dalam mengekstrasi sumberdaya alam dan pengunaan teknologi.

Davit Jenkins dan Guy Sacerdoty yang menulis juga dalam “far eastern economic review (78)” mengambarkan orang Dayak sebagai “the legendary wild man of borneo” (manusia liar borneo yang legendaries). Sementara Jan Ave dan Victor King (85) melukiskan mereka sebagai “The people of the weaving forest” (orang dari hutan yang meratap) dan ada pula yang menggambarkan mereka sangat parah sebagai “the headhunters of borneo” (pemburu kepala dari borneo) hal ini semakin menambah bingung manusia-manusia Dayak terhadap identitas dirinya berakibatkan mereka seakan akan malu mengangab diri mereka sebagai orang Dayak atau manusia Dayak yang empunya pulau kalimantan.

Terlebih lagi Dalam masa sebelum indonesia mardeka lebel Dayak adalah Ejekan orang terhadap suku asli yang mendiami pulau kalimantan dan menyimpang dari norma agama islam. Dayak Di ibaratka Ikan dan belacan busuk di warung atau anjing kurus dan kurap dijalanan, lebel yang selalu melekat di Manusia Dayak adalah tidak beragama atau kafir, kotor, liar, tidak tau aturan, gila, buas, terbelakang, tidak berbudaya dan berekor Hal Ini digambarkan dengan jelas oleh penulis yang bernama Mill Rokaert (85).

Secara nyata dalam ucapan setiap hari orang dayak sendiri tidak pernah menyebut dirinya adalah orang Dayak, mereka menyebut dirinya adalah orang kayan, kanayan, iban, punan, bukat, embaloh, bekati, jangkang dll… mereka semua terbentuk dan hidup dalam tatanan adat istiadat yang diwariskan turun temurun dari nenek moyang mereka di pulau kalimantan, pengklasteran atau pendefinisian manusia Dayak secara sepihak yang dilakukan penulis dan penelitian (Buku berjudul Dekolonisasi metodologi karya Linda tuhiwai smith ) dapat dianggab sebagai Bentuk penjajahan yang dilakukan dengan cara megkondisikan komunitas tertentu dengan merubah cara pandang dan cara berpikir sehinga melahirkan paradigma baru sehingga melahirkan kondisi baru, namun kondisi seperti apa yang terjadi sekarang ?. dari sejarah dunia harus kita pahami bahwasanya ada terjadi dua buah pertentangan (idiologi atau pemikiran hidup, cita-cita hidup, konsepsi hidup) besar yang muncul yaitu pandangan hidup kapitalis (uang adalah penguasa) dengan pandangan hidup komunis (sosialis ortodok atau kaum komunal bisa dikatakan kehidupan tampa kepemilikan individu, hudup bersama) dua pemikiran ini sangat berimplikasi pada kehidupan kita.

Hal semacam ini melahirka sebuah pola berpikir baru dalam kehidupan bermanusia, dan kemudian melahirkan pardigma baru sehingga kemudian menjadi peradigma bersama yang bertujuan untuk menghilangkan sejarah yaitu harta warisan nenek moyang mereka yang bertujuan mengembagkan moderenisme dan kemajuan teknologi serta golobalisasi sehinga melahirkan budaya baru dan pola tata kehidup baru demi sebuah dunia baru yaitu dunia imajinasi manusian.

Pemaksaan budaya baru dengan dalih moderenisasi dan kemajuan teknologi serta perkembangan golobalisasi bermuli dari “evolusi industri pada tahun 60-an” yang ditandai dengan mengantikan tenaga kerja manusia dengan mesin (Munculnya Kapal Uap). Hal ini mewabah keseluruh dunia melahirkan sejarah baru mengakibatkan bermuculan industri-industri Kapital, ini lah pendorong terjadinya budaya baru yaitu budaya gengsi, jaga imet, dan mau jalan mudah, dewasa ini budaya ini mewabah keseluruh penghuni dunia bagaikan virus. Budaya instant ini adalah pola kondisi yang dilakukan kelompok kaum mayoritas atau kaum pemodal serta Negara untuk menanamkan dogma-dogma uang.

Kembali kepada komunitas Bangsa Dayak mereka terkenal dengan konsep kesederhanaan, produksi sederhana, teknologi sederhana, dan tata kehidupan berazaskan harmonisasi keseimbangan dalam kesederhanaan dengan pola dan konsep kepemilikan komunal, budaya gengsi, jaga imet, dan mau jalan mudah yang sangat berbeda dengan konsep budaya manusia Dayak berarti sama saja artinya menyesatkan manusia Dayak, bermacam cara yang dilakukan untuk memaksa budaya baru terhadap manusia Dayak misalnya yang dilakukan sekarang melaui pola pendekatan budaya local dengan cara pelesetan budaya contoh pelesetan budaya yang telah terjadi saat ini “Jongan berubah menjadi Karoke Temple, Sabung Ayam menjadi Arena Perjudian, Naikdago berubah menjadi Pasar Malam, dll” masih banyak lagi hal demikian hanya dijadikan alat kepentingan kekuasaan yang dilakukan kelompok kaum mayoritas dan kaum pemodal serta Negara arti kata Militerismenya, untuk menghilangkan identitas Manusia Dayak, agar tidak tercipta simpul kekompakan manusia Dayak, sehingga tidak terbentunya Persatuan Bangsa Dayak Yang Mardeka yang dapat menentukan nasibnya sendiri (self-detemination by indigenous peoples).

negara kita setegah feodal dan setengah kolonial

Tolak UU BHP sekarang juga!!

Repleksi Sejarah Perjuangan Kemerdekaan Indonesia

PERNYATAAN SIKAP Persatuan Rakyat Kalimantan Barat

Persrilis Aksi Sambas

Aksi STSD dan AMAN Kalbar

Aksi AMAN KB dan Serikat Tani Serumpun Damai Kab Sambas

Gejolak Kenaikan Harga masyarakat adat menjerit

SIARAN PERS

Foto kegiatan

Tingkat Pendidikan

Tabel 3. Keadaan Fasilitas Kesehatan

YANKES KIA

Mendalam

Pramoedya Ananta Toer:

Haji Misbach: Muslim Komunis

Semaoen

Wiji, Kata-katamu tidak Binasa

Benarkah Ada Neo-PKI?

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA

Nilai lebih

“ Delema Masyarakat Adat Terhadap Tanah Sebagai Jantung Kehidupan”

Pembagunan Seperti Apa yang ingin Diciftakan Untuk Orang Mendalam dan DAS Mendalam

Kami Tidak Miskin

“ Delema Masyarakat Adat Terhadap Tanah Sebagai Jantung Kehidupan”

Peranan Sistim Ekonomi Eksploitatif Dalam Penghancuran Harkat dan Martabat serta Kedaulatan Masyarakat Adat

“Kami Bangsa Dayak Sudah Cukup dijajah, kini saatnya kami Mardeka”